Pengamat Kebijakan Publik Yusfitriadi, Program MBG Berpotensi Menjadi “Bancakan” Elite Politik Lokal

BOGOR – Pengamat Kebijakan Publik Yusfitriadi, menilai pelaksanaan program unggulan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka soal Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa terkesan dipaksakan agar tetap berjalan meski persiapannya belum matang. Program ini berisiko menjadi ‘bancakan’ elite politik lokal. Karenanya, maka program MBG menuai kecaman dari berbagai pihak, termasuk orang tua murid.

“Pelaksanaan program unggulan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka soal Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa terkesan dipaksakan agar tetap berjalan meski persiapannya belum matang. Program ini berisiko menjadi ‘bancakan’ elite politik lokal, Karenanya, maka program MBG menuai kecaman dari berbagai pihak, termasuk orang tua murid,” ujarnya, Selasa (24/2/2026).

“Selain menghamburkan biaya dan merugikan anggaran, gizi yang diberikan pun tidak memenuhi standar. Oleh karena itu, ia mendesak agar penyaluran MBG di daerah, khususnya di Kabupaten Bogor, mendapatkan sorotan tajam dari publik. Penyaluran MBG oleh Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di masing-masing wilayah Kabupaten Bogor terkesan hanya formalitas dan dilakukan secara asal-asalan” tambah Yusfitriadi. 

Menurutnya, sebelum Ramadan saja sudah menuai banyak masalah. Sekarang saat Ramadan, terlihat sekali program ini dipaksakan. Padahal konsepnya bagus, tetapi implementasinya justru memicu berbagai persoalan, padahal program yang sejatinya memiliki tujuan mulia ini justru menimbulkan banyak persoalan di lapangan.

Dikatakan Yus, panggilan akrab Yusfitriadi, bukan tidak setuju dengan program MBG, tetapi kenyataannya di lapangan sangat acak-asalan. Jangan sampai program pusat yang bagus ini sengaja dibuat bermasalah dalam implementasinya oleh pihak-pihak tertentu.

Berdasarkan pantauan di lapangan, paket MBG di SDN Tunggilis Cileungsi hanya berisi satu butir telur rebus, satu buah jeruk, satu bungkus agar-agar, dan keripik tempe. Sementara itu, paket MBG di SDN Cipayung 02 Cibinong hanya terdiri dari satu kotak susu ukuran 110 ml, roti, dan pisang. Sedang di SDN Bojong Kulur, paket yang dibagikan berupa roti, jeruk, dan kacang.

Salah satu orang tua murid, Rani, mengeluhkan kualitas menu di SDN Tunggili tersebut. Ia mempertanyakan kelayakan paket tersebut untuk disebut sebagai makanan bergizi. Menurutnya, penyaluran MBG di awal Ramadan ini tidak sesuai harapan dan terkesan asal-asalan. Jika dihitung, nilainya tidak sebanding dengan anggaran yang seharusnya.

Sorotan dari para orang tua siswa tentang Program MBG Gratis selama bulan suci Ramadan masalah kandungan gizi. Mereka mempertanyakan kandungan gizi hingga jumlah porsi makanan yang dinilai tidak layak untuk dikonsumsi anak-anak. Sejumlah orang tua bahkan memposting menu MBG yang diterima anak mereka setiap hari selama Ramadan karena dianggap tidak memenuhi standar gizi.

Salah satu orang tua murid di SDN 2 Cipayung, Yani, mengaku anaknya kerap membawa pulang makanan MBG ke rumah selama bulan puasa. Sebagai ibu rumah tangga, Yani mempertanyakan kandungan gizi dari menu yang disajikan, khususnya gorengan. Kalau saya lihat menunya, ada susu, somay, jeruk, kadang kurma, dan gorengan. Yani yng mengaku orang kampung sedikitnya tahu tentang gizi, tapi kalau gorengan kandungan gizinya seperti apa.

Keluhan serupa juga disampaikan orang tua murid di SDN 2 Ciawi, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Mawar (bukan nama sebenarnya. Mereka menilai menu MBG selama Ramadan terlihat minimalis dan tidak sebanding dengan kebutuhan gizi anak. Satu menu MBG per hari isinya hanya tiga macam, seperti susu, mie, dan pisang. Kalau dihitung, biayanya paling sekitar lima ribu rupiah.

Sementara itu, Sekjen Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS), Azet Basuni, menilai program MBG yang menyedot anggaran besar tidak sejalan dengan kondisi di lapangan. Menu yang disajikan lebih besar pasak daripada tiang. Artinya, anggaran yang dikucurkan dengan menu yang diterima siswa banyak potongannya. Siswa hanya menerima sekitar 25 persen dari anggaran per porsi.

“Saya juga mengkritik pelaksanaan program yang dinilai hanya mengejar formalitas tanpa memperhatikan kualitas makanan. Yang penting program berjalan, tapi kualitas makanan tidak dijaga, dan saya meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), khususnya di wilayah selatan Kabupaten Bogor, untuk lebih memperhatikan kualitas dan kandungan gizi menu yang dibagikan kepada siswa. Tidak hanya menu, tapi gizinya juga harus diperhatikan,” tegasnya

Sebagaimana telah diketahui, Program MBG adalah inisiatif prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Program ini bertujuan untuk mengurangi stunting dan malnutrisi serta meningkatkan kecerdasan anak Indonesia.

MBG merupakan program unggulan Presiden Prabowo yang menjadi visi misi untuk menuntaskan masalah gizi buruk (stunting). Program ini dirancang memberikan asupan kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita dan peserta didik di seluruh jenjang pendidikan mulai dari prasekolah, pendidikan dasar dan menengah , baik umum, kejuruan dan keagamaan di seluruh Indonesia.

Untuk itu, pemerintah mengelontorkan anggaran sebesar Rp71 triliun dri APBBN 2025. Program MBG menjadi program pertama dalam Program Terbaik Cepat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran. Namun, sayangnya dalam pelaksaan program tersebut sempat menimbulkan masalah antara lain siswa mengalami keracunan.

Hasil investigasi dinas kesehatan di Bandung, Bogor, dan Tasikmalaya di Jawa Barat serta Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Sumatra Selatan menemukan adanya kontaminasi bakteri Salmonella, E.coli, Bacilius cereus, Stapylococcus aereus, Bacillus subtilis, hingga jamur Candida tropicalis. Sejumlah orang tua yang ditemui BBC News Indonesia mengaku trauma dan melarang anak mereka menyantap makanan dari pemerintah itu.

“Saya pikir kalau dapat makan gratis bisa meringankan (beban), tapi ini bukannya meringankan malah [mau] membunuh. Tidak usah lagi makan gratis, daripada keracunan,” tutur Fitri Febrianti, salah satu orang tua di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Sumatra Selatan.

“Kalau ada MBG jangan dikasih dulu, anak saya takut. Saya juga melarang, soalnya jadi trauma. Kasihan kalau anak keracunan,” imbuh Irma Nurliana, orang tua di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.

Setidaknya 1.376 anak sekolah diduga menjadi korban keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah. Pakar gizi masyarakat menyarankan agar program ini dihentikan sementara sambil menunggu evaluasi menyeluruh terhadap insiden keracunan yang terjadi di berbagai daerah.

Sejak mega proyek Presiden Prabowo untuk memberi makan gratis yang bergizi diuji coba hingga diluncurkan di berbagai daerah, tercatat sudah ada 13 kasus dugaan keracunan. Kasus pertama ketahuan saat uji coba MBG di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur pada awal Oktober 2024. Sebanyak tujuh anak SD mengalami mual, sakit perut, dan muntah hingga akhirnya dilarikan ke puskesmas.

Dan, setelah diresmikan pada 6 Januari lalu, insiden dugaan keracunan terjadi secara beruntun alias hanya jeda hari. Rinciannya di Kabupaten Sukoharjo, Jateng ada 40 kasus, kemudian di Kabupaten Nunukan, Kaltara 30 kasus; Kabupaten Empat Lawang, Sumsel ada 8 kasus; dan Kabupaten Pandeglang, Banten dengan 40 kasus.

Di Waingapu, NTT ada 29 kasus; Kabupaten Batang, Jateng dengan 60 kasus; Kabupaten Cianjur, Jabar 165 kasus, dan Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara ada 13 kasus. Berikutnya di Kabupaten Karanganyar, Jateng ada 3 kasus; Kota Bandung, Jabar 585 kasus; PALI, Sumsel 173 kasus; dan Kota Bogor 223 kasus. Secara keseluruhan, terdapat 1.376 siswa mengalami dugaan keracunan.

Dokter sekaligus ahli gizi masyarakat, Tan Shot Yen, berkata angka seribu lebih itu tak bisa ditolerir lagi.Sebab, ini menyangkut nyawa manusia. “Korban satu saja, itu tidak dibenarkan, apalagi seribu… ini bukan cuma alarm, tapi ini waktunya untuk Anda (Presiden Prabowo) untuk menghentikan,” katanya geram.(Ahp)