KETUM AMBS SIAP ADUKAN MENTERI KLH KE PRESIDEN SOAL DAMPAK PENYEGELAN DI KAWASAN PUNCAK
BOGOR – Ketum AMBS dalam siaran Rellese pada awak media Kamis (14/8).
Mengungkap hasil analisa atas kebijakan penyegelan pihak kementerian LH (Lingkungan hidup) berdampak pada situasi makin besarnya resiko PHK karyawan pada tempat wisata dan fasilitas Pariwisata yang ada dikawasan Puncak.
“Kita telah melakukan analisa dan kajian secara objektif dan menyeluruh dari objek wisata yang ada dikawasan Bogor Selatan khususnya Puncak.
Ribuan pekerja akan kehilangan tempat kerja seharusnya pemerintah itu hadir untuk mencari solusi bukan berkontribusi menambah masalah baru dikawasan puncak Bogor Selatan.
Langkah kebijakan Menteri LH itu bagaimana harusnya kondisi alam dan lingkungan tetap terjaga dan juga masyarakat tetap kerja”terang Muhsin.
“Ini bukan sebaliknya,malah kenyataan atas kebijakan menteri KLH itu membawa pada sebabnya karyawan di PHK atau diputuskan hubungan kerja Sebab tempat wisata butuh kenyamanan para pengunjung tentu dengan ramai pemberian dimedia sosial tentang penyegelan mereka tidak lagi mau datang dan berkunjung ke kawasan Puncak”ujar Muhsin.
Dilanjutkan dia atas dampak kondisi sosial dan ekonomi tersebut pihak AMBS dan mengadukan Menteri LH pada presiden.
” Bukan tanpa dasar laporan dan aduan kami yakni atas dampak kebijakan menteri LH itu maka banyak warga dan karyawan di Puncak di PHK dan jadi pengangguran.
Bayangkan saja jika satu karyawan itu ada anak 3 dan istri maka dikalikan jumlah seribu saja pekerja maka dampak sosial luar biasa.
Belum lagi dampak kerawanan sosial yang akan terjadi akibat beban biaya hidupnya.
Serta perputaran ekonomi secara makro dan mikro atas PHK dan tutupnya tempat wisata dan fasilitas Pariwisata yang ada dipuncak “paparnya.
(Red03)
