BPKRI & KEJATI Jabar Diminta Ungkap Fakta Dapur MBG Di Aset PD Pasar Pakuan Jaya, Pamoyanan Kota Bogor

BOGOR – Pengiat dan aktivitas anti korupsi mulai menyirot adanya aset BUMD atau PD Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor yang disewakan pakai pihak swasta untuk dapur MBG.

“Ini tentu kita lakukan kajian dan analisa mendasar apa itu aset daerah ,dan juga fungsi pasar.

Mungkin cara berpikir ekonomi dan logis pada pengelolaan aset daerah itu belum dipahami para direksi BUMD ini secara benar dan substansi dalam aspek yuridis formilnya.

Kalo ada pasar tradisional semisal di Pamoyanan tidak laku atau tidak dimintai pelaku usaha dan pembeli , pertanyaan kenapa hal itu terjadi.

Berarti ada perencanaan atas program pembangunan pasar tradisional yang tidak tepat dan efektif padahal mengunakan keuangan alokasi APBD yang amat besar.

Nah dari hal ini kami minta pihak BPKRI melakukan audit atas fakta peristiwa yang ada dan tersebut.

Juga agar kasus dan masalah program nasional pada MBG ( Makan Bergilir Gratis ) di Kota Bogor yang ada dan terjadi pun diungkap pihak Kejari Kota Bogor secara aktif tidak berdiam diri untuk melakukan pendalaman pada kasus ini”tegas Galai Simanupak SH pada media ,Senin (8/6).

Dari informasi yang dihimpun media ,bahwa adanya asset Pasar Pamoyanan yang disewakan pada pihak swasta yayasan.

Dimana Ketua Umum Yayasan CEO Global Indonesia, Trisya Suherman bersama Dirut Perumda Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor, Jenal Abidin pernah mengecek ruangan tempat makan program MBG di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPGSatuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Bogor.

Tentu hal ini menjadi perhatian dan pertanyaan publik,apakah hal penyewaan aset pasar BUMD ini mendapat persetujuan Walikota dan juga Ketua DPRD kota Bogor.

Sebab Berbeda dari lainnya , dapur MBG ini memanfaatkan Gedung Pasar Pamoyanan.

Sumber Dirut Perumda Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ) Kota Bogor, Jenal Abidin, mengatakan keberadaan dapur MBG di Pasar Pamoyanan merupakan terobosan baru dalam mendukung program pemerintah berkaitan pemenuhan gizi.

“Disamping sebagai langkah nyata untuk mendukung pemenuhan gizi anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui juga memberdayakan pasar tradisional sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif,” ucap Jenal, usai meresmikan SPPG Pamoyanan,pada Kamis, 2 Oktober 2025 lalu.

Dimana dia berharap pengelola SPPG menyerap bahan pangan, seperti beras, minyak, telur, dan sayuran langsung dari pedagang di pasar, termasuk dari unit bisnis Perumda PPJ yakni UB Mart.

“Di Kota Bogor ini kami memiliki lebih dari 8.000 pedagang, 60 persen di antaranya merupakan pedagang basah yang menjual produk segar dan berkualitas. Dengan memanfaatkan rantai pasok lokal, kami ingin memastikan ekosistem pasar tetap hidup dan berkembang,” jelasnya.

Jenal juga menjelaskan kerja sama pengelolaan SPPG Pamoyanan berlangsung lima tahun hingga 2029. Kendati demikian, ia memastikan bagian depan gedung masih berfungsi sebagai pasar. “Jadi dapur ini akan terintegrasi, sinergi, dan kolaborasi dengan pedagang yang ada di luar yang masih berjualan,” terang Jenal.

Sementara itu, Ketua Umum Yayasan CEO Global Indonesia, Trisya Suherman, menjelaskan SPPG Pamoyanan merupakan dapur kedua yang dibangun oleh yayasannya dalam misi membantu pemerintah meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan generasi bangsa.

“Yayasan kami berfokus pada kolaborasi dengan berbagai pihak, salah satunya adalah pengusaha yang tergabung dalam CEO Indonesia. Investor dapur ini adalah para anggota kami dan pengelolaannya diserahkan kepada mitra profesional yaitu Foodpedia MBG Solutions. Kami harap ini bisa jadi percontohan bagi dapur-dapur lainnya,” ungkapnya.

Trisya menekankan pentingnya transparansi dan standar operasional prosedur dalam program MBG. Ia juga memastikan bahwa dapur yang dikelola Yayasan CEO Global Indonesia telah memenuhi standar dari Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk melibatkan tiga tim pengawas yakni kepala dapur, ahli gizi dan akuntan untuk memastikan pengawasan.

“Kami ingin mengubah narasi negatif yang selama ini muncul soal dapur MBG. Justru dari dapur pertama kami yang sudah berjalan 1,5 bulan, banyak anak-anak yang mengirimkan surat terima kasih. Ini program yang nyata memberi dampak sosial dan ekonomi,” ujarnya.

Ditempat yang sama, Ketua CEO Jawa Barat sekaligus CEO Foodpedia, Joseph F. Iskandar selaku manajemen pelaksana memperkirakan SPPG Pamoyanan mulai beroperasi 3 minggu ke depan, dengan target penerima manfaat sebanyak 3.500 pelajar dari delapan sekolah terdiri dari SD dan SMP.

“Total 3.500 penerima manfaat, plus 500 lagi untuk B3, ibu hamil, ibu menyusui, dan batita. Untuk operasional menunggu mekanisme dari Badan Gizi Nasional,” jelasnya.

Joseph memastikan bahwa menu MBG yang disajikan di SPPG ini memenuhi prinsip Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) serta dievaluasi secara rutin.

“Kami terbuka terhadap saran dari anak-anak penerima manfaat, bahkan banyak yang kirim ‘surat cinta’ minta burger atau spaghetti. Kami senang karena mereka antusias dan ini menunjukkan dampak positif ke psikologi dan semangat belajar mereka,” ungkapnya.

Adapun biaya per porsi MBG sebesar Rp15 ribu telah disesuaikan dengan standar BGN dan mencakup biaya bahan baku, operasional hingga sewa gedung.

“Menurut saya selama semua sudah diatur lebih dari cukup. Di dapur kami sebelumnya, anak-anak bisa makan chicken katsu dan buah anggur dengan biaya Rp10 ribu per porsi,” katanya.

(AB)