Skandal Lahan Angkahong Diduga Melilit Ke Badan Anggaran, KPK Harus Turun Tangan
BOGOR – Makin panas dan merangas setelah Mantan Walikota Bogor keluar teras Balaikota ,kasus lahan Angkahong seakan makin membara.
Bahkan pengiat anti Korupsi dan aktifis pergerakan,M.Fajar Cahyana meminta KPK Turun tangan memeriksa kasus ini karena dugaan melibatkan badan anggaran diranah perwakilan rakyat Kota Bogor,benarkah informasi ini akan menguak TABIR MISTERI raibnya uang rakyat yang terjadi akibat mega Skandal Korupsi berjamaah.
Dimintai komentarnya aktifis dan tokoh pergerakan M .Fajar Cahyana,Jumat (17/5) ,menyatakan akan terus melakukan kajian atas kasus Angkahong hingga final.
“Setelah kami lakukan bedah anatomi kasus yakni mètode kajian dan analisa pada kasus lahan Angkahong ini ada pusaran kuat dan tersistem melibatkan komponen viral dalam penyelengaran pemerintahan daerah
Maka selaku pengiat anti Korupsi kami minta aparat Hukum untuk kembali membuka kasus ini tidak dipeti eskan.
Dalam metode Visum dan bedah kasus Angka hong ini ,kuat adanya dugaan Konspirasi atau persengkongkolan jahat, penyalahgunaan wewenang kekuasaan antara eksekutif dan legislatif antara ex atau mantan Walikota Bogor saat itu menjabat dengan anggota DPRD Kota Bogor lewat komisi yang membidanginya dalam hal meloloskan anggaran tersebut.
Tidak mungkin sekelas Walikota Bogor dan DPRD tidak tahu persoalan lahan untuk penanganan para pedagang MA Salmun yang berada diwarung Jambu tersebut.
Sebelum di bebaskan dan dilakukan pembayaran atau Belanja lahan atau tanah tentu pihak terkait yakni Pemkot Bogor telah melakukan kajian dan aspek legal atas peraturan dan mekanisme atas pembelian lahan Angkahong itu.
Didalam akan ada tim audit dari asset daerah, inspektorat dan pihak Apprasial serta Persetujuan dari badan anggaran karena itu untuk kepentingan umum” jelas dia.
Dipaparkan M.Fajar yakni soal Dugaan keterlibatan DPRD dalam hal pembebasan atau Belanja atas tanah yang merupakan kepentingan umum itu amat kuat dugaan adanya konflik of interest yakni sumber dana bagi hasil pajak yang merupakan sumber pendapatan daerah dikumulatifkan pada mata anggaran yang sama untuk pembebasan lahan” tegas dia.
( red03)
