Musdes APBDes Cikahuripan 2026 Diwarnai Aspirasi Warga, Jembatan, Jalan, dan Drainase Jadi Sorotan

BOGOR – Transparansi penggunaan anggaran desa kembali menjadi sorotan dalam Musyawarah Desa (Musdes) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Semester I Tahun Anggaran 2026 yang digelar Pemerintah Desa Cikahuripan, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Jumat (17/7/2026). Di balik pemaparan realisasi anggaran, forum tersebut juga dipenuhi berbagai aspirasi masyarakat yang menuntut percepatan pembangunan infrastruktur dasar, mulai dari perbaikan jembatan, jalan lingkungan, hingga drainase yang dinilai masih menjadi kebutuhan mendesak.

Musyawarah yang berlangsung di Aula Kantor Desa Cikahuripan itu dihadiri Kasi Pemerintahan Kecamatan Klapanunggal Harry, Sekretaris Desa Cikahuripan Encin, Ketua BPD Dwi Suprapto, Pendamping Desa Darso dan Aceng, unsur BUMDes, LPM, kepala dusun, ketua RW, ketua RT, serta perangkat dan staf Pemerintah Desa Cikahuripan.

Agenda utama rapat adalah penyampaian Laporan Realisasi APBDes Semester I Tahun 2026 yang meliputi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Bantuan Keuangan (Bankeu), dan Bantuan Provinsi (Banprov).

Dalam pemaparannya, Sekretaris Desa Cikahuripan Encin menjelaskan bahwa laporan realisasi tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat atas pelaksanaan program pembangunan yang telah dijalankan selama enam bulan pertama tahun anggaran 2026.

Ia memaparkan sejumlah kegiatan yang telah direalisasikan di lapangan, termasuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa serta program-program pemberdayaan masyarakat. Di sisi lain, masih terdapat beberapa kegiatan yang belum dapat dilaksanakan karena menyesuaikan tahapan pelaksanaan, kemampuan anggaran, maupun proses administrasi yang sedang berjalan.

“Laporan ini kami sampaikan sebagai bentuk keterbukaan kepada masyarakat mengenai penggunaan anggaran desa. Program yang sudah berjalan kami laporkan, begitu juga kegiatan yang belum terlaksana agar menjadi bahan evaluasi dan pembahasan bersama,” ujar Encin.

Pemaparan tersebut kemudian mendapat beragam tanggapan dari peserta musyawarah. Sejumlah kepala dusun, ketua RW, dan ketua RT secara bergantian menyampaikan aspirasi masyarakat terkait pembangunan yang dinilai belum merata.

Beberapa usulan yang paling banyak disampaikan antara lain perbaikan jembatan di kawasan perumahan, peningkatan kualitas jalan lingkungan, serta pembangunan dan perbaikan drainase di sejumlah titik yang hingga kini masih menjadi keluhan warga.

Menurut para peserta, keberadaan infrastruktur tersebut memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas masyarakat sehari-hari. Mereka berharap pembangunan yang belum terealisasi dapat masuk dalam daftar prioritas pemerintah desa pada pelaksanaan anggaran berikutnya.

Ketua BPD Desa Cikahuripan Dwi Suprapto menilai Musdes bukan sekadar forum penyampaian laporan keuangan, melainkan juga ruang bagi masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintahan desa sekaligus menyampaikan kebutuhan riil yang berkembang di lingkungan masing-masing.

“Musyawarah desa merupakan wadah untuk memastikan setiap penggunaan anggaran diketahui masyarakat. Aspirasi yang disampaikan hari ini menjadi bahan evaluasi bersama agar pembangunan benar-benar sesuai kebutuhan warga,” katanya.

Sementara itu, Kasi Pemerintahan Kecamatan Klapanunggal Harry mengapresiasi pelaksanaan Musdes yang berjalan terbuka dan melibatkan berbagai unsur masyarakat.

Ia mengingatkan bahwa prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat harus terus dijaga dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa. Menurutnya, pembangunan akan memberikan manfaat maksimal apabila disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Forum seperti ini sangat penting karena menjadi sarana evaluasi bersama. Pemerintah desa perlu menyusun skala prioritas sehingga pembangunan yang dilaksanakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Musyawarah berlangsung dinamis namun tetap kondusif. Dialog antara pemerintah desa dan masyarakat mencerminkan tingginya kepedulian warga terhadap arah pembangunan Desa Cikahuripan.

Sebagai forum tertinggi di tingkat desa, Musdes tidak hanya menjadi sarana penyampaian laporan realisasi anggaran, tetapi juga instrumen kontrol sosial yang memastikan setiap rupiah anggaran desa dikelola secara terbuka, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Ke depan, masyarakat berharap hasil Musdes tidak berhenti pada penyampaian laporan dan pencatatan usulan semata. Aspirasi mengenai perbaikan jembatan, jalan, drainase, dan infrastruktur lainnya diharapkan dapat diwujudkan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran, sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh seluruh warga Desa Cikahuripan.(Agung Dwi S)