JUSTICIA

KICAUAN HUSAIN BIKIN LAMBAR DAG DIG DUG, ISU DANA PURNABAKTI JADI BENCANA

Lampung Barat-Dana Purnabakti yang sempat membuat Heboh kabupaten Lampung Barat Membuat Aparat Penegak Hukum(APH)Yang ada di kabupaten tersebut mulai melakukan Pemangggilan untuk dimintai keterangan.Sudah Puluhan Mantan Peratin(Kepala Desa-Red)yang di Periksa Oleh pihak Penyidik Kepolisian Resort Lampung Barat namun sampai saat ini belum menetapkan tersangka karena proses pemeriksaan masih terus berlanjut.Menurut Imformasi yang berhasil dihimpun Tipikor Seluruh Peratin Incumbent yang beberapa waktu lalu ikut dalam Pemilihan Peratin(Kepala desa)Serentak Akan di Periksa Oleh Aparat Penegak hukum.Baik dari Calon Peratin Incumbent yang terpilih maupun yang tidak terpilih kembali sebagai Peratin terkait Masalah dana Purnabakti yang telah di janjikan atau dengan istilah sebutan Gratifikasi.Hingga saat ini Dana tersebut Tidak terealisasi meskipun sebanyak 60 Peratin yang masih menjabat saat itu sudah di tarik Dana sebesar Rp.2000.000 setiap Calon Peratin dari Incunbent dengan Alasan untuk memuluskan Pencairan dana Purna bakti dari Pemkab Lampung Barat malah berujung menjadi bencana untuk masuk ke Dalam Bilik jeruji besi.Dana Purnabakti atau istilah Gratifikasi dalam bahas Hukum nya adalah Pemberian dalam Arti yang luas yakni,Uang,Barang,Rabat(DISKON),Komisi,Pinjaman Tanpa Bunga,Tiket Perjalanan,Pasilitas Penginapan,Perjakanab Wisata,Pebgobatan Cuma-Cuma dan Fasilitas Lain nya Baik yang Diterima Didalam Negri Maupun di terima Diluar Negri,yang dilakukan menggunakan Sarana Elektronik atau tanpa sarana Elektronik.Grafitasi Pada Dasar nya adalah”Suap Yang Tertunda Atau Sering Disebut Suap Terselubung”.
Gratifikasi merupakan Akar dari Korupsi.
Terkait Dengan Hal Tersebut Tipikor Mengkomfirmasi Husain Selaku Peratin Pekon Air Hitam yang terpilih Priode ke tiga ini juga Sebagai Ketua Apdesi Kecamatan Air Hitam Membenarkan Kalau Ada Penarikan dana Sebesar Dua Juta Rupiah kepada Calon Peratin dari incumbent tapi bukan untuk Pemberian dana Purnabakti kepada Peratin yang telah menjabat Satu Priode tetapi Untuk memuluskan Pemilihan Peratin agar DPRD lambar dari Komisi Satu tidak terlalu banyak membuat Peraturan Daerah(Perda)dan tidak mempersulit hingga Pilpratin di percepat.Kalau mengenai Dana Sebesar Dua Juta Rupiah saya Hanya melaksanakan Printah dari Kepala Badan Pemerintahan Desa(KBPMD)Lampung Barat yang Pada saat menjelang Pemilihan Peratin masih dijabat oleh Nopiardi.saya di perintahkan dalam waktu dua hari untuk mengumpulkan Dana tersebut.tidak seluruh nya melalui saya karena 60 calon peratin dari incumbent tidak berada di satu kecamatan.Saya hanya khusus untuk kecamatan Air Hitam saja,”Aku Husain.
Lanjut Husain,Uang Yang Dikumpulkan Kepada Saya di minta Untuk Ditransfer Ke Rekening Bendahara PMD tapi saya lupa nama nya.sangat mustahil kalau Husain mentransferkan Uang lalu dia lupa kepada siapaUang tersebut dia transfer ini Jawaban yang konyol.
Saya Hanya mengkoordinir di kecamatan yang di kecamatan Air hitam saja yang lain nya ada yang melalui Ruspel sebagai kabid Di PMD.
Saat Dikomfirmasi Terkait Ada Ada dugaan dari Uang tersebut sebesar 40 juta Di alirkan Ke Nopiardi pada saat itu masih menjabat sebagai Kepala Badan Pemerintahan Desa Lambar,Beber Husain kepada Tipikor.
Kalau masalah Ada keterlibatan Anggota DPRD lambar dari Komisi Satu Saya tidak tahu,”Kilah Husain.
Kita Berharap Kasus ini menjadi terang siapa yang akan menjadi Tersangka Masyarakat Lambar harus bersabar mari kita sama-sama mengkawal kasus ini dan kita harus menghormati Proses hukum yang masih berjalan yang di lakukan Oleh Pihak Penegak hukum lampung barat.(S.ekandi)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.