Hasil Potongan Upah Buruh Kasar dan Mandor Oleh UPT Mengalir ke Pimpinan DPUPR ?

BOGOR – Hasil pemotongan upah Buruh Lapangan Tidak Terlatih (BLTT) dan Mandor oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) diduga kuat mengalir ke Pimpinan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Bogor, Jawa Barat sebagaimans dokumen tertulis dari bank pelaksana di Cibinong Bogor.
Bukti terdapat dugaan mengalir ke Pimpinan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada Rekening Koran (RK) atas nama seseorang sebut saja Mr. X, tanggal September 2023 s/d April 2024, yang dicetak oleh Mr. Y (bukan inisial sebenarnya) tahun 2024 dari bank pelaksana di Cibinong.

Menurut dokumen tertulis sebagaimana Rekening Koran yang diterima redaksi tipikorinvestigasi.com Jakarta medio Oktober 2024 lalu. Terdapat aliran dana yang masuk ke rekening pejebat dari UPT Irigasi sebesar Rp200.983.000,00 (tebilang: dua ratus juta embilan ratus delapan puluh tiga ribu).

Masih mendasarkan pada Rekening Koran tersebut, diketahui terdapat mutasi kredit sebesr Rp200 juta lebih dan mutasi debet dengan nilai yang sama. Mutasi-mutasi tersebut terjadi pada catur wulan terkhir tahun 2023. Jika dihitung-hitung terdapat banyak mutasi selama tahun 2023, terakhir bernilai ratussn juta.

Sejauhmana kebenarannya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataraan Ruang, Bidang Irigasi dan Sumber Daya Air (ISDA), Eka yang hendak dikonfirmasi Selasa (29/10/24 samapi dengan Kamis (31/10/2024) kemarin, hingga berita ini tayang belum dapat ditemui.

Sebgaimana diberitakan tipikor.investigasi.com beberapa waktu lalu, Pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, melalui Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kabupaten Bogor. Diduga telah melakukan pemotongan upah ratusn Buruh Lapangan Tidak Terlatih (BLTT) dan Mandor, bernilai puluhan miliaran rupiah. Pada DPUPR Kabupaten Bogor, terdapat 15 UPT.

Adanya dugaan kuat telah terjadi pemotongan upah buruh dan mandor tersebut diungkapkan, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi Jawa Barat, LSM Indonesia Morality Watch (IMW), Edwar, beberapa waktu lalu di Cibinong, Kabupaten Bogor, khusus kepada tipikorinvestigasi.com.

“Berdasarkan informasi dan hasil investigasi di lapangan, ditemukan telah terjadi “penyunatan” upah ratusan Buruh Lapangan Tidak Terlatih (BLTT) dan Mandor bernilai miliaran rupiah,” ujarnya didampingi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) IMW Rayan, MH. SSi. SH.  

“Buruh Lapangan Tidak Terlatih dibayar Rp120.000,00 (seharusnya Rp200.000,00) terdapat kurang bayar Rp80.000,00 per hari per orang. Untuk Mandor dibayar Rp260.000,00 (seharusnya Rp300.000,00) terdapat kurang Rp40.000,00 per hari per orang,” imbuh Edwar.

Menurut Edwar, dengn adanya pemotongan upah pekerja pemeliharaan Cibinong, tersebut, telah terjadi tindak pidana korupsi, kolusi dan gartifikasi dan atau perbuatan melawan hukum. Tak hanya itu, tidak seluruh BLTT dan Mandor yang dibayar. Terdapat pemalsuan tanda tangan yang jumlahnya sangat banyak diduga dilakukan para oknum ASN/Honorer yang ditunjuk mengelola kegiatan tersebut.

Pemalsuan tanda tangan dan pemotongan upah, katanya, diduga juga telah terjadi pada UPT lainnya. Total terdapat 15 UPT se Kabupaten Bogor. Ari kasus tersebut telah terjadi Konspirasi Jahat, Tindak Pidana Korupsi, dan Penyalahgunaan Wewenang, Kedudukan atau Jabatan dalam rangka korupsi, kolusi, gratifikasi untuk memperkaya diri/badan/orang lain.

“Hasil investigasi kami melalui : a. Wawancara : 1. Buruh Lapangn, 2. Mandor, 3. Kepala UPT, di Cibinong, Juni 2024 lalu, b. Bukti lain : 1. Foto copi KTP Buruh dan Mandor, rekaman hasil wawancara dan video, 2. Surat Pertanggungjawaban (SPJ), dapat disimpulkan telah terjadi pelanggaran peraturan perundangan, sehingga berakibat keugian daerah/negara bernilai belasan miliar rupiah,” pungkas Edwar.

Kasus adanya pemotogan upah buruh lapangan dan mandor yang belum dan tidak dibayar hingga berita ini tayang tidak dibayar, menurut KepalaUPT Wilayah I, Punti beberapa waktu lalu tidak seperti itu. Tapi saat diminta menunjukkan data atau bukti pembayaraan, Punti tidak dapat memperlihatkan datanya.(ahp)