Fadia Arafiq Terjaring OTT KPK di Semarang, Jejak Karier Sang Bupati Kini Jadi Sorotan
SEMARANG — Langkah cepat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengguncang panggung politik daerah. Kali ini, yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) adalah Fadia Arafiq, Bupati Pekalongan, dalam dugaan kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
Penangkapan dilakukan pada Selasa dini hari (3/3/2026) di wilayah Semarang. Informasi tersebut dibenarkan pihak Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo yang menyatakan bahwa operasi dilakukan setelah tim penyelidik mengantongi bukti awal dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan proyek di daerah tersebut.
“Benar, ada kegiatan OTT di wilayah Jawa Tengah. Perkembangannya akan kami sampaikan lebih lanjut dalam rilis resmi,” ujar Budi Prasetyo, singkat Via WhatsApp kepada media Tipikor Investigasi.
Dugaan Kasus Pengadaan
Meski belum dirinci nilai proyek maupun modus dugaan korupsi, sumber internal menyebut perkara ini berkaitan dengan pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Sejumlah pihak turut diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan sebelum mengumumkannya secara resmi kepada publik.
Profil Fadia Arafiq: Dari Panggung Hiburan ke Kursi Kekuasaan
Nama Fadia Arafiq bukan sosok asing. Ia dikenal luas sebagai figur publik sebelum terjun ke dunia politik. Lahir dari keluarga artis, Fadia merupakan putri dari penyanyi dangdut senior A. Rafiq. Latar belakang keluarga inilah yang sempat membuat namanya dikenal publik sejak usia muda.
Karier politiknya menanjak ketika ia memutuskan maju dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Pekalongan dan berhasil memenangkan suara mayoritas masyarakat. Sejak menjabat sebagai Bupati, Fadia mengusung berbagai program pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, termasuk sektor pendidikan dan kesehatan.
Namun, perjalanan politik yang tampak mulus itu kini tercoreng oleh operasi senyap KPK. Publik pun terbelah antara yang menunggu klarifikasi resmi dan yang mempertanyakan integritas tata kelola pengadaan di daerah.
Publik Menanti Rilis Resmi
Hingga berita ini diturunkan, KPK belum mengumumkan secara resmi status hukum Fadia Arafiq. Rilis resmi dijadwalkan akan digelar setelah proses pemeriksaan awal rampung.
Kasus ini kembali menjadi pengingat bahwa praktik pengadaan barang dan jasa masih menjadi sektor rawan korupsi di berbagai daerah. Sorotan kini tak hanya tertuju pada sosok kepala daerah, tetapi juga pada sistem pengawasan dan transparansi anggaran publik.
Perkembangan kasus ini akan terus diperbarui seiring rilis resmi dari KPK.(Agung DS)
