Gelar Diskusi Publik, BEM Se-Bogor Desak Presiden Prabowo Tegakkan Supremasi Sipil dan Kembalikan TNI ke Barak

BOGOR – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Bogor bersama BEM Seluruh Indonesia (BEM-SI) menyelenggarakan Diskusi Publik dengan tajuk “Membaca Dinamika Kerusuhan Aksi Agustus 2025: Tantangan Demokrasi, Supremasi Sipil, dan Kedaulatan Rakyat”. Agenda ini berlangsung pada Sabtu, 20 September 2025 di Bento Kopi Cibinong, mulai pukul 15.00 WIB hingga 17.00 WIB.

Kegiatan ini hadir sebagai respon atas dinamika politik dan sosial pasca kerusuhan dalam aksi massa Agustus 2025. Peristiwa tersebut menimbulkan keresahan publik, khususnya terkait pelemahan prinsip demokrasi dan potensi mundurnya supremasi sipil di tengah praktik politik kekuasaan. Mahasiswa menilai, menguatnya keterlibatan militer dalam ranah sipil merupakan tanda bahaya bagi demokrasi yang sedang diuji.

Forum diskusi menghadirkan tiga narasumber utama, yaitu M. Azrin Nahusy (Presiden Mahasiswa Universitas Binaniaga Bogor), Indra Mahfuzhi (Koordinator BEM Se-Bogor), dan Raihan Fauzi (Presiden Mahasiswa ITB Dewantara). Para pemimpin mahasiswa ini memaparkan pandangan kritis mengenai arah demokrasi Indonesia, ancaman kembalinya watak otoritarian, serta pentingnya menegakkan supremasi sipil dengan menempatkan TNI kembali pada fungsi pertahanan negara, bukan politik kekuasaan.

Dalam pemaparannya, Presiden Mahasiswa Universitas Binaniaga Bogor, M. Azrin Nahusy, menegaskan bahwa mahasiswa harus tetap menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. “Kerusuhan yang terjadi tidak boleh mengaburkan substansi perjuangan kita. Demokrasi akan mati jika supremasi sipil terus dilemahkan. Sudah saatnya TNI dikembalikan ke barak, kembali ke fungsinya menjaga pertahanan negara, bukan mengurusi politik dan mengintervensi kehidupan sipil,” tegas Azrin.

Hal senada juga disampaikan oleh Raihan Fauzi, Presiden Mahasiswa ITB Dewantara. Ia menekankan bahwa supremasi sipil adalah syarat mutlak dalam menjaga demokrasi. “Jika militerisme dan kepentingan elit lebih dominan, maka kedaulatan rakyat akan tergerus. Militer harus keluar dari politik praktis dan kembali ke barak, karena hanya dengan begitu demokrasi bisa tumbuh sehat,” ujarnya.

Sementara itu, Indra Mahfuzhi selaku Koordinator BEM Se-Bogor menyoroti lemahnya komitmen pemerintah dalam menegakkan supremasi sipil. Ia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo harus menunjukkan keberpihakan nyata pada prinsip demokrasi, bukan sekadar retorika politik. “Rakyat menunggu langkah konkret. Presiden harus memastikan TNI tidak lagi dipakai sebagai alat politik. Mengembalikan TNI ke barak adalah ujian serius bagi keberpihakan beliau pada demokrasi,” tegas Indra.

Dalam pernyataan penutupnya, Indra Mahfuzhi menegaskan bahwa BEM Se-Bogor bersama BEM-SI mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menegakkan supremasi sipil dan mengakhiri segala bentuk keterlibatan militer dalam urusan sipil. “Tanpa langkah berani mengembalikan TNI ke barak, demokrasi hanya akan menjadi formalitas tanpa substansi. Rakyat akan terus dirugikan oleh kebijakan yang tidak berpihak,” ujarnya.

Diskusi publik ini diharapkan menjadi momentum konsolidasi mahasiswa Bogor untuk memperkuat gerakan moral dalam mengawal demokrasi. Melalui suara kritis mahasiswa, agenda kebangsaan seperti supremasi sipil, kedaulatan rakyat, dan desakan untuk mengembalikan TNI ke barak akan terus menjadi sorotan utama, sekaligus menjadi pengingat bagi pemerintah agar tidak keluar dari jalur demokrasi yang sejati. (AHP)