Komisi I DPRD Balangan Gelar Raker LKPJ 2025

BALANGAN – Komisi I DPRD Kabupaten Balangan menggelar rapat kerja bersama sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Rapat dilaksanakan 20-21 April 2026, dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025.

Rapat yang berlangsung di ruang Paripurna DPRD Balangan dihadiri anggota komisi serta perwakilan dari SKPD mitra kerja.

Agenda utama pertemuan tersebut adalah mengevaluasi capaian kinerja pemerintah daerah selama tahun 2025, khususnya pada SKPD Sekretariat DPRD, Bidang Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah, Kesbangpol, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Inspektorat, Satpol PP, Dinas Kesehatan, Disdukcapil, dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta Kecamatan SE Kabupaten Balangan.

Dalam rapat tersebut, Komisi I menyoroti sejumlah aspek penting, seperti efektivitas pelayanan kepada masyarakat, kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN), serta realisasi program kerja yang telah direncanakan.

Selain itu, Komisi I DPRD Balangan juga meminta penjelasan rinci terkait kendala yang dihadapi SKPD dalam pelaksanaan program.

“Melalui rapat ini, kami ingin memastikan bahwa seluruh program yang telah dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, serta menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan,” ujar Syahbuddin salah satu anggota Komisi I

Sementara itu, perwakilan SKPD menyampaikan paparan terkait capaian kinerja masing-masing, termasuk realisasi anggaran dan program prioritas.

Mereka juga mengakui adanya beberapa kendala di lapangan, namun berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja di tahun berikutnya.

Rapat pembahasan LKPJ ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah.

Hasil dari rapat tersebut nantinya akan menjadi bahan rekomendasi DPRD kepada pemerintah daerah guna meningkatkan kinerja dan pelayanan publik di Kabupaten Balangan.

Dengan adanya pembahasan ini, diharapkan sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah semakin kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (AKHMAD SIDIK)