JUSTICIA

LSM. KPH-PL Dukung Penuh Kejati Riau Usut Dugaan Korupsi Dana Desa Se Provinsi Riau

PEKANBARU– Lembaga Swadaya Masyarakat, Komunitas Peduli Hukum dan Penyelamatan Lingkungan (KPH-PL) mendukung penuh Kejati Riau dalam mengusut sampai tuntas seluruh dugaan korupsi anggaran Desa se Provinsi Riau, mulai dari Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN. Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber dari APBD Provinsi Riau.

Seperti yang sudah pernah di sampaikan oleh Kepala Seksi Penyidikan Bidang Pidsus Kejaksaan Tinggi Riau, disejumlah media online pada Jum’at, 06 Januari 2023,”Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau mengusut dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017 di Kabupaten Bengkalis”.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum LSM. KPH-PL Amir Muthalib pada Rabu 22 Maret 2023, menyambut baik semangat juang dari Kejati Riau dalam memberantas korupsi, dan mendukung penuh langkah-langkah yang diambil oleh Kejati Riau, bahkan sangat kami sarankan untuk Kejati Riau juga harus merambah ke anggaran Bermasa program Bupati Bengkalis yang benilai 1 milyar untuk satu perkecamatan dan 1 milyar untuk satu per desa.

Masih lanjut menurut Amir, harapan masyarakat Riau, dengan telah timbulnya semangat gerakan pemberantasan korupsi ini dari tubuh Kejati Riau hendaknya jangan hanya sekedar issue serimonial saja, jangan hanya gertak sambal saja menjelang bulan ramadhan atau menyambut hari raya idul fitri saja, kami sangat percaya Kejati Riau mampu mengusut membongkar dugaan korupsi dana desa tersebut.

Namun jangan hanya di Kabupaten Bengkalis saja yang di usut, tetapi harus secara menyeluruh se Provinsi Riau, karena menurut hasil investigasi kami di lapangan juga menemukan dugaan korupsi dana desa tersebut, hampir seluruh Riau dalam pengelolaan anggaran dana desa dicurigai sarat KKN, misalnya seperti di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dan Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.

Dalam laporan SPJ dana desa mencantumkan pembiayaan anggaran Bencana Alam dan Darurat Desa, bahkan menurut hemat saya bisa-bisa hampir seluruh Kepala Desa menggunakan format SPJ yang sama setiap tahunnya, yang menjadi titik berat kita apakah setiap Desa itu mengalami Bencana setiap tahunnya,”tanya nya lagi keheranan dalam melihat kerja kepala desa seluruh riau tersebut. (AMRI)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *