TOP NEWS

Kejati DKI ‘Menyerah’ Hadapi Kasus Dugaan Korupsi Ekspor Minyak Goreng

Jakarta – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) kecewa dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta yang tidak menemukan dugaan tindak pidana korupsi dalam proses ekspor minyak goreng (migor) melalui Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Kejati DKI Jakarta akhirnya melimpahkan proses ekspor migor tersebut ke Bea Cukai.

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman menilai, pelimpahan kasus ekspor migor tersebut menunjukkan bahwa Kejati DKI gampang menyerah. Padahal Kejati baru mengusut kasus ini sekitar satu bulan terakhir. “Menyayangkan Kejati DKI yang gampang menyerah, sehingga dengan gampangnya dan cepatnya juga ini sudah dinyatakan tidak ada korupsi dan dilimpahkan kepada Bea Cukai,” kata Boyamin di Jakarta.

Menurut Boyamin, Kejati semestinya lebih serius mencari bukti-bukti yang mengarah ke dugaan korupsi. Dalam kasus ini setidaknya ada dugaan terkait suap, gratifikasi dan sebagainya. Oleh karena itu Kejati terlalu cepat menyimpulkan bahwa dalam kasus ini tak ada dugaan korupsi. Seharusnya Kejati bisa menyelidiki kasus ini hingga enam bulan.

“Didalami betul ada dugaan korupsinya itu, atas lolosnya kontainer ini ke luar negeri, bisa aja dugaan-dugaan terkait tindak pidana korupsi,” tandasnya.

Kejati DKI, sambung Boyamin, juga bisa melakukan langkah-langkah strategis, termasuk menemukan alat bukti elektronik lain yang bisa membuktikan dugaan korupsi dalam perkara ini. Kejati DKI juga bisa melakukan penyelidikan dengan delik omisi. Menurut Boyamin, delik omisi adalah, seseorang, khususnya oknum pejabat yang seharusnya melakukan tugasnya tapi tidak melakukan.

Boyamin mengingatkan bahwa dalam perkara kontainer minyak goreng, yang dikamuflase adalah dokumen sayuran. Dengan modus demikian, kata dia, mestinya delik omisi bisa menjerat pelaku karena kontainer untuk minyak goreng dan sayuran pasti berbeda.

“Ini kan dikirim ke Hong Kong, butuh waktu minimal tiga hari. Jadi kalau itu sayuran, pakai kontainer freezer, tapi kenyataannya pakai kontainer biasa yang itu patut dicurigai, sehingga dibongkar sebelum dibolehkan lolos,” ujar Boyamin.

“Jadi dengan 24 kontainer itu, 23 kan sudah lolos, sudah terjual. Makanya ini harus didalami dengan istilah delik omisi, karena dibiarkan lolos, karena harusnya kan tidak lolos,” kata dia.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menyatakan tak menemukan dugaan tindak pidana korupsi dalam proses ekspor minyak goreng melalui pelabuhan Tanjung Priok. Padahal jaksa sempat menyebut kasus ini bagian dari sengkarut mafia minyak goreng yang memicu kelangkaan di tengah masyarakat.

Kini Jaksa menyatakan bahwa perkara yang didalami itu diduga melanggar tindak pidana kepabeanan. Sehingga, kasus itu dilimpahkan ke Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tipe A Tanjung Priok.

Perkara itu telah dilimpahkan ke penyidik kepabeanan sejak 5 April 2022 lalu. Dari hasil pendalaman tim Jaksa, penyidik menduga bahwa PT AMJ sejak Juli 2021 hingga Desember berhak mengekspor minyak goreng dari kemasan merek tertentu sebanyak 13.211 karton atau seberat 159.503 kilogram ke Hong Kong. Namun, perusahaan diduga memalsukan data ekspor minyak tersebut dengan mengganti kode minyak goreng menjadi sayur.

Sumber Keruwetan

Terpisah, ekonom senior Faisal Basri menilai pemerintah merupakan sumber dari keruwetan masalah minyak goreng yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Keruwetan itu ditandai dengan kenaikan harga hingga kelangkaan pasokan minyak goreng di pasar.

“Pemerintah sendiri yang, aduh, maaf ya, menciptakan kelangkaan dan keruwetan minyak goreng,” ucap Faisal dalam diskusi online bertajuk ‘Harga Kian Mahal: Recovery Terganggu?’, Kamis (7/4/2022).

Faisal menjelaskan kebijakan pemerintah soal harga dan pajak memicu lonjakan harga minyak goreng hingga kelangkaan di pasar. Pemerintah, sambungnya, mengenakan tarif pajak ke eksportir yang hendak menjual minyak sawit mentah (CPO) ke luar negeri. Namun, pemerintah tak mengenakan pajak bila eksportir menjualnya ke pabrik biodiesel.

“Pemerintah mengatakan ‘eh pabrik CPO, kalau kalian jual CPO ke pabrik biodiesel, harganya harga internasional dan tidak dipotong pajak ekspor’ begitu,” kata Faisal.

Kebijakan ini membuat para pengusaha lebih banyak menjual ke pabrik biodiesel ketimbang pabrik CPO yang mengolah minyak goreng. Sebab, ketika menjual ke pabrik pengolahan CPO, mereka dikenakan pajak.

“Misal kalau jual ke minyak goreng ya harganya US$75, tapi kalau ke biodiesel US$100. Itu pemerintah yang bikin, jadi pemerintah yang bikin ulah kebijakan dua harga,” tutur Faisal.

Alhasil, pasokan CPO yang diolah menjadi minyak goreng menjadi terbatas, sehingga harga melambung.”Misal kalau jual ke minyak goreng ya harganya US$75, tapi kalau ke biodiesel US$100. Itu pemerintah yang bikin, jadi pemerintah yang bikin ulah kebijakan dua harga,” tutur Faisal.

Saat ini, pemerintah juga sudah menyerahkan harga minyak goreng kemasan sesuai mekanisme pasar, di mana harga minyak goreng kemasan berkisar Rp25 ribu per liter atau naik dua kali lipat dari sebelumnya.

Sebelumnya, pemerintah mematok Harga Eceran Teratas (HET) untuk minyak goreng kemasan sederhana Rp13.500 per liter dan premium Rp14 ribu per liter. Namun, aturan itu dicabut, sehingga harga minyak goreng kemasan akan ditetapkan sesuai keekonomian.

Sebagai gantinya, pemerintah memberikan subsidi untuk minyak goreng curah. Namun, HET minyak goreng curah naik dari Rp11.500 per liter menjadi Rp14 ribu per liter.

Meski begitu, harga minyak goreng curah masih lebih mahal dari HET di pasaran. Rata-rata pedagang menjual dengan harga lebih dari Rp20 ribu. (*)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *