INVESTIGASI

GAWAT KOMISI 3 DPRD KOTA BOGOR SOROTI LKPJ WALIKOTA 2021

"BAU HANYIR" PENCITRAAN POLITIK?

Bogor – Langkah pasti lembaga eksekutif harusnya menentu pula arah kebijakan dan hasil pembangunan di Kota Bogor namun ada penilaian lain bagi DPRD Kota Bogor, dimana kontradiktif kebijakan Walikota bagai gincu merah yang pupus menjadi abu- abu. Hingga penilaian ini dapat berperan strategis dalam trias Politica yang sejatinya bagi masyarakat.
Diketahui belum lama ini Komisi III DPRD Kota Bogor, telah selesai melakukan pembahasan Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bogor untuk tahun anggaran 2021.

Dimana informasi amat mencegangkan ketika pernyataan Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Iwan Iswanto secara tegas meminta agar di tahun 2022 ini, Pemerintah Kota Bogor lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat dari sektor pembangunan, bukan hanya pencitraan saja.

Berdasarkan LKPJ yang diterima Iwan, program RTLH dinilai jauh dari kata maksimal dan pembangunan infrastruktur juga masih belum dirasakan masyarakat.

“Komisi III melihat program yang sudah dijalankan Wali Kota Bogor hanya untuk pencitraan saja, bukan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Makanya kami minta agar pembangunan yang ada di Kota Bogor mulai diratakan di berbagai wilayah, tidak hanya di pusat kota,” kata Iwan.

Selain itu, Iwan juga mengaku Komisi III DPRD Kota Bogor, menyoroti perihal pengembangan aplikasi Sosial Integrasi Data (Solid) dan Sistem Administrasi Hibah Bansos Terpadu (Sahabat).

Dalam hal ini Iwan menekankan kepada Diskominfo Kota Bogor, untuk meningkatkan kinerja aplikasi tersebut. Karena, berdasarkan laporan yang ia terima dari masyarakat, aplikasi tersebut masih bermasalah dalam hal pendataan dan verifikasi data pencairan serta pendaftaraan program RTLH.

“Pemkot Bogor jangan hanya membuat aplikasi saja lalu lepas tangan. Kami meminta agar aplikasi ini bisa dikembangkan agar masyarakat yang menerima manfaat bisa merasakaan kehadiran aplikasi tersebut,” tegas Iwan.

Berdasarkan hasil rapat pembahasan LKPJ ini, disebutkan Iwan akan dibuat menjadi rekomendasi komisi III dan nantinya akan diserahkan kepada tim Pansus LKPJ agar bisa dirumuskan menjadi rekomendasi bersama DPRD Kota Bogor.( Red)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.