DPRD Balangan Evaluasi Serapan APBD 2025
SiLPA Rp900 Miliar, Perlu Pembenahan dalam Proses Perencanaan Maupun Pelaksanaan Kegiatan
BALANGAN – DPRD Kabupaten Balangan melakukan evaluasi terhadap serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 sebagai langkah memperbaiki kualitas perencanaan dan pelaksanaan APBD 2026. Salah satu perhatian utama dalam evaluasi tersebut adalah proyeksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang diperkirakan hampir mencapai Rp900 miliar. Panduan& Petunjuk Perjalanan
Evaluasi tersebut mengemuka dalam rapat yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Balangan. DPRD menilai besarnya SiLPA harus menjadi bahan evaluasi bersama agar pelaksanaan program pembangunan ke depan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Wakil Ketua DPRD Balangan, Rizkan, mengatakan tingginya SiLPA menunjukkan perlunya pembenahan dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
“Pada 2025 ini APBD Balangan menyisakan SiLPA yang hampir mencapai Rp900 miliar. Dari hasil ini kita bisa mereviu kembali apa hal-hal yang menyebabkan banyaknya SiLPA di SKPD,” ujarnya.
Ia menegaskan DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan sekaligus memberikan masukan agar seluruh program prioritas pemerintah daerah dapat direalisasikan secara maksimal.
Berdasarkan data pemerintah daerah, realisasi pendapatan Kabupaten Balangan pada 2025 mencapai Rp3,642 triliun atau sekitar 108 persen dari target. Sementara realisasi belanja baru mencapai Rp3,394 triliun atau sekitar 85 persen dari total pagu sebesar Rp3,993 triliun.
Menurut Rizkan, kondisi tersebut menunjukkan masih terdapat ruang untuk meningkatkan efektivitas penyerapan anggaran sehingga manfaat APBD dapat dirasakan lebih optimal oleh masyarakat.
“Ini menjadi evaluasi, masukan, dan perbaikan bagi kita semua, termasuk kami di DPRD, dalam penyusunan APBD 2026 agar tidak terjadi lagi SiLPA sebanyak itu, dan program kegiatan yang menjadi prioritas bisa direalisasikan seutuhnya untuk masyarakat Balangan,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan, Fakhriyanto, menjelaskan belum optimalnya serapan anggaran dipengaruhi proses transisi e-Katalog versi 4 ke versi 5, keterbatasan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang dan jasa, serta sejumlah proyek strategis yang masih berada pada tahap pelelangan.
Meski demikian, ia memastikan kondisi keuangan daerah tetap sehat. Hal itu ditunjukkan dengan proporsi belanja pegawai yang masih berada di bawah 30 persen sehingga ruang fiskal pemerintah daerah tetap memadai untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik. (AKHMAD SIDIK)
