DPMT TUBABA HARUS TERBUKA
Tulang Bawang Barat-Secara teoritis teknis operasional pada hakekatnya yang namanya Bimtek ( Bimbingan Teknis ) merupakan sesuatu yang biasa didalam kegiatan birokrasi pemerintahan. Kegiatan Bimtek memang dibutuhkan oleh setiap aparatur pemerintah sebagai cara mempertajam menambah wawasan. Agar pada tingkat operasional konseptual kegiatan dilapangan kerja aparatur pemerintah dapat berjalan dengan baik. Itu dataran idealisme mengapa bimtek dibutuhkan.
Termasuk diadakannya Bimtek ( Bimbingan Teknis ) Tapal Batas 96 Kepala Tiyuh(Kepala Desa-Red) seTubaba pada bulan Maret 2022 diJakarta dengan menelan Biaya 432 juta. Dengan satu perincian alokasi dana perTiyuh (Desa)4.5 juta yang diambil dari silva dana desa. Namun perlu adanya penjelasan secara terperinci dan terbuka pada publik khusus oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Tiyuh ( DPMT) Tubaba. Karna Bimtek – Tapal Batas bukan perjalanan biasa ” study tour ” menggunakan uang pribadi tapi ada uang rakyat didalamnya.
Akuntabilitas dan tranparasi kegiatan Bimtek – Tapal Batas 96 Tiyuh(Desa)dengan menelan biaya 432 juta harus disampaikan. Semua teknis kegiatan Bimtek Tapal Batas harus sesuai dengan kegiatan. Harus diingat bahwa yang namanya Bimtek apapun namanya hari ini mendapatkan apresiasi yang ” jelek ” dihadapan publik. Merupakan teknis modus baru prilaku korupsi birokrasi pemerintahan.
Menjadi satu catatan tersendiri secara umum bahwa sejak adanya alokasi Dana Desa ( DD) untuk desa / tiyuh kecenderungan ” mengakali ” uang rakyat tersebut semakin masif terjadi dimana – mana. Atas nama Bimtek yang secara legalitas formal sah dilaksanakan namun jika ditelisik lebih mendalam memiliki potensi ” terselubung ” penyalahgunaan uang rakyat.
Bercermin dari kasus OTT Bimtek Polres Lampung Utara beberapa waktu lalu terhadap oknum DPMD, seharusnya ini menjadi catatan tersendiri untuk DPMT Tubaba untuk tidak main – main dengan dana desa dengan alasan apapun. Walaupun secara umum dipermukaan bimtek memiliki ladasan payung hukum sebagai sebuah kegiatan resmi birokrasi pemerintahan. Namun dalam prakteknya tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Atas Bimtek menjadi korupsi terselubung yang banyak merugikan negara.(Dwi)
