Pagelaran Wayang Golek HJB ke-543 Kabupaten Bogor Dirusak Arogansi Oknum Panitia

Rakyat Merasa Diperlakukan Tidak Adil

BOGOR – Rangkaian peringatan Hari Jadi Bogor (HJB) ke-543 yang seharusnya menjadi pesta rakyat dan momentum kebanggaan bersama, justru dinodai oleh insiden tidak menyenangkan yang mencoreng semangat kebersamaan dan keadilan. Salah satu acara yang digelar dengan megah dan mengundang perhatian publik adalah Pagelaran Wayang Golek Rakyat, yang berlangsung di Gor Pakansari, Kabupaten Bogor, pada Sabtu malam, 14 Juni 2025.

Namun sayangnya, di balik kemeriahan acara yang dibungkus dengan panggung seni, bazar sembako murah, dan hiburan khas budaya Sunda tersebut, tersimpan kekecewaan mendalam dari sebagian masyarakat yang datang jauh-jauh untuk menikmati hiburan itu.

Insiden bermula saat sejumlah warga mulai memadati area tenda penonton sejak sebelum Maghrib, berharap mendapat tempat nyaman untuk menyaksikan pertunjukan. Namun, suasana berubah menjadi tidak bersahabat ketika sejumlah panitia datang dan meminta mereka meninggalkan area duduk dengan alasan “kursi ini disiapkan khusus untuk pejabat.”

Yang lebih menyakitkan, hingga pukul 20.30 WIB, kursi-kursi tersebut tetap kosong, sementara masyarakat yang sudah rela duduk lama terpaksa berdiri, berdesakan, atau bahkan memilih pulang karena merasa dipermalukan.

Salah satu pengunjung yang enggan disebutkan namanya, datang dari Tajur dan Jasinga, wilayah paling barat Kabupaten Bogor, mengungkapkan kekecewaannya.

“Saya datang jauh-jauh dari Jasinga, membawa ibu saya yang sudah sepuh, ingin nonton hiburan rakyat. Tapi justru kami diusir dari tenda. Ini acara buat rakyat, tapi kenapa dibeda-bedakan? Apakah kami bukan rakyat Bogor juga?” ujarnya penuh kesal.

Ironi lainnya adalah bahwa seluruh acara perayaan HJB ini menggunakan anggaran publik, yang tentu berasal dari pajak rakyat Kabupaten Bogor. Banyak pihak mempertanyakan urgensi membedakan fasilitas duduk antara pejabat dan masyarakat biasa dalam acara yang seharusnya dirancang inklusif bagi semua kalangan.

“Kalau dana acara ini dari uang rakyat, seharusnya rakyat diperlakukan sama, bukan dibedakan. Ini bentuk arogansi dan ketidakpekaan terhadap nilai keadilan,” tambah warga lainnya dari Cibinong.

Masyarakat berharap, insiden ini tidak dianggap sepele oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, terutama oleh Bupati Bogor, Rudy Susmanto, agar dapat segera mengevaluasi pihak panitia penyelenggara yang dinilai tidak profesional dan tidak peka terhadap tujuan utama dari peringatan HJB, yakni menghibur dan menyatukan rakyat.

“Kami harap Pak Bupati bisa mendengar keluhan kami. Jangan sampai rakyat merasa di anak-tirikan. Sebab sejatinya kekuasaan itu ada di tangan rakyat,” ujar seorang warga lainnya yang hadir dalam acara tersebut.

Kejadian ini sangat bertolak belakang dengan semangat pelayanan publik dan kedekatan terhadap rakyat yang selama ini ditunjukkan oleh Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi, yang dikenal selalu mengutamakan kepentingan masyarakat kecil, serta menolak pembatasan kelas dalam acara publik.

“Kang Dedi kalau bikin acara nggak pernah membedakan mana rakyat, mana pejabat. Semuanya duduk sama rata. Ini harusnya jadi contoh,” kata salah satu tokoh masyarakat yang turut menyaksikan.

Rangkaian acara HJB ke-543 akan terus berlangsung, namun masyarakat kini menaruh harapan besar agar pemerintah daerah bisa mengevaluasi pihak penyelenggara dan SOP pelaksanaan acara publik ke depan. Jangan sampai, pesta rakyat justru menjadi panggung eksklusif pejabat, sementara rakyat hanya jadi penonton di luar tenda.

“Ini bukan hanya soal tempat duduk. Ini soal keadilan sosial. Peringatan HJB adalah momentum untuk merajut kebersamaan, bukan menciptakan sekat,” tegas seorang penggiat budaya lokal di tempat acara.

Perayaan Hari Jadi Bogor sejatinya menjadi cerminan wajah pemerintahan yang dekat dan bersatu dengan rakyatnya. Namun jika pelaksanaannya justru menyingkirkan rakyat, maka makna dari perayaan itu patut dipertanyakan.

Semoga kejadian ini menjadi pembelajaran bagi seluruh pemangku kebijakan dan penyelenggara kegiatan di Kabupaten Bogor untuk lebih humanis, merakyat, dan adil dalam memperlakukan warganya.(Agung DS)