Raih WBK, DPMPTSP Balangan Targetkan WBBM 2026!
BALANGAN – Kabupaten Balangan menorehkan sejarah gemilang di penghujung 2024. Dua SKPD sekaligus—Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)—berhasil menyabet predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian PAN-RB.
Prestasi ini menjadikan Balangan sebagai satu-satunya kabupaten di Kalimantan Selatan yang mampu meraih WBK untuk dua instansi sekaligus dalam satu tahun.
Kepala DPMPTSP Balangan, Dr. Akhriani, S.Pd., M.AP, mengungkapkan bahwa perjuangan meraih predikat WBK bukanlah hal instan.
“Kami memulai sejak 2021, belajar dari kekurangan dan terus melakukan perbaikan internal. Alhamdulillah, kerja keras kami akhirnya terbayar lunas,” ujarnya.
Penilaian WBK dilakukan secara ketat, mencakup aspek integritas, transparansi, pelayanan publik, serta akuntabilitas birokrasi. Evaluasi lapangan langsung juga menjadi bagian dari proses verifikasi.
Sebelumnya, hanya SKPD di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Kandangan) yang berhasil menyabet WBK. Kini, Balangan melampaui pencapaian itu dengan dua instansi sekaligus.
“Tim dari Kemenpan-RB bahkan menyebut, ini pertama kalinya mereka menilai dua SKPD dalam satu daerah secara bersamaan. Ini kebanggaan luar biasa bagi Balangan,” tutur Akhriani.
Setelah WBK, DPMPTSP Balangan tak ingin berpuas diri. Target berikutnya: Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2026—predikat yang jauh lebih menantang.
“Kami sudah konsolidasi dan mulai menyusun instrumen menuju WBBM. Tahun ini masa persiapan kami,” jelas Akhriani.
Salah satu langkah konkret yang tengah ditempuh adalah mengejar sertifikasi ISO, sebagai pengungkit utama penilaian kualitas pelayanan publik.
Meski sukses meraih WBK, Akhriani tak menampik masih adanya kekurangan, terutama dalam pelayanan untuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas.
“Kami belum memiliki petugas yang bisa bahasa isyarat. Padahal, itu jadi indikator penting dalam WBBM. Ini catatan serius bagi kami,” katanya.
Kemenpan-RB juga menekankan bahwa kualitas layanan yang inklusif menjadi prioritas utama dalam penilaian WBBM. Maka, DPMPTSP Balangan berkomitmen melakukan peningkatan berkelanjutan demi pelayanan publik yang benar-benar ramah untuk semua lapisan masyarakat. (Akhmad Sidik)
