Mutasi & Rotasi Rasa PJ Walikota Bukan Rasa Karbitan Politik Di Kota Bogor?
BOGOR -;Ada dogma yang seolah menjadi pakem dalam kabinet yakni struktur atau komposisi pejabat dilevel pusat ataupun daerah beraroma kepentingan politik ,benarkah hal itu terjadi atau memang kredibelitas dan skill menjadi prioritas utama untuk pelayanan publik ?
Diketahui bahwa menjelang akhir tahun 2024, Pj Wali Kota Bogor, Hery Antasari melakukan rotasi mutasi 19 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor pada Jumat, 13 Desember 2024 lalu.
Para pejabat Pemkot Bogor yang dilantik terdiri dari pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, dan dua kepala sekolah.
“19 orang yang kita lantik diambil sumpahnya.
12 orang struktural baik adminitator maupun pengawas, 5 orang fungsional dan 2 orang kepala sekolah,” kata Hery Antasari.
Menurut Pj Wali Kota Bogor, rotasi mutasi pejabat ini dilakukan karena banyaknya posisi kosong yang ada di Pemkot Bogor dalam beberapa bulan terakhir.
“Rotasi mutasi mengisi jabatan kosong. Karena perubahan jabatan adalah keniscayaan, apalagi kalau kosong harus diisi demi mempertahankan dan meningkatkan pelayanan publik dari sisi organisasi,” ucapnya.
Dirinya mengungkapkan, rotasi mutasi pejabat Pemkot Bogor merupakan bagian dari regenerasi reward atau penghargaan dan juga pemenuhan kompetisi.
“Tour of duty memelihara dinamika dan gerak maju organisasi, sehingga ASN punya pengalaman. Dan jika dibutuhkan di level berikutnya mudah mencari pejabat lain sebagai gantinya,” jelas dia.
Diakui Hery Antasari, rotasi mutasi ini akan di evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemndagri). Sebab, Pemkot Bogor harus melakukan kebijakan dan langkah aktivitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Tidak hanya itu, rotasi mutasi ini juga menjadi penilaian bagi kepemimpinan Hery Antasari selama menjabat sebagai Pj Wali Kota Bogor.
“Karena ini sampai periode Juli. Kita akan proses tapi tentunya eksekusi masuk ke Wali Kota Bogor yang akan datang,” tandas dia.
Sementara divisi Survey dan litbang Forum Taruna (Tameng Rakyat Untuk Nusantara), Rudiansyah ( 15/12) menyatakan bahwa Kota Bogor ketika Walikota Lama Bima Arya Sugiarto dinilai Fenomenal dalam penyusunan struktur pejabat bahkan dinilai tidak sesuai aturan Golongan dan jabatan.
” Kita yakinkan agar Walikota Baru tetap pada keseimbangan logika keilmuan dalam tata pemerintahan.
Sebab berkaca dari pengalaman masa lalu walikota Bima Arya Sugiarto jelas penempatan Pejabat tak sesuai dengan jenjang karir dan latar belakang pendidikan amat disayangkan para ASN yang telah melewati dan menempuh pendidikan serta jenjang karir serta pengalaman mereka bukan secara instan .
Harusnya itu tidak dilakukan karena ASN yang dikarbit atau instan dan melewati para ASN lama tentu secara psikis dan moral itu tidaklah sehat dalam iklim kerja kedinasan serta ASN baru yang dipompa secara karbitan itu berdampak pada nilai dan kualitas pelayanan pada publik ” tegas Rudiandyah.
Belum lagi adanya beberapa pejabat impor atau didatangkan dari luar daerah seperti Sekda dan juga kepala dinas seperti di PUPR.
” Mudahan Walikota terpilih dapat menyeimbangkan kekuatan moralitas semata bukan politis dan kepentingan sebab ini untuk kemajuan Kota Bogor juga maksimalisasi pelayanan publik” papar dia.
(Red03)
