Fakta Plang Dipasang di Lahan Aset BUMD Kota Bogor

BOGOR – Entah apa yang merasuk pada oknum pihak ketiga mengatasnamakan LBH memasang plang dilahan aset milik BUMD di Kota Bogor .

Benarkah telah ada putusan pengadilan atas aksi sepihak oknum ahli waris itu atau memang kembali nyali para direksi BUMD ini diuji semisal kasus lahan Reseroar air Cijeruk.

Dari informasi tim investigasi,bahwa aksi oleh oknum
tanpa putusan pengadilan pasang plang di lahan aset bumd telah menjadi perhatian publik.

Bahkan elemen Forum MAKUMBA RI ( Macan Kumbang Republik Indonesia) meminta pihak Perumda Tirta Pakuan untuk tegas akan hal ini.

“Kami tentu amat miris atas fakta kejadian dan fakta hukum ini.

Ini kita dinegara hukum bahwa setiap perbuatan melawan hukum tentu akan dikenai sanski atas perbuatannya.

Atas dasar analisa dan kajian kami,maka Peristiwa di Bogor Selatan pada objek BUMD itu dengan bukti memasang plang di atas lahan aset Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tanpa adanya putusan pengadilan atau dasar hak yang sah dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum dan bentuk penyerobotan tanah” tegas Sekjen MAKUMBA RI,Bung Gustapol Mahen.

Namun, keabsahan hukum dari tindakan tersebut sangat bergantung pada pihak mana yang memasang plang serta status sengketa lahannya.

“Jika Plang Dipasang oleh oknum pihak Ketiga yang mengaku atas objek itu .

Sementara juga pihak lain memasang plang klaim kepemilikan di atas tanah yang sudah memiliki sertifikat sah atas nama BUMD tanpa izin atau putusan pengadilan, tindakan tersebut berisiko menimbulkan konsekuensi hukum.

Bisa masuk Tindak Pidana Penyerobotan Tanah.

Deliknya jelas itu,menguasai atau mengklaim tanah milik pihak lain secara sepihak tanpa hak merupakan tindak pidana.

Tindakan ini dapat dijerat dengan peraturan perundang-undangan mengenai larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau pasal terkait penyerobotan dalam KUHP.

Kedua,gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

BUMD sebagai pemilik sah dapat mengajukan gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata untuk menuntut pembongkaran plang, pengosongan lahan, serta ganti rugi materiil maupun imateriil”tegas bung Gustapol Mahen alumni kampus biru itu angkatan 34.

Dilain hal kata dia,
Juga bisa masuk Pencemaran Nama Baik.

Jika isi tulisan pada plang memuat tuduhan atau klaim palsu yang merugikan reputasi perusahaan atau institusi daerah, pemasang plang dapat dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik.

Hal lain Jika Plang Dipasang oleh BUMD Sendiri.

Maka BUMD pada dasarnya memiliki kewajiban administratif untuk mengamankan asetnya, salah satunya dengan memasang papan nama (plang) kepemilikan.

Meski demikian, terdapat batasan hukum yang harus diperhatikan.

Pertama,Wajib Memiliki Bukti Kepemilikan Sah.

Yaitu pemasangan plang klaim kepemilikan tanpa didasari bukti hak yang kuat (seperti Sertifikat Hak Guna Bangunan atau Sertifikat Hak Pengelolaan) dinilai tidak memiliki kekuatan hukum.

Jika lahan Masih Dikuasai Pihak Lain (Sengketa).

Hal ini bila dalam sengketa dan dikuasai secara fisik oleh warga yang juga memegang alas hak, BUMD tidak boleh melakukan eksekusi pengosongan paksa secara sepihak.

Pengosongan lahan sengketa wajib menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Ada batas Wewenang Plang.

Tanpa putusan pengadilan, plang yang dipasang sebaiknya hanya bersifat pemberitahuan administratif mengenai pencatatan aset atau status “dalam proses hukum”, bukan sebagai bentuk eksekusi pengusiran sepihak”papar dia.

Langkah Penanganan yang Dapat Ditempuh

“Jika terjadi pemasangan plang sepihak di lahan sengketa atau aset BUMD, langkah-langkah berikut umumnya ditempuh sesuai koridor hukum.

Pertama,Verifikasi Dokumen Pertanahan. Periksa kembali keabsahan sertifikat, riwayat perolehan aset, dan batas-batas tanah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Kedua,Dokumentasi dan Somasi. Dokumentasikan pemasangan plang tersebut sebagai barang bukti, lalu layangkan surat teguran resmi (somasi) kepada pihak pemasang plang untuk mencabutnya dalam batas waktu tertentu.

Ketiga,Mediasi atau Jalur Hukum.

Apabila somasi diabaikan, tempuh jalur mediasi melalui pemerintah daerah/kelurahan setempat. Jika tidak menemui titik temu, pihak yang dirugikan dapat membuat laporan pidana ke kepolisian atau mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri.

Dimana Pihak mana yang memasang plang tersebut (pihak BUMD atau pihak ketiga) harus ada

Bukti kepemilikan yang saat ini dipegang oleh masing-masing pihak (misalnya SHM, SHGB, girik, atau surat pencatatan aset)

Dan pula Status lahan saat ini (apakah sedang dalam proses gugatan di pengadilan atau belum)”tegasnya.

( AB)