VIRAL VIDEO DUGAAN PUNGLI DI JALAN ALTERNATIF KEDEP, ACEP KUSNADI BANTAH: “TIDAK ADA PAKSAAN, SEMUA SUKARELA!”
BOGOR – Sebuah video singkat yang beredar luas di media sosial dan memicu perbincangan publik terkait dugaan pungutan liar (pungli) di Jalan Alternatif Kedep, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, akhirnya mendapat tanggapan dari pihak koordinator pengelola jalan alternatif tersebut.
Berdasarkan pantauan langsung awak media Tipikor Investigasi di lapangan pada Jumat (13/11/2026), awak media menemui Acep Kusnadi selaku penanggung jawab koordinasi Jalan Alternatif Kedep untuk meminta klarifikasi atas video yang terlanjur viral tersebut.
Dalam keterangannya kepada awak media, Acep Kusnadi dengan tegas membantah adanya praktik meminta uang maupun memaksa pengguna jalan, khususnya pengendara roda dua, untuk memberikan sejumlah uang kepada petugas pengatur jalan.
Menurut Acep, video yang beredar tersebut diduga direkam secara singkat oleh salah seorang warga Nambo berinisial MLD, kemudian disebarluaskan ke media sosial hingga menjadi perhatian masyarakat.
Namun demikian, Acep menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah memberikan instruksi kepada petugas untuk meminta uang secara paksa kepada pengguna jalan.
Acep menjelaskan, Jalan Alternatif Kedep dibangun oleh pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sebelum jalan utama Kedep selesai dikerjakan, pengelolaan sementara jalan alternatif tersebut dipercayakan kepada pihak koordinator untuk dijaga, dirawat, serta membantu mengatur kelancaran kendaraan yang melintas.
Ia mengungkapkan, keberadaan petugas di lokasi bukan untuk melakukan pungutan, melainkan membantu mengatur arus kendaraan sekaligus menjaga kondisi jalan agar tetap bisa digunakan masyarakat.
“Di sini kami tidak pernah meminta atau memaksakan pengguna jalan roda dua untuk memberikan uang. Kalau ada yang memberikan, itu murni sukarela, tanpa ada paksaan. Kami juga tidak pernah mengharuskan pengendara memberikan uang kepada petugas,” ungkap Acep Kusnadi kepada awak media Tipikor Investigasi.
Lebih lanjut, Acep menerangkan bahwa apabila terdapat uang sumbangan sukarela dari pengguna jalan, dana tersebut digunakan untuk membantu kebutuhan perawatan jalan, seperti membeli papan untuk menutup bagian jalan yang retak, berlubang, atau mengalami kerusakan.
Selain untuk pemeliharaan jalan, menurut keterangannya, sebagian dana juga disalurkan untuk santunan anak yatim piatu serta bantuan kepada masjid-masjid di sekitar lingkungan jalan alternatif tersebut.
Persoalan video viral tersebut bahkan sempat membuat Acep Kusnadi mendatangi Polsek Klapanunggal untuk dimintai keterangan oleh pihak penyidik terkait dugaan permintaan sejumlah uang sebagaimana yang diperbincangkan dalam video di media sosial.
Acep menyampaikan bahwa dirinya telah memberikan sanggahan dan klarifikasi mengenai tuduhan tersebut.
Ia berharap masyarakat tidak langsung mengambil kesimpulan hanya berdasarkan potongan video singkat tanpa mengetahui secara utuh situasi dan fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan.
Meski demikian, polemik ini menjadi pengingat bahwa setiap aktivitas pengumpulan uang di fasilitas jalan yang digunakan masyarakat harus dilakukan secara transparan, sukarela, dan tidak boleh disertai tekanan ataupun kewajiban yang memberatkan pengguna jalan.
Di tengah kebutuhan masyarakat terhadap akses jalan yang aman dan nyaman, keberadaan jalan alternatif Kedep memiliki peran penting dalam menunjang mobilitas warga dan pengguna kendaraan.
Namun, kepercayaan masyarakat juga harus menjadi perhatian utama. Apabila terdapat sumbangan sukarela, mekanisme penggunaannya perlu disampaikan secara terbuka agar tidak menimbulkan kecurigaan maupun kesalahpahaman.
Hingga berita ini ditulis, klarifikasi mengenai dugaan pungli tersebut masih berdasarkan keterangan Acep Kusnadi selaku koordinator Jalan Alternatif Kedep. Awak media Tipikor Investigasi belum memperoleh keterangan langsung dari warga berinisial MLD terkait tujuan dan konteks perekaman video tersebut.
Awak media juga belum memperoleh keterangan resmi dari pihak kepolisian mengenai hasil pemeriksaan atau perkembangan penanganan persoalan tersebut.
Masyarakat pun diharapkan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, tidak mudah terprovokasi oleh potongan video, serta memberikan ruang kepada pihak terkait untuk menjelaskan persoalan berdasarkan fakta.
Sebab, menjaga jalan untuk kepentingan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama. Tetapi menjaga kepercayaan publik juga tidak kalah penting. Jangan sampai niat membantu justru menimbulkan polemik akibat kurangnya keterbukaan.(AG)
