LPJ BUMDes Cikahuripan 2025 Digelar Panas dan Penuh Sorotan
Warga Tuntut Transparansi Pengelolaan Usaha Desa

BOGOR – Suasana serius bercampur panasnya cuaca mewarnai pelaksanaan Acara Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) BUMDes Makmur Sejahtera Cikahuripan Tahun Buku 2025 yang digelar di Aula Kantor Desa Desa Cikahuripan, Senin (27/4/2026).
Rapat penting yang menjadi sorotan masyarakat itu dihadiri langsung Kepala Desa Cikahuripan Andi Upi, jajaran pengurus BUMDes, perwakilan Kecamatan Klapanunggal, pendamping desa, Babinsa, BPD, LPM, para kepala dusun, Ketua RT/RW, serta tokoh masyarakat.
Meski kipas angin telah ditambah di dalam ruangan, hawa panas akibat dampak cuaca ekstrem membuat suasana rapat terasa gerah. Namun kondisi itu tak menyurutkan antusiasme warga yang datang untuk mendengar langsung laporan pengelolaan aset dan usaha desa.



Dalam sambutannya, Kepala Desa Andi Upi menyampaikan bahwa forum LPJ ini merupakan bentuk tanggung jawab kepada masyarakat atas jalannya usaha desa selama satu tahun terakhir.
Ia menjelaskan bahwa laporan akan disampaikan oleh Ketua BUMDes, meliputi sektor usaha peternakan ayam petelur, pengolahan sampah, internet atau WiFi desa, serta unit usaha lainnya yang selama ini berjalan.
Selain itu, Andi Upi juga mengingatkan masyarakat untuk menjaga kesehatan di tengah cuaca panas yang disebut dipengaruhi fenomena El Nino.
“Cuaca saat ini cukup panas, kami mengimbau masyarakat tetap menjaga kesehatan, banyak minum air dan mengurangi aktivitas berlebihan di siang hari,” pesannya.
Dalam pemaparan Ketua BUMDes, disebutkan bahwa pendapatan BUMDes Makmur Sejahtera Cikahuripan mengalami peningkatan cukup baik dibanding periode sebelumnya. Kontribusi terbesar berasal dari usaha ayam petelur dan layanan internet desa.
Namun sektor pengolahan sampah menjadi perhatian utama. Dalam forum dijelaskan bahwa sementara waktu kegiatan tersebut dihentikan setelah adanya arahan dari pihak DLH Kabupaten Bogor.
Pengelolaan sampah tidak diperbolehkan dilakukan dengan cara dibakar dan harus beralih menggunakan metode alami atau mesin ramah lingkungan. Selain itu, lokasi pengolahan juga diminta berada cukup jauh dari pemukiman warga karena persoalan bau sampah yang sempat dikeluhkan masyarakat.
Suasana rapat semakin hidup ketika sejumlah Ketua RT, RW, serta perwakilan masyarakat mulai menyampaikan pertanyaan kritis. Mereka meminta kejelasan soal pemasukan, pengeluaran, hingga kendala operasional sejumlah unit usaha.
Dari unsur BPD Desa Cikahuripan muncul usulan tegas agar ke depan laporan tidak hanya disampaikan secara lisan, tetapi juga dibagikan dalam bentuk dokumen tertulis kepada peserta rapat.
Usulan itu disambut positif karena dianggap penting demi keterbukaan dan agar masyarakat bisa mempelajari rincian laporan secara jelas.
“Ke depan LPJ harus lebih rapi. Selain pemaparan lisan, laporan tertulis wajib dibagikan agar semua pihak memahami kondisi BUMDes secara nyata,” ujar salah satu peserta rapat.
Meski berlangsung dengan sejumlah pertanyaan tajam dan diskusi hangat, seluruh agenda rapat akhirnya berjalan lancar. Dari awal hingga akhir, laporan disepakati peserta rapat dengan catatan adanya perbaikan tata kelola, transparansi, dan pengembangan usaha ke depan.
Acara LPJ ini menjadi bukti bahwa masyarakat Desa Cikahuripan kini semakin peduli terhadap jalannya usaha milik desa. Mereka tak hanya ingin mendengar laporan, tetapi juga memastikan BUMDes benar-benar menjadi alat kesejahteraan warga, bukan sekadar nama.(ADS)



