Ancaman Nyata bagi Kepercayaan Publik Pada Pemerintah dan Demokrasi
BOGOR – Ketua BEM IPB 2025 sekaligus Koordinator BEM SI Jabodetabek – Banten, Muhammad Afif Fahreza yang akrab disapa Kokohmenyoroti maraknya distorsi informasi di ruang publik yang dinilai semakin mengkhawatirkan.
“Fenomena disinformasi kini tidak hanya bergerak satu arah, melainkan terjadi secara timbal balik antara pemerintah dan masyarakat. kondisi tersebut berpotensi serius merusak kepercayaan public,” ujarnya pekan lalu di Bogor, Jawa Barat.
“Tak hanyhanya itu, disinformasi kini enurunkan kualitas demokrasi. Disinformasi tidak bisa dilihat secara sederhana. Ia bergerak dua arah baik dari pemerintah ke masyarakat maupun sebaliknya,” ujarnya dalam keterangan tertulis,” tambah Kokoh.
Sebagai mencontoh katanya, beredarnya narasi yang mengaitkan Menko Pangan Zulkifli Hasan dengan pernyataan “bahwa tugas masyarakat hanya membayar pajak tanpa mencampuri urusan pemerintah”. Informasi tersebut tidak berdasar dan merupakan hoaks yang diperbesar oleh pihak-pihak tertentu.
Tapi, Kokoh juga mengkritisi komunikasi publik pemerintah yang dinilai belum sepenuhnya optimal. Sebagai misal, salah satu momen ketika Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mendampingi Menteri UMKM dan memberikan jawaban “dananya adalah” terkait sumber pendanaan program UMKM.
“Pernyataan dari wartawan seperti itu, meskipun tidak dimaksudkan untuk menimbulkan polemik, justru membuka ruang tafsir publik yang luas karena tidak disertai kejelasan berbasis data,” jelasnya.
disinformasi tidak selalu lahir dari niat manipulatif, tapi juga dapat dipicu oleh komunikasi yang tidak utuh, kurang terbuka, atau tidak transparan,” tambah Kokoh.
Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah untuk memastikan setiap komunikasi publik disampaikan secara akurat, terbuka, dan akuntabel. Di sisi lain ia menegaskan, masyarakat tetap memiliki hak untuk menyampaikan kritik, terutama terhadap kebijakan yang belum dirasakan manfaatnya secara merata.
“Ruang publik tidak boleh diisi oleh narasi yang saling mengadu domba dari pemerintah ke rakyat dan rakyat ke pemerintah. Literasi informasi menjadi kunci agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dan ikut menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya,” tegasnya.
Kokoh juga menekankan pentingnya respons cepat dari pemerintah dalam mengklarifikasi setiap bentuk disinformasi yang beredar. Menurutnya, langkah tersebut krusial untuk mencegah meluasnya spekulasi yang dapat memperkeruh situasi.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa demokrasi yang sehat hanya dapat terwujud apabila kebebasan berpendapat berjalan seiring dengan tanggung jawab dalam menjaga kebenaran informasi.
“Namun, kritik tersebut tetap harus disampaikan secara objektif dan berbasis pada fakta yang terverifikasi. Demokrasi membutuhkan ruang publik yang sehat bukan yang dipenuhi distorsi informasi dan kepentingan yang memecah belah,” pungkasnya.(Ahp)
