Ketum & Sekjen AMBS: Jangan Pancing Masyarakat Bogor Selatan Banjiri Gedung Parlemen Statemen Oknum Dewan Ngawur
BOGOR – Istilah meradang dan bagai api dalam sekam aliansi wilayah Selatan menyikapi statemen dewan yang dinilai Asbun ( Asal bunyi -red)
Adanya statemen dari salah satu anggota dewan dari dapil berbeda mengomentari usulan peningkatan jalan alternatif kepuncak itu tidak merupakan prioritas karena akan menyerap keuangan APBD membuat AMBS ( Aliansi Masyarakat Bogor Selatan) mendidih.
” Ini statemen dari dari seorang dewan yang tentu dipertanyakan pengetahuan dan wawasannya perihal hak dan kewajiban atau atas fungsi parlemen selaku wakil rakyat .
Ini sudah kartu merah sebab statemen oknum dewan ini ASBUN (asal bunyi- Red ) masa beda dapil ( daerah pemilihan) memberikan statemen dimana dia itu dapil 1 sedangkan wilayah Selatan itu Dapil 3 artinya ini tentang aspirasi dan kebutuhan masyarakat didapil lain masa kontra haluan dengan azas permusyawarahan rakyat .
Kami minta oknum dewan ini dipanggil dan diberikan sanski oleh dewan kehormatan DPRD jika tidak ini akan membuat masyarakat Bogor Selatan bereaksi dan akan membanjiri massa datang ke DPRD.
Jelas ini telah membuat luka dan mencederai aspirasi arus bawah.
Selaku dewan bukan mendukung kebutuhan dan kepentingan masyarakat umum malah memberikan komentar yang tidak sesuai dengan tupoksi parlemen malah mencampuri urusan dapil lain lagi ” tegas Muhsin ketua AMBS.
Hal yang sama dinyatakan Sekjen AMBS,Azet Basuni ini tidak dan pantas dilakukan wakil Rakyat .
” Ini adalah kebutuhan dan skala prioritas untuk masyarakat wilayah Dapil Selatan atau 3 dan sudah merupakan hasil Musrenbang bukan suatu yang yang ada-adakan dimana situasi dan kondisi jalan akternatif tersebut memang pantas dan layak ditingkatkan karena beban dan kelas jalan serta arus kendaraan sudah tidak memadai disana.
Saya tidak setuju atas statemen dewan tersebut selain beda dapil maka harusnya biarkan dewan dapil Selatan yang mengkawal aspirasi warga Selatan bukan malah ditolak oleh dewan dari dapil lain ,ini tentu menjadi pertanyaan besar pula ada apa dibalik ini” tegas Azet Basuni pada media.
Selaku aliansi dan elemen masyarakat diwilayah Selatan itu maka AMBS Meradang yakni atas statemen salah satu dewan yang dimuat salah satu media online ,JI pada beberapa waktu lalu.
Dimana dewan tersebut selaku
Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Ferry Roveo Checanova.
Dia menilai, usulan tersebut akan membebani APBD. Terutama pada tahap pembebasan lahan warga terdampak.
“Di satu sisi, harga pembebasan lahannya susah untuk terjangkau, berapa APBD yang akan terserap kalau kita melakukan pembebasan,” ujarnya, Jumat (31/5/2024).
Namun demikian, memiliki tujuan baik, namun menurutnya usulan tersebut belum begitu prioritas. Terlebih, dia mengklaim infrastruktur jalan di wilayah Selatan Kabupaten Bogor seperti Puncak relatif baik.
“Kalau infrastruktur jalan di daerah selatan relatif lebih bagus, termasuk jalan alternatif, paling persentasenya hanya 30 persen lagi yang belum tertangani khususnya di wilayah Puncak,” ucapnya.
Politisi PPP itu justru ingin fokus pada penanganan kemacetan di sejumlah persimpangan Jalan Arteri Puncak. Bagaimana bukaan – bukaan persimpangan tempat keluar masuknya kendaraan dapat dilebarkan.
Selain itu, bagaimana pihak berwenang melakukan rekayasa lalu lintas dengan pemasangan barrier atau pembatas jalan di tiap persimpangan.
“Memang setiap kendaraan yang keluar dari gang itu diharapkan satu arah, seperti di Pasir Muncang, Gunung Geulis, Cilember dengan dipasang barrier. Dengan begitu kemacetan diharapkan berkurang,” jelasnya dikutip pemberitaan online JI.
(Red03)
