JUSTICIA

Irjen Mabes Polri Kena Dugaan Penipuan Lahan Rp.1,5 M Desa Sukaluyu?

Bogor – Atas adanya praktek jual beli lahan garapan yang banyak menimbulkan korban maka Pemerintah membentuk satuan tugas Mafia pertanahan.
” Kasus didesa Sukaluyu tentunya akan kita laporkan pada Satgas pemberantasan Mafia tanah.
Dimana dasar pembentukan satgas mafia tanah adalah

  1. Nota Kesepahaman Antara Kementerian ATR/BPN Dengan Polri tanggal 17 Maret
    2017 No. 3/SKB/III/2017 dan B/26/III/2017 Tentang Kerma di Bidang
    Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang;
  2. Pedoman Kerja Antara Kementerian ATR dgn Polri tanggal 12 Juni 2017 No.
    26/SKB – 900/VI/2017 dan 49/VI/2017 Tentang Kerjasama di Bidang Agraria/
    Pertanahan Dan Tata Ruang;
  3. Keputusan Bersama Kabareskrim Dan Dirjen Penanganan Masalah Agraria
    Pemanfaatan Ruang Dan Tanah No.: B/01/V/2018/Bareskrim – 34/SKB –
    800/V/2018 tanggal 8 Mei 2018 Tentang Satgas Pencegahan Dan Pemberantasan
    Mafia Tanah” Ujar Dirk Harlan,aktifis dan praktisi hukum dari PERADI Perjuangan Kota Bogor.

Dilain hal atas adanya Intimidasi dari seseorang suruhan oknum kades tersebut pihaknya meminta kasus lahan ini terus diekpose media dan agar segera dilaporkan pihak- pihak yang Diduga terlibat juga yang membakinginya.

” Adanya bukti Whatapps pada LSM KPKN juga wartawan.Oleh Oknum tertentu yang menggunakan kata – kata kasar bahkan cenderung bernada ancaman cukup pula untuk dilaporkan kepada pihak berwajib untuk diproses .
Nantinya dapat dikembangkan penyidik terkait kronologisnya dan fakta peristiwa mengapa dia turut melibatkan diri secara pribadi atas kasus yang terjadi pada oknum kades”tegas Dirk Harlan .
Bukti ancaman telah dihimpunya pula oleh suruhan kades.
“Ga usah lu pikirin Sukaluyu yg lu pikirin tuh Salim beurit” tulis oknum yang disuruh kades pada LSM KPKN yang akan dijadikan alat bukti .

Selain ada ada kalimat lainnya yakni

“…Dia yg punya hak tanah kenapa dia ga kontrol dulu jual atau oper tuh tanah kalau pihak desa hanya mencatat bicara birokrasi wajar berbagi”tulisnya oknum suruhan kades.

Hal menarik adanya informasi kini telah terjadi pula kasus pertanahan didesa Sukaluyu dimana data pemohon lahan SHM atas nama istri Irjenpol, FS bernama SHTA, dengan dasar surat keterangan oper garap ditandatangani kades Rosidin dan ditunaikan atas jasanya sekira Rp.50 juta dari SB.

Dalam rellesenya Sekjen LSM KPKN,Muhidin atau bung Rojer ,Jumat (10/3) meminta kasus ini diungkap satgas Mafia pertanahan .

“Dari pengembangan informasi tim investigasi,
Kasus tanah ini kuat dugaan peran dan kewenangan kades Sukaluyu , terlibat dan turut serta dengan kewenangan dalam transaksi jual beli Tanah Garapan dari SB ke pada Irjen FS.

Adanya fakta hukum berupa data dan fakta surat keterangan desa oper garapan lahan dari perantara lahan SB ke Irjen FS
Dengan nilai transaksi Rp.1,5 M.

Dimana pembeli atau penerima garapanya

Irjen Pol. FS yang kini menjabat di Mabes POLRI.

Kasus lahan yang diklaim milik lahan garapan SB yang dioper ke Irjen FS ternyata pas dicek BPN sudah masuk ploting atau milik orang lain dalam permohonan sertifikat ke BPN.
Dimana infornasi pihak kades Rosidin dan Sekdes surat keterangan oper Garapan hanya 9000 meter sementara ploting yang dimasukan ke BPN diatas hamparan 1 Hektar.
Dan diketahui pula rekayasa biong SB untuk memasukan lahan Garapan orang lain seolah diklaim milik garapanya sehingga rentan direkayasa atau manipulatif luas hamparannya” tukas Rojer.

“Atas hal itu pihak yang membeli istri Irjen FS sadar dan akhirnya mengetahui pula bahwa tidak akan bisa menjadi sertifikat milik lahan milik Irjen FS tersebut” paparnya.

“Itulah awal kronologisnya hingga akan menjadi sengketa lahan dan tanah tersebut sampai ke pengadilan dan turut pula membawa sang Kades turut serta dugaan terlibat karena menandatangani surat keterangan desa oper garapnya dan ini adalah alat bukti dan fakta hukum yang cukup kuat” Ujar LSM KPKN,Muhidin pada wartawan .( Red03)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *