Posko Pengamanan Idul Fitri di Cileungsi dan Jonggoli Aman Terkendali Namun Terkendala Biaya Operasional

BOGOR – Dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1446 H/2025, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor mendirikan posko pengamanan (PosPam) di dua titik strategis, yakni Terminal Cileungsi dan Jonggol. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memastikan kelancaran arus mudik dan balik Lebaran, serta menjaga keselamatan para pemudik dan pengguna jalan selama periode libur panjang.

Jurnalis media Tipikor Investigasi mengunjungi langsung kedua pos tersebut untuk melihat situasi di lapangan. Dari hasil pantauan, situasi lalu lintas di kedua titik tersebut terpantau aman, lancar, dan terkendali. Terutama di wilayah Jonggol, volume kendaraan memang meningkat, namun tetap dalam kondisi ramai lancar tanpa kemacetan yang berarti.

Di Pos Dishub Jonggol, pengamanan dipimpin oleh Kepala PosPam, Endang Suryana, dengan dukungan tujuh personil Dishub lainnya. Kehadiran unsur lintas sektor turut memperkuat posko ini, termasuk dari jajaran Polsek Jonggol yang diwakili oleh Kompol Hida TJ, serta tim kesehatan dari Puskesmas Suka Negara yang siaga bersama tim medisnya. Kolaborasi ini bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, baik dari sisi pengaturan lalu lintas, penanganan kecelakaan, hingga layanan kesehatan darurat.

Namun di balik lancarnya pengamanan dan solidnya koordinasi lintas sektor, muncul permasalahan serius terkait kesejahteraan petugas di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota Dishub di Pos Jonggol yang enggan disebutkan namanya, disampaikan bahwa sejak awal bertugas di pos tersebut hingga saat ini, tidak ada biaya operasional yang diberikan kepada petugas.

“Kami dari awal bertugas sampai sekarang belum menerima biaya operasional apapun. Bahkan untuk makan dan minum kami swadaya. Beda dengan rekan kami yang bertugas di Pos Terminal Cileungsi, mereka masih menerima bantuan meski hanya untuk kebutuhan seperti kopi dan camilan,” ujarnya.

Hal ini tentu menimbulkan ketimpangan yang cukup mencolok antar pos. Menurut keterangan, informasi mengenai tidak adanya alokasi biaya operasional bagi petugas Pos Dishub Jonggol juga tidak dibarengi dengan kejelasan mengenai Tunjangan Hari Raya (THR) bagi para tenaga honorer di Dishub Kabupaten Bogor. Padahal, mereka bekerja secara bergiliran siang dan malam tanpa henti demi menjaga kelancaran arus kendaraan dan mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Kondisi ini menjadi sorotan penting, terutama bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, agar mendapatkan perhatian lebih lanjut. Harapannya, pemerintah dapat memberikan dukungan konkret berupa anggaran operasional yang layak dan THR bagi petugas Dishub Jonggol, terutama bagi mereka yang berstatus honorer dan tetap bertugas dengan penuh dedikasi selama periode libur Lebaran.

“Kami tidak menuntut macam-macam, hanya ingin ada keadilan dan perhatian dari pimpinan. Kami hanya menjalankan tugas sesuai arahan dan sistem sif, namun jika operasional dasar saja tidak tersedia, bagaimana kami bisa bekerja maksimal?” ujar petugas lain.

Peristiwa ini menjadi refleksi bahwa dalam penyelenggaraan pengamanan mudik, aspek kesejahteraan petugas di lapangan tidak boleh diabaikan. Diharapkan ada langkah cepat dari pihak terkait untuk menindaklanjuti kondisi ini demi menjaga semangat dan moral para petugas Dishub yang berada di garda depan pengaturan lalu lintas saat momentum penting seperti Idul Fitri.

Sebagai penutup, Posko Pengamanan Idul Fitri 1446 H/2025 di Kabupaten Bogor, secara umum berjalan baik dan efektif dalam menjaga kelancaran lalu lintas. Namun di sisi lain, ada pekerjaan rumah besar bagi para pemangku kepentingan, terutama terkait perhatian terhadap kebutuhan dasar dan kesejahteraan petugas lapangan. Dukungan moril dan materil perlu segera direalisasikan agar pengabdian mereka tidak hanya dilihat dari hasil kerjanya, tetapi juga dihargai secara manusiawi.(Agung Ds)