PEMERINTAHAN

Bupati OKI Raih Apresiasi Ketua KPK

Palembang-Kinerja Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) mendapatkan apresiasi dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal Pencegahan Korupsi. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) telah berhasil melakukan sertifikasi terhadap 126 bidang tanah.

Apresiasi itu disampaikan oleh Ketua KPK, Firli Bahuri, kepada Bupati Ogan Komering Ilir (OKI), H Iskandar SE, dalam rapat koordinasi program pemberantasan korupsi tahun 2022 di Griya Agung Palembang.

“Sertifikasi merupakan salah satu upaya pencegahan korupsi dan penyalahgunaan aset negara,” kata Ketua KPK Firli Bahuri didepan Bupati/Walikota serta Forkopimda dan Gubernur Sumatera Selatan.

Kerugian negara akan terjadi jika pengelolaan aset tanah dan bangunan milik pemerintah daerah tidak dijalankan dengan baik. “Kepemilikan aset berupa tanah dan bangunan, bisa berpindah tangan melalui proses prosedur yang tidak benar,” kata Firli.

Aset tanah milik pemerintah daerah, kata Firli, harus diselamatkan. Potensi kerugian yang sangat besar bisa terjadi bila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, proses pengadaannya harus jelas. Pastikan tanah itu milik siapa, tanah siapa yang dibeli. Pastikan pula saat melakukan pembayaran, itu orang-orang benar-benar yang berhak atau bukan. Jangan-jangan cuma calo tanah atau makelar dan bukan broker,” tegas Firli.

KPK juga mengajak seluruh daerah melalui seluruh kepala daerah untuk membangun budaya anti korupsi.

Tujuan dari rapat koordinasi ini adalah untuk mendengarkan pendapat dan aspirasi pemerintah daerah untuk menghentikan setiap praktek korupsi.

“Kami dari KPK dan Inspektorat Jendral Kementerian Dalam Negeri berserta PPKP ingin memastikan bahwa sistem pencegahan korupsi itulah bisa berjalan,” ujarnya.

Terpisah, Bupati Ogan Komering Ilir (OKI), H Iskandar, SE, mengatakan sertifikasi aset adalah salah satu upaya untuk melakukan pencapaian monitoring center for prevention (MCP) atau program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (Korpsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Sebagai salah satu cara untuk melindungi aset negara agar tetap aman adalah dengan melakukan sertifikasi. Semua bisa kami capai berkat kerja keras dan dukungan dari banyak pihak,” tuturnya, Jumat (20/5).

Orang nomor satu di Bumi Benda Seguguk itu juga menyampaikan ucapan terima kasih serta dukungannya kepada KPK RI untuk membangun budaya anti korupsi.

“Target sertifikasi tanah oleh Pemkab OKI adalah 325 persil. Sementara aset yang telah diukur bersama BPN OKI itu berupa 233 bangunan sekolah, 76 bangunan Puskesmas, dan 16 kantor pemerintahan di 13 Kecamatan.

Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten OKI, Dedy Kurniawan, mengatakan bahwa 325 persil sudah dibayarkan PNBP, 125 telah selesai. Sisa ada sekitar 200 persil masih dalam proses penerbitan, tapi pelaksanaan pengukuran, semua kelengkapan administrasi dan lain-lain telah diselesaikan,” paparnya.

Ada banyak tantangan dalam proses sertifikasi yang dilakukan. Butuh kesabaran dari semua pihak yang terlibat. Ada banyak aset milik Pemkab OKI dilapangan mengalami hilang tanda batas. Sampai-sampai alas hak dasar juga sudah tidak ada. Tapi kami beruntung karena memiliki Perbup nomor 670 tahun 2015 tentang penatausahaan SPHT sehingga semua proses bisa dilalui dengan baik,” pungkasnya.

ADENI ANDRIADI

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.