JUSTICIA

BAI ENDUS TERBIT 9 SHM ANEH & JANGGAL DI DESA TANGKIL – DESA LEMAH DUHUR ” SATGAS MAFIA TANAH” JANGAN MOLOR

Bogor – Luar biasa praktek tanah dan lahan di tiga desa di kecamatan Caringin kini menjadi sorotan Nasional.
Setelah bumming kasus lahan Redis desa Pancawati juga terseret kades Tangkil atas laporan pemalsuan surat tanah kini diketahui juga ada kasus baru yang bakal menyeret dua oknum kades bertetanggga atas terbitnya 9 SHM diobjek lahan yang sama berstatus beda.

Berdasarkan investigasi tim BAI juga wartawan diketahui terbitnya 9 SHM yang kini berstatus Aquo penuh kejanggalan dan keanehan ketika fakta lahan eks PTPN XII,bisa dengan mudah diterbitkan BPN juga adanya lokasi yang sama tapi seakan berada didua desa yang kini diklaim para pihak yang mengaku memilikinya?.

Objek lahan seluas hampir 5 Ha kini bahkan telah bersengketa di PN Cibinong bahkan telah ingkrah PTUN Bandung dimana data telah dihimpun BAI.
“Pada objek 9 SHM yang kini disidangkan di PN Cibinong tentu akan juga menyeret para oknum kades dan juga pejabat BPN serta oknum notaris yang melakukan PPJB saat itu.
Anehnya kok bisa terbit SHM di Eks lahan garapan pada tahun 2016 dilahan yang kini disengketakan yaitu desa Lemah Duhur ,padahal nyatanya secara fisik lahan itu berada didesa Tangkil Kecamatan Caringin” ujar Ketua iBAI ( Badan Advokasi Indonesia )DPC Kabupaten Bogor,Syamsul Bahri,Kamis (28/7)
Bahkan hasil tim investigasi diketahui pula objek sengketa itu juga membuka tabir adanya pihak asing atau WNA yang disebut Park Hyuan Dong selaku pemilik lahan yang mengatasnamakan karyawan AT saat transaksi oper alih garapan dari H.Sarbini.

yang dilakukan pihaknya, banyak lahan kehutanan yang diserobot dan dikuasai warga di Desa Tangkil.

Menurutnya, berdasarkan hasil kajian dan analisis atas kasus penjualan tanah garapan atau milik negara Eks PTP XI, telah mengantongi subjek hukum atas keluarnya SHM pada IX bidang tanah yang berada di Desa Tangkil  akan tetaapi produk SHM lahan tersebut berada di objek Desa Lemah Duhur, Kecamatan Caringin,” tegas Syamsul atau Bang Bahar Rencong.

Dari fakta di lapangan dan data yang ada, kuat dugaan tanah TNGGP yang masuk atau dikuasai warga negara asing asal Korea.
Tapal batas kehutanan telah dilanggarnya sekitar 2 meter dan panjang 300 meter. Dimulai dari gerbang depan hingga ketempat villa.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) beserta perubahannya) dengan ancaman sanksi pidana bagi barangsiapa yang secara melawan hukum melanggarnya.  “Jadi sanksi pidana harus diberikan kepada siapapun dalam kasus ini,” ujar Bang Bahar Rencong .( Red)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *