APH Harus Usut Tuntas Pasar Tematik Lampung Barat

LAMPUNG BARAT – Pembangunan Pasar Tematik di Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung kembali terancam molor lagi dari harapan. Penambahan waktu/addendum 50 hari dirasakan kurang. Hal ini dikarenakan masih banyak bangunan yang belum tuntas hingga saat ini.

Sementara itu, longsornya tebing jalan menuju dermaga, juga menambah masalah baru dalam pembangunan pasar tematik.

Seperti diketahui, pada awal februari, terjadi longsor di jalur menuju dermaga. Dan seperti biasa, alam menjadi kambing hitam akan masalah tersebut, padahal hal ini terjadi karena buruknya perencanaan yang ada.

CV. WIDYA KREASI, selaku Konsultansi Perencanaan Teknis Pembangunan Pasar Tematik Wisata Lumbok Seminung tidak professional dan tergesa gesa karena mepetnya waktu yang diberikan. Selain itu, apa fungsi Pematangan Lahan Lokasi Pembangunan Pasar Tematik Wisata Lumbok Seminung. Atau jangan jangan pematangan lahan hanya formalitas saja.

Seperti diketahui, pematangan lahan di menangkan Cv Ardisca Jaya Mandiri alamat Simpang Serdang, Kel.Way Mengaku, Kec. Balik Bukit, Lampung Barat dengan nilai kontrak Rp. 297.001.972,37. Namun sayangnya pekerjaan tersesbut kemungkinan tidak menyentuh secara keseluruhan, hanya untuk pembangunan Gedung saja, sehingga untuk pembangunan jalan tidak tersentuh pematangan lahan.

Sementara itu, perencanaan pembangunan talud, pengaman tebing juga patut dipertanyakan, dengan ketinggian lebih dari 3 meter, namun kemiringan dan ketebalan bangunaan sangan minim. Selain itu, suling air sangat sedikit, sehingga ada kemungkinan bangunan tidak akan kuat menahan tekanan tanah.

Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Lampung Barat, terkesan ceroboh dalam mengelola anggaran yang cukup besar itu, apakah memang bangunan tersebut sebagai sarana korupsi bagi pihak pihak Pemangku kebijakan.

Ketua Brigade Anti Rasuah (BARA) RM Hartono, Ketika dimintai tanggapannya terkait hal ini mengatakan sangat prihatin dengan molornya proyek strategis tersebut, menurutnya kepala dinas ataupun pemerintah Daerah Lampung Barat bisa mengantisipasi keterlambatan tersebut. “Pasti ada yang salah dalam pelaksanaannya, jangan hanya sekedar menyalahkan cuaca,” jelasnya.

Lebih lanjut Hartono mengatakan saat ini dirinya sedang Menyusun laporan terkait pembangunan pasar tematik tersebut. “Saat ini kita lagi proses mengumpulan data, dan akan segeran kita laporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH). Penyimpangan yang saat ini kita himpun sangat luar biasa,” jelasnya.

Selain itu, Hartono meminta kepada pihak terkait untuk tidak apatis menyikapi masukan dari media atau masyarakat. Ia sangat menyayangkan Bahasa Pj Bupati yang terkesan menyepelekan temuan media. Selain itu, saya melihat banyak LSM dan media yang berhasil dibungkam, ada apa dengan itu?

“Saya meminta kepada pihak terkait untuk segera turun tangan, baik itu BPK RI ataupun KPK, karena ada indikasi penyimpangan ini melibatkan banyak tokoh tokoh penting. APH jangan berpangku tangan terkait kasus ini,” tegasnya. (BERSAMBUNG/BUSTAM)