RAGAM

TIKUS BERDASI DAN KEPOMPONG YANG MENJERIT

S. Ekandi

Kaperwil Lampung

Indonesia adalah merupakan Suatu Negara hukum yang senantiasa mengutamakan hukum sebagai landasan dalam seluruh aktivitas Negara dan masyarakat. Indonesia sebagai Negara hukum pun selalu dan hanya dinyatakan secara tertulis dalam UUD 1945 hasil amandemen.Kondisi hukum diindonesia saat ini lebih sering menuai Berbagai kritik diarahkan baik yang berkaitan dengan penegakkan hukum, kesadaran hukum, kualitas hukum, ketidak jelasan berbagai hukum yang berkaitan dengan proses berlangsungnya hukum dan juga lemahnya penerapan berbagai aturan.
Hukum di negara kita(indonesia)Tumpul ke Atas Runcing ke Bawah.
Istilah ini mungkin sudah Sering kita dengar bahkan sudah menjadi rahasia umum di Negara kita tercinta saat ini. Bahwa, hukum di Indonesia timpang sebelah atau dalam kutip “ tumpul ke atas runcing ke bawah “. Maksud dari istilah ini adalah salah satu kenyataan bahwa keadilan di negeri ini lebih tajam menghukum masyarakat kelas bawah dari pada pejabat tinggi.Coba bandingkan dengan para tikus berdasi yang notebene nya adalah para pejabat yang ekonominya kelas atas yang terjerat dengan kasus korupsi dan suap. Dalam kehidupan sehari-hari sering kita jumpai masalah kecil tapi dianggap besar dan terus dipermasalahkan yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan sikap kekeluargaan tanpa harus keranah hukum.Namun, berlangsung dengan persidangan yang dipersulit bahkan menjadi sangat tidak logis.Sementara, diluar masih banyak tikus berdasi yang berkeliaran dengan senang dan santainya menikmati uang rakyat yang sering kali disalah gunakan untuk hal yang bersifat pribadi, bukannya untuk menyejahterakan rakyat namun sebaliknya membuat rakyat menjerit seolah mencari dimana keadilan negeri ku???
Dalam bukti empiris dapat kita saksikan bahwa dalam kasus-kasus korupsi yang dijatuhi hukuman tidak sebanding dengan kasus yang di perbuatnya karena telah merugikan negara.sementara kasus-kasus kecil seperti pencurian yang dilakukan oleh masyarakat kecil hanya yang terhimpit ekonomi keluarga sehingga membuat seseorang melakukan pencurian hanya untuk membeli beras diganjar dengan hukuman yang berat dengan berbagai alasan.sementara para tikus-tikus berdasi melakukan korupsi ratusan juta sampai milyaran bahkan sampai triliyunan yang sudah jelas-jelas merugikan negara hukuman nya lebih ringan dari masyarakat yang melakukan pencurian hanya demi sesuap nasi.Apakah ini yang kita sebut keadilan!!!Bandingkan dengan kasus seorang nenek yang mencuri singkong karena kelaparan dan dijatuhi hukuman 2,5 tahun penjara Rasanya sangat tidak adil.melihat kasus ini seorang koruptor yang merugikan Negara Miliaran rupiah hanya dihukum 4 tahun penjara sedangkan seorang nenek yang mencuri singkong karena kelaparan dihukum 2,5 tahun sunguh miris bukan?Gambaran ini yang disebut sebagai bentuk krisis sosial yang menimpa aparat penegak “hukum” kita.Berbagai hal yang muncul dalam kehidupan “hukum” kurang dapat dijelaskan dengan baik.Keadaan ini yang kurang disadari dalam hubungannya dengan kehidupan hukum di Indonesia seperti pada UUD pasal 28 D ayat satu yang berbunyi: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” Kalau ini diterapkan, proses penyelesaian hukumnya pasti berjalan dengan baik dan akan adil tanpa berpihak pada kaum yang kuat dan lemah.tikus berdasi atau kepompong yang menjerit? tuntutan atau gugatan oleh seseorang dari kelas “atas” atau yang kaya terhadap mereka yang berstatus rendah atau miskin akan cenderung dinilai serius sehingga akan memperoleh reaksi.namun tidak demikian yang sebaliknya.Kelompok atas lebih mudah mengakses keadilan, sementara kelompok marginal atau simiskin sangat sulit untuk mendapatkannya.Fenomena ketidakadilan hukum ini terus terjadi dalam praktik hukum di negeri ini.Munculnya berbagai aksi protes terhadap aparat penegak hukum di berbagai daerah, menunjukkan sistem dan praktik hukum kita sedang bermasalah.
Praktik-praktik penegakkan hukum yang berlangsung, meskipun secara formal telah mendapat legitimasi hukum (yuridis-formalistik), namun legitimasi moral dan sosial sangat lemah.Ada diskriminasi perlakuan hukum antara mereka yang memiliki uang dan yang tak memiliki uang,antara mereka ada yang berkuasa dan yang tak punya kekuasaan.Keadilan sosial bagi seluruh rakyay indonesia hanyalah kamuflase saja.Namun realita hukum terasa justru dibuat untuk menghancurkan masyarakat miskin dan menyanjung kaum elit.Penegak hukum lebih banyak mengabaikan realitas yang terjadi di masyarakat ketika menegakkan undang-undang atau peraturan. Akibatnya, penegak “hukum” hanya menjadi corong dari sebuah aturan. Hal ini tidak lain adalah dampak dari sistem pendidikan hukum yang lebih mengedepankan positifisme.Penegak hukum seperti memakai kacamata kuda yang sama sekali mengesampingkan fakta sosial.Inilah cara ber”hukum” para penegak hukum seolah seperti tanpa nurani dan akal sehat namun memiliki jiwa yang besar dalam mempertahankan harkat keadilan dalam penegakan hukum negeri ini. (***)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *