Soal Polemik Pro-Kontra Tambang Di Bogor Barat, Presiden Diminta Panggil Gubernur & Bupati Bogor
BOGOR – Bagai drama kolosal dengan pemeran ribuan orang warga masyarakat soal Polemik pro dan kontra Tambang diwilayah Bogor Barat , Kabupaten Bogor.
Dari pengamatan dan hasil investigasi tim yang dihimpun ,diketahui aksi demontrasi ribuaan warga dari Cigudeg, Rumpin, dan Parungpanjang dilapangan kabupaten Bogor.
Inti dari demostrasi mereka menuntut satu hal tentang hak untuk hidup layak demi kemanusiaan .
Secara nyata bahwa adanya kebijakan Gubernur Jabar soal penutupan tambang sejak tujuh bulan lalu telah mengubah laju ekonomi Bogor Barat tanpa kepastian bahkan merosot tajam.
“Banyak dari warga itu kehilangan pekerjaan dan penghasilan sebagai dampak penutupan tambang yang telah dilakoni puluhan tahun lamanya .
Secara nyata kita pastikan bahwa Sopir truk kehilangan setoran harian,dan juga -para buruh tambang pulang tanpa membawa penghasilan demi anak dan istri .
Juga sektor usaha semisal tukang Warung nasi dan tukang dagang banyak gulung tikar.
Dan ini sudah tujuh bulan rakyat menunggu kepastian.
Pemerintah harus hadir, bukan abai. Ini soal isi perut dan keberlangsungan hidup,” diungkap Dani Murdani,dari Batuajar, Cigudeg pada media.
Hal lainya ,juga adanya tuntutan Aliansi Masyarakat Cigudeg, Rumpin, Parungpanjang (AMCRP) yakni mereka menuntut adanya Kepastian hukum atas audit tambang.
” Kami menuntut adanya percepatan pembangunan jalan khusus tambang.
Lalu meminta adanya Transparansi penyaluran bansos bagi warga terdampak.
Lebih dari sekadar tuntutan, aksi ini adalah jeritan rakyat yang kehilangan pekerjaan, harapan, bahkan rasa aman.
Angka kriminalitas meningkat, pencurian kendaraan marak, dan sebagian warga nekat menambang liar di pinggiran hutan hingga dua orang digigit ular saat mencari nafkah” tegas perwakilan mereka”tuntut mereka.
Sementara itu pihak Pemkab melalui
Bupati Bogor, Rudy Susmantyo, yang hadir langsung di tengah massa.
Dalam orasinya pada pendemo itu
Ia menyatakan akan meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat Gubernur Provinsi Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) segera membuka kembali tambang.
Dari pernyataan inilah maka timbul opini yang meluas dikalangan masyarakat umum adanya kontra produktif antara Gubenur Jabar dengan Bupati Bogor soal masalah tambang yang ada diwilayah Bogor Barat tersebut.
Hingga hal lainya pun dipicu makin ekstrim adanya kelompok massa pendukung tambang dan massa menolah tambang kembali dibuka .
Tajamnya perdebatan Lingkungan ini akibat muncul suara lantang dari aktivis lingkungan.
Dimana adanya statemen dari elemen masyarakat yakni AMCRP yang menyatakan :
Menolak narasi bahwa perjuangan rakyat membuka tambang legal berarti mengorbankan lingkungan.
Mereka menegaskan walau tambang legal berizin pun tetap berada dalam pengawasan pemerintah dan wajib menjalankan reklamasi.
Sementara pihak elemen masyarakat dari KPKB dan AMI ,mereka mendukung sikap Gubernur Jawa Barat untuk tetap menutup tambang demi keselamatan lingkungan.
Menurut mereka, tambang legal sekalipun tetap menimbulkan polusi, kerusakan jalan, dan gangguan kesehatan.
Dimana sikap ini dipertegas ,
Ahmad Gojali dari pengurus AMCRP, menantang aktivis KPKB dan AMI hingga Gubernur KDM untuk diskusi publik.
“Masyarakat tidak pernah menolak pengawasan lingkungan.
Tetapi rakyat juga menolak dijadikan korban kebijakan yang tidak adil.
Masyarakat menilai penutupan tambang total adalah bencana sosial, menciptakan pengangguran massal dan kriminalitas”ujarnya.
Sementara itu Aktivis lingkungan menyatakan bahwa pembukaan kembali tambang berpotensi memperparah kerusakan alam dan kesehatan warga.
Komentar ,Riko Simanjutak,SH aktifis kebijakan publik dan praktisi hukum Forum Kajian Taruna,bahwa situasi ini seakan Pemerintah berada di tengah dilema antara menjaga lingkungan dan memenuhi hak hidup rakyat.
“Dari pengamatan dan hasil kajian kami Forum Taruna bahwa demonstrasi tambang di Cibinong itu bukan sekadar aksi politik, melainkan perlawanan atas rasa lapar dan kehilangan.
Dan bagi masyarakat Bogor Barat, tambang bukan hanya soal batu andesit, melainkan nadi ekonomi dan masa depan keluarga.
Namun di sisi lain, aktivis lingkungan mengingatkan bahwa keberlanjutan hidup tidak bisa dilepaskan dari kelestarian alam.
Sehingga , putusan yang adil bagi semua lapisan masyarakat kabupaten Bogor khusus wilayah Bogor Barat , berada di tangan pemerintah tidak hanya Gubenur Jabar dan Bupati Bogor tapi perlu intervensi pemerintah pusat baik kementrian dan lembaga bahkan presiden Prabowo Subianto.
Sebab hadirnya solusi kongkret jangka panjang yang adil, transparan, dan berimbang antara hak hidup rakyat dan kelestarian lingkungan dikabupaten Bogor yang telah puluhan tahun disektor tambang dengan kekinian itu pun harus berazas keadilan rakyat bukan segelintir tuan tambang dan oknum pejabat daerah saja yang menikmati untung ” ujar ,Riko Simanjutak ,SH Forum Kajian Taruna pada media ,Minggu (10/5).
(AB)
