Rancangan APBD 2024 Balangan Rp 2,5 Triliun, Sumber dari PAD 3,5 Persen

BALANGAN – Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan menargetkan pendapatan pada 2024 lebih dari Rp 3 triliun. Hal ini bukan isapan jempol semata, mengingat pada Rancangan APBD 2024 sudah di angka Rp 2,5 triliun. Ditambah dengan adanya rencana dana transfer pada perubahan APBD 2024 sebanyak Rp 800 miliar.

Karenanya, APBD kembali mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp 2,6 triliun. Dan pada rapat paripurna, Bupati Balangan Abdul Hadi, mengatakan, Rancangan APBD 2024 Rp 2,5 triliun.

Dengan rincian, pendapatan Rp 2,4 triliun yang bersumber dari pendapatan transfer sebesar Rp 2,1 triliun, lain lain pendapatan daerah Rp 157 miliar, serta sumber dari pendapatan asli daerah 3,5 persen atau sebesar Rp 84 miliar.

Besaran untuk belanja Rp 2,3 triliun, surplus Rp 56 miliar, penerimaan pembiayaan Rp 93 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp 150 miliar.

Diketahui, sebelumnya Pemkab Balangan dengan dewan legislatif telah menyepakati rancangan KUA PPAS Tahun Anggaran 2024. Bupati Abdul Hadi, menyampaikan, tema pembangunan Kabupaten Balangan tahun 2024 adalah “Peningkatan dan Perekonomian Daerah dalam Menunjang Ketahanan Sosial serta Pembangunan Berkelanjutan.“

Selain itu, juga telah menyepakati sebanyak tujuh prioritas pembangunan daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Serta, mendukung rencana kerja pemerintah pusat maupun rencana kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024.

“Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 yang kami sampaikan ini merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan tema pembangunan tersebut, melaksanakan tujuh prioritas tersebut, serta menuntaskan visi dan misi pembangunan jangka menengah periode saat ini,” ujarnya.

Diketahui, pada KUA PPAS, Pemkab Balangan memfokuskan pembangunan pada pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi dengan menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan omnibus law.

Selain itu, penyederhanaan birokrasi dengan memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

Serta, transformasi ekonomi, yaitu dengan melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa, demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (Akhmad Sidik)