Percepatan Pemilu Tidak Lepas Dari Dinamika Politik, Hukum, Ekonomi, Hingga Gejolak Sosial

BOGOR – Wacana percepatan pemilu tidak bisa dilepaskan dari rangkaian politik, hukum, ekonomi, hingga gejolak sosial yang berkembang dalam beberapa waktu terakhir. Demikian disampaikan Founder Vinus Indonesia, Yusfitriadi dalam diskusi Seknas LS Vinus, Perum Bumi Cibinong Endah, Kabupaten Bogor, Jumat 28 Agustus 2026.

“Wacana percepatan pemilu tidak bisa dilepaskan dari rangkaian politik, hukum, ekonomi, hingga gejolak sosial yang berkembang dalam beberapa waktu terakhir, ujarnya Jumat itu.

“Berbagai peristiwa tersebut, kemudian memunculkan spekulasi di tengah masyarakat mengenai kemungkinan adanya skenario politik yang mengarah pada perubahan kepemimpinan nasional sebelum masa jabatan berakhir,” imbuhnya.

Menurut Yusfitriadi, ia lebih memilih menggunakan istilah “percepatan suksesi nasional” dibandingkan sekadar menyebutnya sebagai percepatan pemilu. Istilah tersebut. Ia menilai hal itu lebih tepat untuk menggambarkan kemungkinan perubahan kepemimpinan melalui mekanismiae yang tersedia dalam konstitusi.

 “Kalau pemilu dipercepat, saya lebih senang menyebutnya percepatan suksesi nasional,ujar Yusfitriadi dalam diskusi tersebut. Pembahasan mengenai kemungkinan percepatan suksesi nasional sebenarnya telah muncul dalam ruang publik selama beberapa bulan terakhir,” ujar Yusfitriadi dalam diskusi tersebut.

Hingga muncul pernyataan sejumlah tokoh, kata Yusfitriadi, merupakan arah dan pihak yang dianggap berkepentingan dalam wacana tersebut masih menjadi spekulasi. Yusfitriad lalu menyinggung, adanya pernyataan salah satu tokoh mengenai kemungkinan Pemilu dipercepat ikut memperkuat perbincangan publik mengenai isu tersebut.

“Melihat sejumlah dinamika yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden Prabowo sebagai bagian dari konteks yang membuat wacana tersebut berkembang. Namun demikian, berbagai dugaan mengenai adanya skenario politik tersebut masih berada pada ranah perspektif dan spekulasi public, tandasnya.

Ia menyontohkan, berbagai perkara hukum yang menyeret sejumlah kepala daerah maupun tokoh tertentu. Kondisi itu, menurut Yusfitriadi, turut memunculkan beragam tafsir di tengah masyarakat mengenai hubungan antara kekuatan politik dan institusi penegak hukum.

Namun, ia mengingatkan bahwa munculnya berbagai peristiwa tersebut tidak serta-merta membuktikan adanya sebuah desain politik tertentu. Jelas Yus, untuk menyimpulkan adanya sebuah skenario politik, diperlukan indikator yang lebih jelas mengenai siapa yang mendorong, bagaimana konstruksinya dibangun, serta apa tujuan akhirnya.

Sementara menurut Jeri Sumampauw, pernyataan mengenai kemungkinan percepatan pergantian kekuasaan sebelum Pemilu 2029 yang dilontarkan Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi terus menuai sorotan. 

“Pernyataan ini bukan sekadar ucapan spontan, melainkan sebuah langkah terencana yang melibatkan kalkulasi politik matang dari lingkaran Presiden ke- 7 tersebut. Kemunculan isu ini didorong oleh sejumlah indikator strategis yang tengah dimanfaatkan oleh kelompok tertentu di tengah dinamika pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” katanya.

“Terdapat tiga situasi utama yang melatarbelakangi dan kerap dimanfaatkan oleh kelompok tertentu diantaranya yakni dinamika penegakan hukum seperti penanganan sejumlah kasus korupsi besar, relasi faksi di tubuh Aparat Penegak Hukum Kejaksaan Agung, TNI dan Polri, serta tren penurunan tingkat kepuasan publik terhadap Prabowo,” ucapnya.

Blusukan yang dilakukan Jokowi baru-baru ini, kuat dugaan memiliki tujuan untuk membaca peta kekuatan di berbagai daerah. Kata dia, ada kemungkinan sebagai langkah test the water atau test ombak yang sengaja dilakukan secara terbuka, agar pesan isunya tersebut dapat dipahami dengan jelas oleh para aktor politik dan masyarakat luas.

Sementara itu, Pengamat Politik dari Lingkar Madani Indonesia (Lima), Ray Rangkuti menanggapi bahwa wacana percepatan pemilu dipicu oleh kalkulasi di lingkaran terdekat Jokowi terhadap masa depan karir politik Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka. 

Dia menilai probabilitas Presiden Prabowo kembali menggandeng Gibran sebagai calon wakil presiden pada periode kedua relatif kecil, karena relasi kedua tokoh tersebut dinilai dibangun bukan atas dasar pertemanan politik yang organik melainkan karena ikatan kekuasaan.

Ray mengkritik pola hubungan yang kerap dibangun oleh kelompok relawan pendukung Presiden ke-7 tersebut yang cenderung menempatkan figur sentral layaknya seorang pemimpin kerajaan yang hanya menunggu kunjungan, tanpa membangun tradisi silaturahmi politik. 

Menurutnya, transisi kekuasaan yang sehat tidak hanya menuntut pertukaran posisi, tetapi juga kemampuan merawat jejaring pertemanan dan kontribusi bagi kemajuan bangsa.

“Dalam transisi politik, bertukar kekuasaan adalah satu hal, tetapi membangun pertemanan politik jauh lebih penting. Pertanyaannya bukan lagi tentang apa yang bisa diambil dari kekuasaan, melainkan kontribusi apa yang bisa diberikan bersama-sama untuk bangsa,” kata Ray saat menyampaikan pernyataannya dalam diskusi tersebut.

Dia juga mengkritisi pola hubungan relawan politik yang kerap melekatkan eksistensinya pada figur individu tertentu, alih-alih berfokus pada kerja-kerja substansial kelembagaan.

Menurutnya, budaya politik ke depan harus bergeser dari orientasi patronase menuju penguatan etika pertemanan politik yang setara dan berorientasi pada kepentingan publik yang lebih luas.(Ahp)