Musrenbang RKPD 2027 Klapanunggal: Kades Soroti Infrastruktur Longsor hingga Mandeknya Wisata Goa Pocong

BOGOR – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Klapanunggal dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 digelar di Aula PT Solusi Bangun Indonesia (SBI), Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Senin (2/2/2026).

Musrenbang kali ini mengusung tema “Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru dalam Rangka Penanggulangan Ketimpangan Wilayah”. Forum tersebut menjadi ruang strategis bagi pemerintah daerah, desa, dan pemangku kepentingan untuk menyuarakan persoalan riil pembangunan yang dihadapi masyarakat.

Acara dihadiri unsur Pemerintah Kabupaten Bogor yang mewakili Bupati Bogor, jajaran kepala dinas, Bapperinda, asisten daerah, anggota DPRD Kabupaten Bogor, Camat Klapanunggal, Danramil, Kapolsek Klapanunggal, perwakilan PT SBI, seluruh kepala desa se-Kecamatan Klapanunggal, staf Muspida kecamatan, serta perangkat dari sembilan desa.

Namun, di balik forum perencanaan tersebut, sejumlah kepala desa secara terbuka menyampaikan kegelisahan terkait pemangkasan dana desa yang dinilai berdampak langsung pada terhambatnya pembangunan di tingkat desa.

Salah satu sorotan tajam disampaikan Kepala Desa Klapanunggal, Ade Endang Saripudin, yang akrab disapa Kades Gonon. Ia mempertanyakan arah kebijakan pembangunan infrastruktur dan pariwisata desa yang hingga kini belum menemukan solusi konkret.

“Kami mengajukan pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT), tapi tidak mendapatkan anggaran. Akhirnya kami dorong lewat aspirasi DPRD Kabupaten Bogor,” ujar Ade dalam forum Musrenbang.

Ia menyoroti kondisi tanah tebing di Perumahan Grand Kahuripan, Kampung Cibugis, yang mengalami longsor dan dinilai membahayakan keselamatan warga. Selain itu, persoalan jalan pengalihan juga menjadi keluhan serius.

Menurut Ade, selama perbaikan Jalan Cibarengkok, arus lalu lintas dialihkan melalui kawasan Grand Kahuripan menuju Jalan Rinjani. Akibatnya, jalan alternatif tersebut rusak parah. Ironisnya, setelah proyek Jalan Cibarengkok rampung, jalan pengalihan justru belum tersentuh perbaikan.

“Warga Perumahan Rinjani akhirnya swadaya sendiri memperbaiki jalan. Tidak ada bantuan dari pemerintah daerah karena tidak kebagian anggaran,” kata Ade.

Selain infrastruktur, Ade juga menyinggung mandeknya pengembangan wisata Goa Pocong, yang dinilai berpotensi menjadi sumber Pendapatan Asli Desa (PADes).

Ia menjelaskan, sejak 2023 Desa Klapanunggal telah bekerja sama dengan Kementerian Desa (Kemendes) dalam penyusunan site plan wisata Goa Pocong. Dokumen perencanaan tersebut sudah turun dari Kemendes dan diajukan kepada PT Semen Indonesia Group (SIG), yang kemudian menunjuk PT SBI untuk merealisasikannya.

“Site plan sudah ada sejak 2023, tapi sampai sekarang belum direalisasikan. Padahal ini penting untuk pendapatan desa,” tegasnya.

Ade menyebutkan keterbatasan anggaran menjadi kendala utama. Saat ini, anggaran Desa Klapanunggal hanya sekitar Rp 373 juta setelah mengalami pemangkasan.

“Dengan anggaran sebesar itu, jelas tidak cukup untuk membangun wisata Goa Pocong sekaligus menangani infrastruktur penahan longsor,” ujarnya.

Tak hanya Desa Klapanunggal, sejumlah kepala desa lain juga menyuarakan hal serupa. Mereka meminta pemerintah kabupaten memberikan solusi konkret atas pemangkasan dana desa yang kini berada di luar prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2026.

Para kades menilai, kondisi tersebut berpotensi memperlebar ketimpangan antarwilayah jika tidak segera direspons melalui kebijakan lintas sektor dan dukungan anggaran alternatif.

Musrenbang Kecamatan Klapanunggal pun menjadi potret nyata tantangan pembangunan wilayah penyangga industri di Kabupaten Bogor—antara visi pusat pertumbuhan ekonomi baru dan realitas keterbatasan anggaran desa yang dirasakan langsung oleh masyarakat.(Agung DS)