FRRAK Indonesia Keluarkan Ultimatum Nasional

BOGOR – Melihat dan menyikapi kondisi dan situasi nasional saat ini.

Direktur Eksekutif FRRAK Front Rakyat Revolusioner Anti Korupsi ( FRRAK ) Indonesia ,Doel Samson Samber Nyawa Melenggang Di Langit memberikan siaran Press pada awak media,Rabu (3/9).

” Selaku anak bangsa yang besar dan lahir dari darah seorang prajurit pejuang saya tidak mau bangsa dan negara ini hancur bercerai berai.

Oleh karena itu kami telah terang ,jelas dan tegas menyatakan dorongan dan dukungan pada presiden RI ,Prabowo Subianto untuk mengembalikan dan memulihkan Marwah negara dan bangsa ini.

Atas hal itu dalam waktu dan kesempatan ini selalu Direktur Eksekutif FRRAK Indonesia,saya menyatakan dan membacakan ULTIMATUM NASIONAL FRRAK Indonesia sebagai arah gerakan nasional dalam Resolusi Jihad mengembalikan Marwah Bangsa dan negara RI.

ULTIMATUM NASIONAL FRRAK INDONESIA:

Kami bagian dari negara NKRI dan bagian dari masyarakat umum yang saat ini telah merasa menderita dan tidak merasa terwakili oleh para oknum parlemen dari adanya perwakilan rakyat baik didaerah Kota & Kabupaten juga Propinsi dan pusat saat ini .

Menyatakan sikap :

1.Mendesak DPR/ DPR-RI untuk kembali pada lembaga negara sebagian perwujudan dari kehendak rakyat dalam permusyawarahan perwakilan.

Karena itu maka oknum DPR/ DPR-RI yang membuat gaduh dan onar dimasyarat dan tidak sesuai dengan mandataris MPR atas akhlak dan sikap serta moral para anggotanya untuk dilengserkan.

2.Segera mendukung Presiden untuk mengeluarkan Dekrit dalam mengambil kembali mandat awal atas piagam Jakarta bahwa Pancasila murni dan UUD 45 adalah pilar negara dan membekukan Amandemen UUD 45.

3.Mengembalikan Mandataris MPR pada kedaulatan rakyat sesuai Pancasila dan amanat penderitaan rakyat terhadap UU yang mencekik kehidupan rakyat .

Dibuat dan diumumkan oleh Doel Samson Samber nyawa Melenggang Di Langit tanggal ,3 September 2025 Di Bogor ” tulis Doel Samson pada media.

Selain itu ketum FRRAK Indonesia menyatakan perubahan logo FRRAK secara resmi terhitung 3 September 2025 .

” Pada hari pula kami umumkan perubahan logo FRRAK Indonesia kepada masyarakat umum.

Kami tekankan bahwa jiwa dan ruh perjuangan FRRAK Indonesia lahir dan besar pula atas maraknya praktek KKN diseluruh pelosok nusantara dan juga kami konsisten pada pencegahan dan pemberantasan korupsi diseluruh NKRI dan terutama di Kabupaten Bogor.

Selaku Direktur Eksekutif Front Rakyat Revolusioner Anti Korupsi (FRRAK) Indonesia ,saya Doelsamson Sambarnyawa bersama anggota FRRAK Bogor Raya kumandangkan genderang perang resolusi jihad terhadap KKN, dengan mendukung aparat penegak hukum (APH) baik itu Kepolisian, Kejaksaan maupun KPK untuk memberantas Korupsi di Indonesia.

Dan dengan Ultimatum Nasional serta seruan resolusi jihad,kami menyatakan perang terhadap korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dimana resolusi jihad ini dianggap sangat penting untuk menyelamatkan bangsa dan negara dari keterpurukan dan pembodohan yang ada dimasyarakat.

Khusus pada Bupati Kabupaten Bogor, jangan kami dikira tidak mengerti mekanisme dalam menjalankan roda pemerintahan, cara menganggarkan, cara pelaksanaan dan cara pengawasan berpedoman pada Pelaksanaan Barang dan Jasa diatur dalam Perpres No. 12 tahun 2021 harus bersinergi dengan PP No. 94 tahun 2021 pengganti PP No.53 tahun 2010 tentang Hak, Kewajiban dan Larangan Fungsi dari Kedisiplinan Sebagai Pegawai Negeri Sipil terutama peran Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),” jelasnya.

Selain itu juga persoalan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pun tidak bisa dipisahkan dari persoalan korupsi, keterkaitan di tiga kapasitas sebagai Legislasi, Budgeting dan Controling.

“DPR jangan jadi bagian dari sebuah kolaborasi korupsi karena ada peran di legeslasi dalam perumusan dan pengesahan Perda, termasuk dalam budgeting di ranah aspirasi dan fokir, utamakan skala prioritas termasuk perlihatkan fungsi kontrol terhadap eksekutif (pemerintahan)” tukas dia.

“Ingat, jangan biarkan korupsi menjadi cerita legenda.

Hapus Korupsi dan Insyaallah jika kita bersatu untuk bersama- sama berkomitmen perang terhadap KKN menegakkan amar makruf nahi mungkar bersama sama kita dukung aparat penegak hukum (APH) baik itu Kepolisian, Kejaksaan maupun KPK untuk memberantas korupsi,” katanya.

“Karena korupsi merupakan kejahatan luar biasa melebihi kejahatan terorisme di Indonesia khususnya di Kabupaten Bogor tanpa pandang bulu. Jadikan hukum sebagai panglima,” tutup Direktur Eksekutif FRRAK Indonesia.

( Red03)