Presiden Prabwo Subianto Diminta Hentikan Rencana Proyek Strategis Bernilai Rp 4 Triliun, Karena Merugikan Negara Rp 320 Miliar

JAKARTA – Presiden Prabwo Subianto diminta segera menghentikan Rencana Proyek Strategis Pemetaan Nasional bernilai Rp 4,2 triliun, karena telah merugikan negara Rp 320 Miliar. Bahkan mempertaruhkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pertahanan dan keamanan.

Permintaan itu disampaikan Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya, Jumat (6/11/26) di Jakarta. Menurutnya, Tender proyek geospasial bernilai Rp4 triliun yang dibiayai soft loan Bank Dunia kini mencuri perhatian publik setelah empat perusahaan asal China disebut menjadi kandidat kuat pemenang.

“Persoalan proyek ini tidak sekadar menyangkut besarnya anggaran, tetapi juga menyentuh aspek fundamental negara, yakni penguasaan data geospasial yang menjadi fondasi pembangunan, pertahanan, dan pengelolaan wilayah Indonesia,” ujarnya.

“Proyek pemetaan untuk wilayah Sulawesi seluas sekitar 180 ribu kilometer persegi itu dikerjakan menggunakan teknologi Airborne Synthetic Aperture Radar (IFSAR) dan dimenangkan oleh Intermap Technologies pada Januari 2024 bersama PT Pratama Persada Airborne (PPA) sebagai mitra lokal,” imbuhnya.

Hasil akuisisi IFSAR diproses di Denver, Amerika Serikat, namun menurut sebuh sumber yang layak dipercaya menginformasikan bukan di Denver, tapi di Negara Swiss sebelum dikembalikan ke Indonesia. Pemetaan survei menggunakan pesawat asing seri nomor N101AJ.

Berdasarkan laporan Tim pembawa data, tim tidak diperkenankan masuk melihat pemrosesn data tersbut. Hail data prosesing, petanya ruak, terdapat kealahan pada saa diakukan akuisisi. Hingga kini data belum dipublikasikan oleh pihak BIG.

Katanya, sebagaimana disampaikan Pengamat Politik dan Kebijakan Publik sekaligus Direktur Eksekutif SCL Taktika, Iqbal Themi, data geospasial dasar skala 1:5.000 bukanlah data biasa, karena memuat informasi topografi, jaringan jalan, pola permukiman, hingga objek vital yang memiliki nilai strategis.

Ditambahkan Anggota Komisi XII DPR RI, Irsan Sosiawan, di tengah meningkatnya kekhawatiran soal keamanan data, ia meminta Badan Informasi Geospasial (BIG) memastikan seluruh proses tetap mengutamakan kepentingan nasional.

Proyek ini bertujuan memproduksi data dasar geospasial skala besar dan peta dasar wilayah urban maupun non-urban di seluruh Indonesia, serta merupakan bagian dari Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASP).

Menurut Irsan, BIG harus mendahulukan kemampuan dan peran pelaku lokal sebelum membuka ruang kemitraan dengan negara mana pun, termasuk China. Ia menegaskan bahwa prioritas utama adalah kedaulatan data Indonesia.

“Yang terpenting, utamakan dulu kepentingan nasional. Kapasitas lokal harus diprioritaskan terlebih dahulu. Jika ingin bermitra, apakah dengan China atau negara lain, bisa saja, tetapi jangan sampai mengorbankan kepentingan kita,” ucap Irsan di Gedung DPR, Jakarta, 19 November 2025 lalu.

Empat perusahaan Tiongkok yang disebut masuk dalam daftar kandidat meliputi Asia Air Survey Co., Ltd, PT KQ Geo Technologies Co. Ltd, PT Shaanxi Tirain Science & Technology Co. Ltd, dan PT Beijing ZKYS Remote Sensing Information Technology Co. Ltd. Padahal, Shaanxi Tirain tak memiliki pengalaman sedikit pun dengan proyek sejenis, tapi dberikan penilaian tinggi.

Menurut Bambang, peta 1:5.000 itu bukan peta jalan-jalan. Tapi, peta yang menunjukkan di mana markas,, di mana gudang logistic,, di mana titik vital, di mana kelemahan. Jika data tersebut bocor, musuh tidak perlu lagi mengirim mata-mata. Mereka tinggal membuka peta yang dibuat dengan uang rakyat!

“Dan hari ini, nama PT Pratama Persada Airbone (PPA) yang dipimpin Direktur Nugie Nugraha Indra Kusuma menjadi sorotan utama publik. Publik bertanya dengan keras; apa jaminan data mentah hasil pemotretan udara itu tidak disalin, tidak dikirim ke luar negeri, dan tidak dimanfaatkan oleh pihak asing?,” tandasnya.

Proyek senilai $20 juta bersumber dari dana APBN tersebut bocor ke Amerika Serikat, ada pada Badan Informasi Geospasial BIG. Peta yang dihaslkan semua rusak. Namun, pembayaran proyek tersebut tetap dilakukan kepada PT Pratama Persada Airbone sesuai kontrak dan tagihan yang diajukan.

Perlu diketahui, karena telah merugikan Negara ratusan miliar rupiah, Nugie lalu dilaporkan ke Kejaksaan Agung, karena diduga telah melakukan tindak pidana korupsi semasa Jamidsus dijabat Febri Adriansyah. Namun, hingga berita ini tayang, kasusnya tidak diketahui rimbanya.

Fakta di lapangan semakin mengkhawatirkan. Dominasi perusahaan Tiongkok dalam evaluasi teknis untuk lot-lot utama, baik urban maupun non-urban, yang mendapatkan skor tertinggi, adalah alarm keras bagi kita semua. Ini membuktikan industri geospasial domestik sedang dilemahkan.

Komisi I DPR RI sudah mengingatkan, pemerintah harus sangat berhati-hati karena proyek ini menyangkut data geospasial dan peta dasar wilayah nasional yang sifatnya strategis dan sensitif untuk kedaulatan negara. Tapi peringatan itu seolah tidak didengar!

“Kami minta Presiden Prabowo membatalkan Proyek BIG karena mengunakan Dana pinjaman dari Wood Bank, sedangkan Indonesia punya uang untuk mendanai lewat DANANTARA agar missi Proyek BIG bisa dikerjakan anak Bangsa yang sebenarnya telah sangat mampu untuk itu,” pungkasnya.(Ahp)