Terjadi di Kabupaten Bogor, Rp304,5 Miliar Dana Koperasi Desa Merah Putih “Disunat” ?

BOGOR – Boleh percaya boleh tidak, ini terjadi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rp 304,5 miliar Dana Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) diduga kuat telah “disunat” oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Demikian disampaikan sebuah sumber yang layak dipercaya, namun minta namanya dirahasiakan.
Adalah Pahlevi (bukan nama sebenarnya) yang mengungkapkan hal tersebut khusus kepada media ini, Jumat (20/11/26) di Cibnong, Kabupaten Bogor. Kata dia, tidak jelas uang sebanyak itu dikemanakan, yang pasti sebuah sumber di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bogor, tidak tau dan tidak dilibatkan sama sekali.
“Tidak jelas uang sebanyak itu dikemanakan, yang pasti sebuah sumber yang minta namanya dirahasiakan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bogor, mengatakan DPMB tidak tau dan tidak dilibatkan sama sekali,” ujarnya setelah bertemu dengan sumber tersebut beberapa waktu lalu di Cibinong.
“Saya justru baru tau dari Anda, apabila yang disampaikan ini benar, jujur saya sangat prihatin sekali, niat mulia untuk membangun perekonomian rakyat dalam rangka mensejahterakan rakyat tercoreng oleh tangan-tangan kotor yang tidak bertanggungjawab,” imbuh Pahlevi menirukan ucapan sumber tersebut.
Menurutnya, dana yang dikucurkan ke setiap Kopdes Merah Putih di atas satu miliar digunakan untuk membangun gerai koperasi, modal kerja, dan modal usaha. Jika dipotong sebesar Rp 700 juta per koperasi lalu dikonversi dengan 435 desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Bogor, maka total dana yang disunat mencapai Rp304,5 m.
Kata Pahlevi, dari 416 desa dan 19 kelurahan yang tersebar di 40 kecamatan di Kabupaten Bogor, target pembangunan hingga 2026, 187 KDMP, tapi baru sebanyak 137 on proses. Pada prakteknya, sebagian besar desa yang belum memiliki Kopdes Merah Putih, anggarannya diduga juga dipotong, sisa lebihnya kemana ?.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bogor, Iman Wahyu Budiana yang dikonfirmasi melalui telepon selulernya Sabtu (21/1/26) mengatakan, sampai 2026 tarrget pembangunan 187, on proses 137, pihaknya hanya sebatas memberikan pelatihan, bagaimana melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), pengelolaan, dan lainnya.
Kata Iman, terkait anggaran dan pembangunan koperaasi tidak terlibat dan tidak dilbatkan sama sekali. Kalao pun harus terlibat dan dilibatkan ia menolak. Karena, belum tentu sanggup mengemban tugas yang berat tersebut.
“Selama menjabat tidak akan dikutik-kutik, tapi setelah tidak menjabat baru dikutik-kutik. Saya tidak mau itu terjadi, sudah banyak contohnya, saya ingin pensiun dengan tenang tanpa ada masalah,” pungkasnya.(Ahp)


