H Abdinsyah Mendesak Kapolri dan Jajaranya Segera Menindak Praktik Premanisme yang Dilakukan JT

JAKARTA – H Abdinsyah mendesak Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aro Seto (SAS) dan ajaran di bawahanya segera menindak adanya praktik premanisme yang dilakukan Johanes Triatmojo (JT) sebagai wujud Motto Polisi Bersama Masyarakat, melindungi dan mengayomi.
Desakan itu disampaikan Kuasa Hukum H Abidinsyah, Effendi, SH, Samainda Kaltim, khusus kepada media ini Kamis (19/11/26) di Jakarta. Kata dia, JT secara melawan hukum baik sendiri dan atau bersama-sama menyuruh orang lain menguasai dan menduduki sebidang tanah dan bangunan milik kliennya.
“Kamin mendesak Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aro Seto (SAS) dan ajaran di bawahanya segera menindak adanya praktik premanisme yang dilakukan Johanes Triatmojo (JT) sebagai wujud Motto Polisi Bersama Masyarakat, Melindungi dan Mengayomi, “ ujarnya.
“Karena, JT secara melawan hukum baik sendiri dan atau bersama-sama telah menyuruh orang lain menguasai dan menduduki sebidang tanah dan bangunan milik kliennya seluas 1.188 m2 terletak di Jln. Mandala VII No 3. RT/RW 010/002, Kel Menteng Dalam, Kec Tebet, Jakarta Selatan,” imbuh Fendi.
Menurutnya, JT bukan pemilik rumah dan tidak ada hubungan keluarga dengan pemilik rumah yang menjaminkan sebidang tanah dan bangunan tersebut ke Bank Mandiri. JT, jelas Fend,i tidak mempunyai legal standing atas bidang tanah dan bangunan itu. tindakannya merupakan perbuatan melawan hukum.

Masih menurutnya, H. Abidinsyah membeli tanah dan bangunan tersebut melalui pembelian lelang yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) I DKI Jakarta. Lelang dilakukan setelah Bank Mandiri memintanya melakukan pelelangan atas tanah dan bangunan dimaksud.
Kata Fendi, sebidang tanah dan bangunan milik kliennya seluas 1.188 m2 terletak di Jln. Mandala VII No 3. RT/RW 010/002, Kel Menteng Dalam, Kec Tebet, tersebut merupakan barang sitaan Bank Mandiri setelah pemilik gagal membayar angsuran kredit atas bangunan dan tanah itu sebagai jaminan kredit.
Ditambahkan Abidin, pada tahun 2017, pemilik rumah telah mengajukan kredit kepada Bank Mandiri, Jln. Asia Afrika Bndung, Jawa Barat. Pengajuan kredit disetujui dengan dibuktikan adanya Perjanjian Kredit Nomor CRO.BDG/IX/021/KMK/2017, Nomor 688, Tanggal 29 September 2017.
Fasilitas kredit, terangnya, diberikan oleh Bank Mandiri, karena dengan jaminan sebidang tanah dan bangunan serta empat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1184 (luas 120 m2) ,No 118 (luas 57 m2), No1197 (luas 846 m2, dan SHM Nomor 685 (luas 165 m2, total luas 1.188 meter persegi.
Semua SHM tersebut telah dibalik nama atas nama dirinya, sebeteulnya jika JT merasa keberatan dengan keputusan dari KPKNL I DKI Jakarta tersebut yang telah dua kali mengumukan tentang adanya pelelangan itu. Kenapa baru sekarang mempersoalkan, tidak sejak awal pelelangan dilakukan.
“Lantaran tidak mampu membayar hngga jatuh tempo,sesuai perjanjian kredit maka sebidang tanah dan bangunan tersebut lantas disita oleh Bank Mandiri dan untuk pelelangnya diserahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang I Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
“Berdasarkan harga pasar dan penilaian umum terhadap obyek sengketa, nilai keseluruhan berada pada kisaran Rp 20,003 miliar. Sedang obyek tersebut dilelang dengan harga limit ditetapkan hanya sebesar Rp 19,226 miliar. Berdasarkan hasil lelang obyek itu hanya terjual sebesar Rp 18,360 miliar,” tambah Abidin.
Menurutnya, seperti tidak terima atas dasar itu lalu JT mengajukan gugatan kepada dirinya melalui Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, perbuatan melawan hakum. Padahal kata Abidin dirinya hanya pemenan lelang, bukan pelaksana lelang, apalagi yang menyerahkan obyek sengketa untuk dilelang.
“Sebelum gugatan diajukan gugatan, dirinya telah melakukan pertemuan beberapa kali dengan JT, jka JT mengehendaki bidang tanah dan bangunan tersebut silahkan dimilki. Tapi, kembalikan uang pembelian lelang dan uang sisa lebih sisa lelang yang telah diserahkan, JT tidak merespon,” tandasnya.
Semua SHM tersebut telah dibalik nama atas nama dirinya. Jika JT merasa keberatan dengan keputusan dari KPKNL I tersebut yang telah dua kali mengumumkan tentang adanya pelelangan itu. Kenapa baru sekarang mempersoalkan hasil lelang, tidak sejak awal pelelangan dilakukan,” pungkas H. Abidinsyah penuh tanya.
Tegas Abidinsyah, dirinya telah minta Kuasa Hukum Effendi Segera minta bantuan ke Kapolda Metro Jaya, Jakrta Komjen Pol Dadang Hartanto dan Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Alfian Nurrizal menindak dengan tegas JT dan kawan-kawan yang telah melakukan praktik premanisme.(Ahp)



