900 Paket Pekerjaan TA 2025 Senilai Rp 344 Miliar Bakal Dibayar Bulan Februari 2026

Sekretaris BPKAD Kabupaten Bogor, Ahmad Wildan

BOGOR – 900 paket pekerjaan Tahun Anggaran (TA) senilai Rp 344 miliar yang sempat tertunda pembayarannya, semuanya bakal dibayar pada Februari 2026 ini. Demikian disampaikan Sekretaris Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, Ahmad Wildan di Cibinong, Kabupaten Bogor.

“900 paket pekerjaan Tahun Anggaran 2025 senilai Rp 344 miliar yang sempat tertunda pembayarannya, semuanya bakal dibayar pada bulan Februari tahun 2026 ini,” ujarnya Senin (2/2/26).

“Ratusan paket Pekerjaan dimaksud terdapat pada 18 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Bogor, dari belasan SKPD, terbanyak terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum (PU d/h PUPR-red),” tambah Wildan.

Menurutnya, dari 900 paket pekerjaan Tahun Anggaran 2025 tersebut, sebagian besar paket pekerjaan dimaksud berupa perencanaan dari konsultan perencana dan pengawasan dari konsultan pengawas, sisanya dari paket pekerjaan pisik dari pelaksana.

Sebagaimana diketahui, BPKAD diam diam menindaklanjuti arahan Bupati Bogor Rudy Susmanto,  segera melakukan pembayaran atas pekerjaan (proyek) bangunan dan infrastruktur serta barang tahun anggaran 2025 di sejumlah dinas yang sempat tertunda pada minggu awal Februari 2026 ini.

“Syukur Alhamdulillah, review Inspektorat sudah selesai. Selanjutnya adalah, kami meminta SKPD segera membuat SPP dan SPM agar proses pencairan bisa segera dilakukan,” ucap Wildan Minggu (1/2/2026).

“Total kewajiban pembayaran berdasarkan hasil review Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang diterima dari Inspektorat mencapai Rp344 miliar. “Jadi yang harus dibayar sekitar Rp344 miliar atau sekitar 900-an paket pekerjaan dari yang awalnya Rp290 miliar,” tambah dia.

Dijelaskan, terdapat kenaikan Rp54 miliar di Dinas Pekerjaan Umum (PU). Semua kegiatan yang sudah 100 persen selesai ada disekitar 18 SKPD dan yang paling besar pada dinas PU hampir Rp166 miliar. 

Ia menjelaskan, dari 18 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut, seluruhnya tidak berkaitan dengan proyek fisik, melainkan mencakup kegiatan lain seperti pengadaan obat-obatan dan barang atau perlengkapan kerja.

‎18 SKPD itupun tidak proyek semua ada yang tenaga ahli, ada yang barang pengadaan obat kaya di rumah sakit Cibinong, pengadaan alat kedokteran. Jadi tidak semuanya proyek fisik,” tutur mantan Kepala Bidang Anggaran pada BPKAD tersebut.

“Sesuai dengan arahan Bupati Rudy Susmanto, pembayaran tersebut akan direalisasikan pada pekan ini sesuai komitmen Bupati Bogor, Rudy Susmanto. Terlebih dahulu dibereskan administrasinya. karena telah selesai review nya,” tandas Wildan.

 Masih katanya, jadi administrasinya diselesaikan  minggu ini bertahap selama dua minggu atau tiga minggu kedepan. Jadi, mudah-mudahan teman-teman SKPD mulai dari Jumat sampai kita targetkan sebelum bulan suci ramadhan itu bisa diselesaikan.

Karena dari sisi pembiayaan kita sudah bisa dialokasikan. Dengan demikian, pembayaran keterlambatan tersebut ditargetkan rampung pada Februari. Mudah-mudahan sebelum akhir Februari semuanya beres sebelum bulan Ramadhan.

Sebagai informasi, total pendapatan Pemkab Bogor untuk tahun 2026 diperkirakan mencapai Rp 10,9 triliun, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 5,6 triliun dan transfer sebesar Rp 5,3 triliun.

Selain pembayaran atas pekerjaan (proyek) bangunan dan infrastruktur, Pemkab Bogor kata Wildan, di awal 2026, akan mengalokasikan anggaran untuk membayarkan gaji para PPPK paruh waktu, pegawai pemerintah.

”Karna sekaligus membayar gaji PPPK paruh waktu dan jadwalnya padet. Jadi memang berbarengan pembayaran gaji, pembayaran PPPK paruh waktu juga pembayaran hutang,” kata Wildan.

Wildan memberi rincian, untuk pembayaran PPPK paruh waktu dialokasikan sebesar Rp 44 miliar, gaji pegawai sebesar Rp 88 miliar, dan untuk melunasi hutang proyek sekitar Rp 344 miliar. 

“Anggaran untuk semua kebutuhan sudah dapat dipenuhi. ‎Ketersediaan anggaran sudah tersedia secara kas. Kan gaji aja Rp 88 miliar terus PPPK paruh waktu sekitar Rp 44 miliar lalu bayar hutang Rp 344 miliar di bulan Januari sampai Februari,” pungkasnya.(Ahp)