Ketua AGPAI Kota Bogor Perjuangkan Nasib Guru PAI

BOGOR – Setelah ramai dan viral menjadi perbincangan dikalangan publik atas fakta nasib para guru PAI (Pendidikan Agama Islam) di Kota Bogor sebanyak 209 orang yang belum bersertifikat TPG ( Tunjangan Profesi Guru) dan lulus dalam PPG (Program Program Pendidikan Guru) makin bergelora.

Tim investigasi menelusuri akar masalah lambat guru PAI untuk mendapatkan PPG dalam haknya meraih TPG itu dibanding dengan guru kelas.

Diperoleh informasi dari ketua AGPAI ( Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam) Kota Bogor bahwa adanya proses dan mekanisme dua lembaga kementerian berbeda didalam masalah guru PAI mendapat PPG untuk bersertifikat TPG tersebut.

” Ya ini kami para guru PAI ini ibarat memiliki dua orang Bapak.

Dimana secara hirarki seperti saya ini guru PAI yang diangkat oleh dinas pendidikan tapi digaji oleh Kemenag Kota Bogor.

Dan atas masalah pengangkatan guru PAI untuk mendapatkan sertifikat PPG dari tahun 2021 telah kami perjuangkan lewat AGPAI dan waktu itu 26 orang guru PAI telah lulus PPG
dan bersertifikat untuk mendapatkan TPG” kata Mus Mursalin selalu ketua AGPAI Kota Bogor yang juga Kepsek SDN Cimanggu Kota Bogor.

Selain itu dia menyampaikan pula

AGPAI sebatas mendorong dan mengigatkan para pejabat .

“Kami ini terikat dinas ,jadi tidak sebebas yang lain dalam mengutarakan aspirasi pada atasan.

Harusnya para pejabat atau atasan dua lembaga atau kantor yang harus bergerak dalam memperjuangkan nasib para guru PAI tersebut dalam anggaran lewat APBN atau APBD.

Problem yang ada dan terjadi yakni dalam masalah ini adalah adanya pengangkatan soal
SK ( surat keputusan – Red) dan pemberian gaji dari dinas pendidikan tapi sertifikat dari Kemenag itu dasar atau inti benang merah yang ada dan terjadi saat ini” ujar Mus.

Pihaknya pun tidak tinggal diam telah memberikan proposal sejak Maret 2023 tahun lalu untuk memperjuangkan guru PAI agar dapat mengikuti PPG yang nantinya dapat mendapatkan sertifikat untuk TPG dan tentu lembaga yang akan melakukan Diklat dari pihak luar atau perguruan tinggi yang ditunjuk seperti UIN ( Universitas Islam Negeri ).

Ditambahkan dia,masalah anggaran yang ada dan terbatas kami memahami juga untuk diklat PPG seperti tahun 2021 guru PAI waktu itu 26 orang .

Dan untuk pembiayaan atau Anggaran diklat tahun ini yakni

PPG didanai APBN dan APBD sudah tidak mungkin sebab lewat tahun anggaran.

Dan kamipun mendengar informasi adanya dana hibah dari Kesbangpol untuk alokasi PPG para guru PAI untuk mereka guru PAI 10 orang agar mendapatkan sertifikat TPG,tandas Mus pada media.

( Red03)