Jadi Ajang Pungli, Kades Klapanunggal Bongkar Jembatan Alternatif

BOGOR – Setelah menuai keresahan warga, praktik retribusi Rp2.000 di jalur jembatan alternatif Desa Klapanunggal akhirnya berakhir. Pada Minggu sore, 31 Agustus 2025, jembatan bambu yang dijadikan akses alternatif dan sempat digunakan oknum untuk menarik pungutan liar resmi dibongkar.

Pembongkaran dilakukan langsung oleh BPD Klapanunggal, perangkat RT 03/RW 05 Dusun 3 Desa Klapanunggal, Pendi, bersama Danton Linmas serta tokoh masyarakat setempat. Mereka menegaskan bahwa tidak boleh ada pihak yang mencari kesempatan dalam kesempitan, apalagi dengan memungut biaya dari masyarakat tanpa dasar hukum.

Kepala Desa Klapanunggal, Ade Endang Saripudin yang akrab disapa Gonon, menegaskan bahwa Pemerintah Desa tidak pernah menginstruksikan adanya pembayaran untuk melintasi jembatan alternatif tersebut.

“Saya tidak pernah menyuruh untuk membayar Rp2.000. Itu murni inisiatif yang punya tanah, bukan kebijakan desa. Jembatan bambu yang dibangun di lahan pribadi itu memang dibuat oleh warga pemilik tanah, tapi tidak bisa dijadikan alasan untuk melakukan pungutan,” tegas Gonon.

Ia juga menambahkan, Pemerintah Desa Klapanunggal bersama Desa Cikahuripan sudah menyiapkan jalur resmi jalan alternatif. Rute tersebut melewati kawasan Perumahan Grand Kahuripan, Rinjani, Mega Residence, dan Kahuripan Mas. Akses ini dipastikan gratis dan bisa digunakan warga tanpa ada pungutan apapun.

Pasca pembongkaran jembatan bambu, arus lalu lintas masyarakat dialihkan sepenuhnya ke jalan alternatif resmi yang sudah disediakan pemerintah desa. Jembatan bambu yang sebelumnya berada di atas aliran Kali Cibarengkok kini sudah tidak bisa digunakan lagi.

Tokoh masyarakat Klapanunggal menilai langkah pembongkaran ini tepat agar tidak lagi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memungut biaya kepada pengendara. “Kami tidak ingin ada lagi pungutan liar. Jalan alternatif itu milik masyarakat, bukan untuk dijadikan ladang mencari keuntungan,” tegas salah seorang tokoh desa yang ikut dalam pembongkaran.

Dengan dibongkarnya jembatan bambu tersebut, warga berharap tidak ada lagi praktik pungutan liar di jalur alternatif. Mereka juga meminta aparat dan pemerintah desa lebih aktif mengawasi jalur yang digunakan masyarakat, agar kejadian serupa tidak terulang.

“Kami senang jembatan itu sudah dibongkar. Kalau terus ada pungutan, jelas memberatkan. Harapan kami pemerintah bisa lebih tegas, jangan sampai warga jadi korban lagi,” ujar Rudi, salah seorang pengguna jalan.

Pembongkaran jembatan alternatif di Desa Klapanunggal menjadi titik terang dari persoalan pungutan liar yang sempat memicu keresahan. Pemerintah desa menegaskan komitmennya untuk menyediakan jalur resmi tanpa pungutan, serta meminta masyarakat melapor jika menemukan adanya praktik pungli di kemudian hari.(Agung DS)