Aktifis Puncak H.Ade Sumarwan Dukung Statemen DPRD Wawan Haikal, Penataan PKL Bukan Pemusnahan Massal
BOGOR – Dampak dari penataan PKL puncak oleh PJ Bupati Bogor ,Asmawa Tosepu Bupati menuai kritik dan reaksi tidak hanya pedagang anggota dewan pun berteriak di seperti Wawan Haikal disidang DPRD.
Selain itu aktifis puncak juga tokoh masyarakat mulai buka mulut soal misteri dibalik rest area puncak dari pungutan juga apa yang dialami PKL disana.
” Saya H Ade Sumarwan juga bersama ketua PP ranting tugu Utara meminta dan mendukung penataan dan penertiban jika itu memang untuk kepentingan semua pihak akan tetapi jangan tebang pilih .
Karena kami tau program bupati dulu sejak Rahmat Yasin,Ade Yasin juga Nurhayati selalu menertibkan PKL ini bahkan masuk dalam anggaran APBD Millyaran rupiah tapi tidak tepat sasaran dan hanya dibeberapa titik saja tidak berkelanjutan.
Lalu adanya program penertiban dan penataan PKL kedalam rest area puncak yang dibangun dari lahan PTPN Gunung Mas puluhan hektar dengan mengunakan dana APBN dan APBD tentunya amat disayangkan jika tepat sasaran dan manfaat .
Artinya sejak dibangun hingga kini pengunaan dan azas manfaat atas program dibangunya rest area puncak dengan dana ratusan Milyyar itupun akan menuai masalah dan konflik secara terus menerus jika perencanaan program dan pelaksana dilapangan berbeda.
Contoh saja ketika penertiban dan penataan PKL ditahun 2017 diseputar warung kaleng hingga KFC belum tuntas malah yang ditertibkan villa dikawasan kampung
Narigul gunung mas.
Kami tahu percis sebab pada tahun 2017 aktif dan turut serta sebagai satgas pembongkaran” ujar H.Ade Sumarwan ,Rabu (26/6).
Dilain hal dia menyatakan keseriusan akan kembali fokus pada permasalahan PKL Puncak terutama relokasi ke Rest Area puncak.
“Kaitan PKL pindah atau relokasi ke Rest area gunung mas bukan PKL puncak tidak rela atau bukan menolak untuk dipindahkan kesana, tetapi ada hal mendasar yaitu apakah tempat itu sudah tepat dan ada pengunjungnya?.
Sebab selama mereka uji coba saja pendapatan masih minim dan tidak sesuai modal bahkan tekor .
Itulah salah satu masalah yang dialami para pedagang disamping biaya yang ada dibebankan harian pada para PKL.
Masalah ini tentu pihak dinas terkait baik itu pariwisata atau Perindag dan lainya agar mengetahui , juga harus ada kebijakan pemerintah daerah nantinya mengatur agar wisatawan kepuncak diwajibkan mampir ke rest area yang tersedia” urai , H. Ade Sumarwan.
Dijelaskan dia bahwa Puncak bisa rame dan menarik karena ada jasa para pedagang baik itu PKL dan lainnya, karena banyaknya para pedagang dijalan maka wisatawan mampir sambil menikmati alam.
“Saya punya kios disitu, ada bayaran per hari Rp.13.000, wajib sedangkan pengunjung aja tidak ada, para pedagang did Rest area pun ngeluh, seminggu kadang dapat itu hanya total Rp . 25.000, kebayangkan ga seimbang dengan kebutuhan keluarga para PKL.
Kalo saya ibaratkan program ini seperti Jadi sama saja memiskinkan para pedagang secara tidak langsung , Tanpa kecuali, pemerintah ikut andil pula menciptakan kondisi ini pada nasib mereka ” papar dia.
( Red03)
