Dugaan Proyek Pokir Bancakan Oknum Dewan Dibongkar LSM BMH
BOGOR – Kembali heboh Kota Bogor kali ini soal proyek Pokir yang diduga menjadi bancakan oknum anggota dewan.
Bahkan hasil kajian dan analisa LSM BMH ( Barisam Monitoring hukum),Irianto,SH mendesak APH untuk mengusut dan mengungkap proyek Pokir tersebut.
“Ini bukan hal biasa yang patut kita biarkan saja.
Ada alokasi dana APBD dalam bentuk proyek pokir yang sumber anggaran APBD Kota Bogor,telah disalah gunakan oleh para oknum DPRD Kota Bogor dengan cara diperjual belikan dengan pihak ketiga atau kontraktor dibeberapa dinas terkait.
Hasil investigasi dari data yang kami himpun maka kami Ketum DPP BMH (Barisan Monitoring hukum) telah kuat menduga adanya
Indikasi Korupsi para oknum anggota dewan didapil mereka secara sistematis dan terorganisir.
Bahkan inipula diduga melibatkan oknum ketua DPRD dan anggotanya melalui proyek pokir, yang sering dilakukan setiap tahun pada saat proyek tersebut digulirkan” ungkap Irianto dalam pers Rellesnya pada media.
Dilain hal pihaknya meminta dan mendesak agar Aparat Penegak Hukum ( APH ) mengusut dan mengungkap penyalagunaan wewenang dan jabatan para dewan tersebut.
“Ini tentu bukan sesuatu yang tabu saat ini bahkan seakan tersistem sehingga dugaan korupsi berjamaah berjalan setiap tahun anggaran.
Patut pula diduga kuat adanya konspirasi dari Organisasi Prangkat Daerah ( OPD ) terkesan tidak berdaya oleh tekanan pihak DPRD Kota Bogor bahkan turut membantu terjadinya jual beli proyek Pokir itu.
Adanya pejabat yang telah mengakui yakni para kepala baik Kantor, badan termasuk Dinas, dengan dalih bahwa proyek Pokir tersebut adalah milik DPRD Kota Bogor, yang dinyatakan melalui Rencana Umum Pengadaan ( RUP ) sehingga pihak Badan dan pihak Dinas itu tidak berdaya dan menjadi lepas kendali karena adanya palu kekuasaan yang mencengkram mereka para DPRD Kota Bogor” tegas dia.
Dipaparkan lanjut menurut Irianto bahwa dari hasil analisa dan kajian BMH bahwa berdasarkan rangkuman keterangan dari kepala Dinas, Badan maupun Kabid, yang terekam melalui Screenshoot diantara nya sumber :
- Kepala DISHUB Sdr MRS menerangkan, bahwa kegiatan Penerangan Jalan Umum (PJU) itu milik Dewan, dan diungkapkan dengan nada kesal.
Bahkan perusahaan dan pemborongnya pihak Dishub yang mencarikan, kalau pihak Dewan tinggal terima bersih, ungkap MRS , bahkan dengan beraninya menyebut nama oknum anggota Dewan nya, pada waktu tahun kemarin (2024).
Bahkan yang menjadi eksekutor ke Dishub itu sdr ADT dari Partai berbasis Agama, yang sekarang menjadi ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD,) Kota Bogor.
Bahkan sayapun telah melakukan konfirmasi pada ADT langsung melaui chat di WhatsApp atas keterangan Kadishub tidak menjawab.
Padahal Sudah ceklis dua dan dibaca, tetapi tidak menjawab, ketika di teruskan konfirmasi ke sdr H. KA dengan PRESS RELEASE yang di berikan, melalui chat WhatsApp malah balik tanya, ” ini nmr siapa, dengan siapa dan alamatnya dimana.
Saya tegaskan pada anggota dewan itu untuk menanyakan BMH pada KESBANGPOL, Keberadaan dan beserta Organisasi, alamatnya bahkan saya nyatakan BMH resmi dan telah terdaftar di KESBANGPOL”tukasnya.
( Red03)
