DKP3 Balangan Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas
Dukung Kebijakan Efisiensi dan Rasionalisasi Anggaran
BALANGAN – Kebijakan efisiensi dan rasionalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Balangan dipastikan turut berdampak pada ruang fiskal Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3).
Meski demikian, DKP3 Balangan menjamin pemotongan anggaran tidak akan menyasar program-program vital yang bersentuhan langsung dengan petani, nelayan, dan ketahanan pangan daerah.
Kepala DKP3 Kabupaten Balangan, Rizkianoor Fauzi menegaskan, sasaran utama efisiensi difokuskan pada belanja operasional instansi yang masih bisa dirasionalisasi.
“Kegiatan yang bersifat administrasi, perjalanan dinas, rapat, kegiatan seremonial, serta belanja pendukung menjadi bagian yang lebih dahulu diefisienkan,” terangnya, Rabu (7/10).
Sedangkan untuk program prioritas yang menyangkut pelayanan kepada masyarakat dan produksi pangan, Rizki memastikan pelaksanaannya tetap berjalan, meski harus melalui sejumlah penyesuaian.
Terkait nasib bantuan fisik seperti alat mesin pertanian (Alsintan), bibit, pupuk, hingga dana hibah untuk Kelompok Tani (Poktan), Rizki mengakui akan ada penyesuaian dari sisi volume dan jumlah bantuan menyesuaikan kemampuan kas daerah.
“Setiap usulan disesuaikan kembali dengan kemampuan fiskal. Jadi bukan berarti seluruh bantuan otomatis dibatalkan. Ada yang tetap dilaksanakan, ada yang disesuaikan volumenya, atau dijadwalkan kembali sesuai ketersediaan anggaran,” bebernya.
Sebagai langkah mitigasi terbatasnya APBD, DKP3 Balangan kini memutar otak mencari sumber pembiayaan lain dengan menjemput bola ke pemerintah provinsi maupun pusat. Di antaranya melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), APBN kementerian, maupun program bantuan provinsi.
Pemotongan anggaran ini juga berimbas pada penyesuaian biaya operasional para Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Namun, DKP3 mengoptimalkan pola koordinasi dan pemanfaatan teknologi agar fungsi pendampingan petani di desa tidak terganggu.
Selain itu, program stabilisasi harga seperti pasar murah dan penjagaan cadangan pangan daerah tetap diprioritaskan guna mengantisipasi inflasi maupun kondisi darurat.
Di tengah situasi rasionalisasi anggaran ini, Rizki mengimbau para petani di Balangan untuk tidak panik dan tidak merasa ditinggalkan oleh pemerintah.
“Pemerintah tetap berkomitmen menjaga ketahanan pangan. Efisiensi bukan berarti menghentikan pembangunan, tetapi bagaimana dengan sumber daya yang terbatas, kita tetap mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat,” pungkasnya. (AKHMAD SIDIK)
