JUSTICIA

Direksi Perumda Tirta Pakuan Klarifikasi Soal Dana Hibah Propinsi Jabar

Bogor – Setelah memberikan konfirmasi pada Sekretaris perusahaan Diky Budhy Purnama ,media diminta menghubungi direksi Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor .
Akhirnya pada Rabu (18/1) pihak direksi melalui direktur teknik memberikan klarifikasi atas SPAM dikelurahan Mulyaharja ,kecamatan Bogor Selatan .

” Bukan dari sumber dana Hibah Propinsi untuk SPAM di Mulyaharja .
Adapun pihak Perumda Tirta Pakuan menerima dari bantuan APBN” jelas Direktur teknik,Ardani Yusup .
Dipaparkan dia pula bahwa pada tahun 2022 pihak perusahaan tidak menerima bantuan hibah .

“Tahun 2022 kita tidak ada hibah dari propinsi Jawa Barat” tegasnya.

Sementara itu pihak LSM KPK Nusantara bung Rojer meminta agar pihak Direksi dapat membuka secara terbuka atau Transparan atas proyek SPAM dikelurahan Mulyaharja ,tepatnya di RT 01 ,RW 01 kampung Lemah duhur .

” Kami tetap memegang azas praduga tidak bersalah atas metode investigasi dan observasi penerima bantuan hibah dari propinsi Jabar tahun 2022 ini,namun jelas peruntukannya untuk SPAM ( Sistem Penyelengaraan Air Minum) tentunya semata menjalankan fungsi kontrol dalam peran serta masyarakat dan dasar yuridisnya kuat dimana pihak kami telah mengantungi data berupa dokumen atas bantuan hibah tersebut” jelas Rojer .
Dijelaskan dia,
Peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia secara khusus tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” kata Rojer.
Disisi lain Disampaikan dia bahwa pihaknya telah memberikan kesempatan pihak Direksi atas informasi dana hibah Propinsi Jabar ini walau sempat kecewa saat dicancel pada Minggu depan untuk klarifikasi.
” Tadi kami telah menyampaikan informasi ini kepada salah satu direksi Perumda Tirta Pakuan tentunya semata agar azas praduga tidak bersalah dan tertib hukum serta taat hukum pada tahapan ini terlampaui sebelum dilakukan pelaporan secara formil pada pihak terkait baik Gubernur ,sekda Propinsi Jabar ,DPRD Jabar,Kejati dan Polda Jabar ” tegas Rojer pada media.
Selain itu dipaparkan dia pula pihaknya telah melihat dan mencek keberadaan SPAM tersebut dan diperkuat pihak warga dan RT setempat bahwa awal lokasi SPAM akan dilakukan belanja tanah seluas 5000 meter dengan harga kisaran Rp.800.000-/meter namun ditawar pihak Perumda Tirta Pakuan seharga Rp.300.000,-/ meter entah kenapa transaksi dibatalkan malah memilih lokasi lain yang dimiliki pihak PT atau lahan BNR seluas 3000 meter.Tentuya hal ini mengundang pertanyaan besar,ada apakah motif atas lahan SPAM tersebut .Sedangkan dilahan itu ada tempat penyulingan minyak sayur atau minyak bekas jelantah milik warga yang berdekatan dilokasi SPAM tentunya ini beresiko adanya pencemaran atas sumber air.Hal lain warga setempat merasa tidak dilibatkan dalam pekerjaan dari awal karena pekerjaan SPAM diberikan pihak Perumda pada seseorang disana selain RT dan pengurus warga dari material bangunan dan pekerjaannya.bahkan untuk memasang air bersih harus membayar tarif Rp.1.330.000,- per KK ,padahal status ekonomi warga disana rata-rata rata berpenghasilan rendah atau MBR “papar dia.( Red03)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *