PEMERINTAHAN

Aktifis & Tokoh Budaya Syamsul Bahri: Status Lahan Gunung Mas, Dibangun Gedung & Wisata PT Jaswita Perlu Kejelasan Dan Kepastian Hukum

BOGOR – Kepastian dan Kejelasan lahan HGU Gunung Mas saat ini mulai diperhatikan para aktifis juga tokoh budaya Puncak.

Hal ini bukan tanpa dasar dan sebab setelah maraknya KSO ( Kontak Kerjasama Operasional ) beberapa titik dan tempat dikawasan Gunung Mas oleh badan maupun perseorangan yang menggunakan lahan gunung mas untuk kepentingan usahanya ada cafe,Outbond juga Camping Ground dan lainnya.

Tokoh puncak juga aktifis serta pemerhati budaya,Syamsul Bahri,Rabu (11/10) mengatakan perlu Kejelasan atas status lahan atau tanah yang digunakan pihak PTPN Gunung Mas saat ini apa memang telah habis masa waktu pengelolaan HGU perkebunan tehnya tersebut hingga bisa dikatakan bangkrut atau memang lahan gunung Mas dikembalikan lagi kepada negara dalam hal ini BUMN dan Kementerian Agraria .

“Lahan dan tanah yang kita miliki haruslah dimanfaatkan dan dipergunakan, karena tanah juga merupakan sumber dari kesejahteraan bagi masyarakat.

Lalu terkait lahan perkebunan teh gunung Mas ini kita pertanyakan kondisinya saat ini perlu Kejelasan status dan pengelolaanya apakah masih milik PTPN Gunung Mas atau kembali pada lahan negara yang nantinya bisa menjadi HPL ( Hak Pemanfaatan Lahan ) kepada Propinsi Jabar atau kepada Pemda Kabupaten Bogor.

Memanfaatkan tanah dengan optimal dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat karena dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru. Contohnya, dengan berkebun, bertani, berjualan, dan sebagainya, sehingga dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan ketahanan pangan.

Khusus pada lahan gunung Mas ini yang dinilai tidak produktuf dengan tanaman teh maka banyak tanah yang tidak diusahakan, dimanfaatkan, dan dipergunakan dengan optimal oleh pemiliknya. Padahal berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah.

Apabila tanah yang dimiliki tersebut tidak dimanfaatkan dengan optimal, maka akan menyebabkan menurunnya kualitas tanah yang ada. Kepentingan perseorangan dan kepentingan kelompok masyarakat lainnya harus saling mengimbangi, sehingga kemakmuran, keadilan, dan kebahagiaan bagi rakyat akan tercapai seluruhnya sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) UUPA” tegas Syamsul Bahri.

Dijelaskan dia,
Berdasarkan hal tersebut, maka pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar, tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2021, sehingga diharapkan masyarakat akan menjaga dan memelihara tanah yang mereka miliki.

Berdasarkan Pasal 5 PP Nomor 20 Tahun 2021, tanah yang telah terdaftar atau belum terdaftar yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara, menjadi objek penerbitan tanah terlantar. Dalam peraturan tersebut diterangkan bahwa ketika tanah tersebut menjadi tanah terlantar akan ada pencabutan hak atas tanah oleh negara dan kembalinya tanah menjadi milik negara.

Dalam Pasal 7 juga dijelaskan bahwa, untuk Tanah Hak Milik yang telah dikuasai oleh masyarakat serta menjadi perkampungan, dan/atau dikuasai oleh pihak lain secara terus-menerus selama 20 tahun, dan/atau fungsi sosial Hak Atas Tanah tidak terpenuhi.

Tanah dengan Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai, Hak Pengelolaan, Hak Guna Usaha (HGU), dan tanah yang diperoleh berdasarkan dasar penguasaan atas tanah akan menjadi objek penertiban tanah terlantar terhitung mulai dua tahun sejak diterbitkannya dasar penguasaan atas tanah.

Hal tersebut merupakan berbagai macam konsekuensi yang akan didapat ketika kita tidak memanfaatkan tanah yang dimiliki. Tanah yang dibiarkan tanpa diusahakan, dimanfaatkan, dan dipergunakan dengan optimal oleh pemiliknya maka akan dimanfaatkan oleh orang lain.

Upaya yang sekiranya dapat dilakukan adalah pemerintah dapat menyosialisasikan pentingnya untuk memanfaatkan tanah yang mereka miliki serta memberikan pengetahuan mengenai manfaat-manfaat yang akan mereka miliki apabila masyarakat dapat dengan optimal menggunakan tanahnya.

Harapannya, masyarakat semakin sadar dan dapat dengan optimal mengusahakan, memanfaatkan, dan mempergunakan tanah yang dimilikinya, sehingga konflik-konflik yang sekiranya akan timbul apabila tanah tersebut tidak dimanfaatkan dapat diminimalisir. Dengan memanfaatkan tanah yang ada, juga akan memberikan manfaat untuk pribadi, serta lingkungan dan masyarakat sekitar dan ikut membantu pemerintah dalam pembangunan nasional.

Masyarakat dan pemerintah juga perlu untuk saling berkolaborasi untuk memberantas mafia tanah, karena bukan hanya menimbulkan kerugian bagi pemilik tanah. Namun, juga akan merugikan pemerintah dan dapat menghambat pembangunan yang akan dilakukan” papar bung Syamsul .( Red03)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *