Aktifis & Pemerhati Sosial M.Fajar: Bupati Jangan Hanya Politis, Tak Tebang Pilih Penertiban PKL Depan Pasar Pafesta

BOGOR – Aksi dan langkah PJ Bupati Bogor menertibkan PKL Puncak memiliki arti ganda dalam prespektif pengamat sosial M Fajar Cahyana.
” Ini langkah bupati yang tentu mengandung arti baik secara sosial dan politik.
Ada pesan dalam atas penertiban bagi PKL Puncak ini yakni rest area itu butuh kepastian dan keberlanjutan program bupati lama.
Konsentrasi atas masalah yang ada dipuncak itu multi komplek ada hal besar yang dipertaruhkan diproyek nasional ini.
Karena uang negara baik APBN dan APBD direst area ratusan Milyyar.
Tentunya nomenklatur atas penanganan masalah PKl di puncak dipertaruhkan juga atas digunakan fasiltas ini bagi publik hingga memenuhi azas dan manfaat keuangan negara .
Saat ini tidak digunakan maksimal tentu audit atas pengelolaan keuangan negara itu akan jadi temuan dan tentu wilayah atas program awal berada dipundak sang bupati ” ujar M.Fajar .
Selain itu masalah PKL Puncak harus tuntas dari hulu kehilir.
” Masalah PKL itu multi komplek seperti diagnosa harus diobati dengan analisa yang pas dan tepat jika tidak malah makin akut.
Coba lihat jumlah PKL bukan makin susut malah akan bertambah 2 hingga 3 kali lipat ini seiring pula dengan feedback masalah kondisi ekonomi ,sosial dan politik.
Mereka butuh jaminan kebutuhan hidup dan PKL adalah pilihan untuk bertahan hidup.
Artinya ini bukan untuk kaya tapi untuk bertahan hidup” jelas M.Fajar.
Selain itu dia harapkan PKL semua ditertibkan dan dibina.
” PKL itu meluap dan merata dari puncak sebagai hulu hingga simpang Gadog Ciawi .
Lebih parah didepan pasar Pafesta selain bahaya saat ada mobil bloong rem juga ada oknum bermain atas hadirnya PKL tersebut” kata dia.
Satpol PP menyebutkan sempat terjadi gesekan dengan pedagang saat penertiban di kawasan Gunung Mas Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pedagang sempat menghadang petugas yang hendak menertibkan.
“Kalau yang namanya pembongkaran apalagi tadi pengadangan pasti ada benturan fisik. Tapi khususnya Pol PP Kabupaten Bogor melakukan langkah-langkah humanis di dalam penanganan tersebut. Tapi ketika para PKL (pedagang kaki lima) melakukan anarkis, maka kami melakukan tindakan sesuai ketentuan diambil unsur kepolisian,” kata Kasatpol PP Kabupaten Bogor, Cecep Imam Nagarasid, kepada wartawan di lokasi, Senin (24/6/2024).
Cecep menerima informasi bahwa ada 2 orang yang diamankan dalam ketegangan tersebut. Namun dia belum menjelaskan siapa 2 orang yang diamankan tersebut.
“Ada yang diamankan tadi kalau tidak salah 2 orang, betul melakukan perbuatan anarkis kepada anggota kita,” ujarnya.
Cecep mengatakan, sebelum penertiban dilakukan, Pemkab Bogor telah memberi imbauan pembongkaran mandiri seminggu sebelumnya. Namun, hingga hari ini, pedagang belum membongkar lapak mereka.
“Kita sudah melakukan 7 hari sebelumnya agar para pedagang ini untuk mengosongkan bangunan. Tapi sampai tadi dan juga malam mereka tidak melakukan itu, makanya kami ingin tim gabungan yang terdiri dari TNI-Polri termasuk unsur yang lain melakukan penindakan terhadap mereka mereka yang melakukan perlawanan khususnya di hari ini,” ucapnya.
Pedagang Menolak Dipindah
Sebelumnya diberitakan, relokasi dan penertiban pedagang di Jalan Raya Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berlangsung pagi ini. Pj Bupati Bogor, Asmawa Tosepu, menegaskan penertiban dilakukan untuk memanfaatkan rest area di Gunung Mas yang telah selesai dibangun.
“Yang namanya penolakan itu biasa, ini sebenarnya bukan penggusuran tetapi penertiban, penataan kawasan Puncak Bogor. Terutama sepanjang jalur ini, karena pemerintah pusat telah menyiapkan rest area dengan anggaran yang cukup fantastis, tapi tidak dimanfaatkan selama ini,” kata Asmawa kepada wartawan di Puncak.
“Pedagang yang tidak memiliki izin di sepanjang jalur Puncak ini memang harus dipindahkan, ditata di rest area,” lanjutnya.
Asmawa mengatakan masih ada sekitar 80 pedagang yang menolak untuk direlokasi. Pedagang yang setuju, lanjutnya, ada sekitar 300.
“Masalah ada yang kontra wajar, tetapi itupun kurang lebih hanya 80 pedagang hari ini. Tetapi ada kurang lebih 300 pedagang yang sudah menaruh kontrak untuk menempati ini. Jadi porsinya 70% semuanya setuju,” sebutnya.
( Red03)