JUSTICIA

Soal Skandal Dugaan Chat Mesum, Bupati Diminta Gugurkan SK Oknum Pejabat PLT?

BOGOR – Makin ramai dan menjadi perbincangan soal adanya dugaan skandal transaksi sex online dikabupaten Bogor.

Dimana diketahui adanya Percakapan syur dari fakta peristiwa,antar oknum pejabat PLT yang diduga meminta dan melakukan penawaran foto atau bahkan video bagian intim dari seseorang wanita yang diduga masih berusia belia.

Parahnya lagi dari kontak komunikasi chat diketahui oknum diduga pejabat menulis sedang rapat dulu .

Dan juga menawarkan harga dari 300 ribu hingga 500 ribu rupiah pada percakapanya tersebut.

Bahkan lebih panas dan membuat geleng kepala ,didalam chat oknum diduga pejabat itu menerima video yang dikirim dari wanita secara virtual tanpa sensor langsung .

“Eh wajahnya kok ga diliatin.

AA gak punya duit banyak.

300.

Padahal ketemu lgs mah trus itu..Aa kasih 500 ya.

…Mana liatin,Oh ya udah.

Emang lagi dikamar mandi.

Itu video kapan?”tulis oknum diduga pejabat dalam percakapannya.

Sementara itu pihak wanita dalam balasan chat diduga pula memberikan foto atau videonya secara online setelah diminta mengirimnya.

“…Iya gmn aa aja.

Gak mau.

Kalo gak bantuin aku.

Klo udh d liat hapus ya.

D kamar” tulis wanita yang membalas chat dari oknum diduga pejabat .

Sementara itu sejak kemarin ,Selasa (17/11) hingga hari ini Rabu (18/11) pihak diduga oknum pejabat daerah telah dikonfirmasi media berkali – kali via telepon dan pesan chat tidak memberikan respon dan klarifikasi atas dugaan informasi yang didapatkan.

“Kami meminta Bupati untuk segera memanggil dan melakukan pembinaan atas dugaan skandal sex online oknum pejabat ini.

Terlebih jika memang benar pelaku itu adalah oknum pejabat yang baru mendapatkan SK PJS (pejabat sementara) salah satu pimpinan rumah sakit.

Tentu hal ini amat sangat memalukan dan tidak dapat dianggap perbuatan biasa dalam kewenangan jabatan juga selaku abdi negara dan abdi masyarakat sesuai Marwah ASN ( Aparatur Sipil Negara)”ujar aktifis Galai Simanupak SH pada media,Selasa (18/11).

Dilain hal atas adanya pihak yang mencoba menakuti media agar tidak memberitakan kasus skandal oknum pejabat ini,dengan intimidasi media akan dilaporkan kepihak kepolisian .

Pihaknya justru meminta agar terang benderang Mabes Polri turun ke kabupaten Bogor segera.

“Jika ada pihak yang merasa bagian dari oknum pejabat itu baik staf atau pihak lain diluar institusi pemerintah yang mencoba menakuti media agar perkara dan kasus skandal oknum pejabat ini tidak terungkap maka dapat pula dikenai pasal 55 ayat 1 KUHP.

Dimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,secara jelas dan terang mengatur tentang penyertaan (deelneming) dalam tindak pidana, yakni pihak-pihak yang dipidana sebagai pelaku karena melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan pidana.

Bunyi Ketentuannya yakni,…

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

  1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;”

Tiga Bentuk Pelaku dalam Pasal 55 Ayat (1) Ke-1.

A.Yang melakukan (pleger): …

Orang yang mewujudkan sendiri seluruh unsur delik suatu tindak pidana.

B.Yang menyuruh melakukan (doenpleger): …

Orang yang menggerakkan orang lain untuk berbuat, tetapi orang yang disuruh tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana (misalnya karena belum cukup umur, gangguan jiwa, atau bertindak di bawah paksaan/kekhilafan).

C.Yang turut serta melakukan (medepleger): ..

Dua orang atau lebih yang bekerja sama secara sadar dan sepakat untuk mewujudkan tindak pidana, dengan masing-masing memiliki peran aktif dalam pelaksanaan perbuatan”tegas Galai Simanupak SH. (AB)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *