ANGGARAN GAPURA PERBATASAN JABAR–JATENG NYARIS SENILAI RP 3 MILIAR, PEKERJAAN ASAL ASALAN

CIREBON – Pembangunan Gapura Batas Provinsi Jawa Barat–Jawa Tengah dengan nilai anggaran mencapai Rp2.977.953.699 dari APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2026 kini menjadi sorotan. Proyek bernilai fantastis tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan publik, mulai dari metode pelaksanaan pekerjaan, kualitas material, pengawasan teknis, hingga transparansi penggunaan anggaran.

Sorotan itu bukan tanpa alasan. Di tengah besarnya nilai kontrak yang hampir menyentuh angka Rp3 miliar, muncul informasi mengenai proses pengadukan campuran semen dan pasir yang disebut masih dilakukan secara manual menggunakan cangkul, bukan dengan mesin pengaduk beton (molen).

Kondisi tersebut tentu layak mendapat perhatian serius. Sebab, proyek yang dibiayai uang rakyat bukan sekadar dituntut selesai secara fisik, melainkan juga harus memenuhi standar mutu, spesifikasi teknis, serta ketentuan pekerjaan konstruksi yang telah ditetapkan.

Setelah sejumlah persoalan mencuat, awak media kembali melakukan penelusuran untuk mendapatkan penjelasan langsung dari pihak pelaksana. Dalam kesempatan tersebut, mandor proyek memberikan klarifikasi terkait pelaksanaan pembangunan gapura perbatasan tersebut.

Keterangan mandor menjadi bagian penting dalam membuka informasi mengenai kondisi pekerjaan di lapangan. Namun, klarifikasi tersebut tetap perlu diuji dan disandingkan dengan dokumen teknis, spesifikasi pekerjaan, serta hasil pemeriksaan pihak yang memiliki kewenangan.

Penggunaan metode pengadukan material secara manual tidak serta-merta dapat dinyatakan sebagai pelanggaran. Penilaiannya harus mengacu pada jenis pekerjaan, spesifikasi teknis, metode pelaksanaan yang disetujui, serta standar mutu konstruksi yang berlaku.

Meski demikian, publik berhak mempertanyakan apakah metode tersebut telah sesuai dengan perencanaan teknis proyek. Jangan sampai besarnya anggaran tidak diikuti keterbukaan informasi mengenai proses pengerjaan dan jaminan kualitas hasil pembangunan.

Dalam proyek yang menggunakan dana APBD, setiap tahapan pekerjaan semestinya dapat dipertanggungjawabkan. Mulai dari pengadaan material, proses pengerjaan, pengawasan, hingga hasil akhir pembangunan.

Perhatian publik juga tertuju pada peran konsultan pengawas dan dinas teknis terkait. Pengawasan tidak boleh berhenti sebatas pemeriksaan administratif atau laporan progres pekerjaan. Pemeriksaan kualitas material, metode kerja, dan kesesuaian spesifikasi harus benar-benar dilaksanakan di lapangan.

Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat selaku instansi terkait diharapkan memberikan penjelasan terbuka mengenai pelaksanaan proyek tersebut. Begitu pula CV Prakasa selaku pelaksana pekerjaan, agar tidak membiarkan pertanyaan publik berkembang tanpa jawaban yang jelas.

Selain persoalan teknis, sebelumnya juga muncul informasi mengenai dugaan adanya pemberian uang koordinasi kepada oknum tertentu. Namun, informasi tersebut masih membutuhkan pembuktian dan konfirmasi dari pihak-pihak terkait. Sampai saat ini, dugaan tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai fakta ataupun diarahkan kepada individu tertentu tanpa bukti yang sah.

Pembangunan gapura perbatasan bukan semata-mata proyek memperindah wajah daerah. Lebih dari itu, pembangunan tersebut merupakan penggunaan anggaran publik yang wajib dilaksanakan secara transparan, profesional, dan akuntabel.

Karena itu, masyarakat berhak mengetahui apakah pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta apakah kualitas bangunan sebanding dengan nilai anggaran yang digelontorkan.

Awak media akan terus membuka ruang konfirmasi kepada seluruh pihak terkait, termasuk Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat, konsultan pengawas, dan CV Prakasa.

Pemberitaan ini bukan bentuk tuduhan, apalagi penghakiman terhadap pihak tertentu. Ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial pers sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Sebab, ketika anggaran publik mencapai hampir Rp3 miliar, keterbukaan bukanlah pilihan, melainkan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat… (Agus salim / Robert)