Ahmad Ru’yat Gelar Reses di Klapanunggal

BOGOR– Suasana penuh semangat dan harapan terasa dalam kegiatan Reses Tahun Sidang Keempat 2025–2026 yang digelar Anggota DPR RI Komisi IX Fraksi PKS, Dr. H. Ahmad Ru’yat, M.Si, bersama Masyarakat Peduli Klapanunggal (MPK) di Rumah Makan Angkringan 27 Coco Garden Klapanunggal, Kamis (30/04/2026).

Kegiatan tersebut menjadi ruang terbuka bagi masyarakat menyampaikan keluhan, harapan, dan persoalan nyata yang dihadapi warga. Mulai dari layanan kesehatan, BPJS, pemangkasan dana desa, hingga isu besar pemekaran Bogor Timur.

Acara ini turut dihadiri Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bogor H. Sulaeman, ST, MM, Kepala Desa Klapanunggal Ade Endang Saripudin (Gonon), Ketua MPK H. Aang Mastur, serta tokoh masyarakat lainnya.

Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan bahwa reses bukan sekadar agenda formal, tetapi momentum penting menjembatani suara rakyat ke tingkat pusat.

Sebagai anggota Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial, Ahmad Ru’yat menekankan pentingnya masyarakat memiliki BPJS Kesehatan, terutama bagi warga yang belum terdaftar.

“Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Masyarakat Peduli Klapanunggal. Kami merupakan mitra BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan. Semoga bisa berkolaborasi memberikan bantuan bagi masyarakat yang sakit maupun mengalami kecelakaan kerja agar bisa dilayani dengan baik,” ungkapnya.

Ia juga menegaskan pihaknya siap merespons cepat bila ada kendala layanan BPJS dengan mendorong akses melalui program UHC (Universal Health Coverage).

Dalam forum tersebut, Kepala Desa Klapanunggal Ade Endang Saripudin (Gonon) menyampaikan persoalan serius terkait pemangkasan Dana Desa tahun 2026.

Menurutnya, Desa Klapanunggal hanya menerima sekitar Rp374 juta, sementara kebutuhan pembangunan infrastruktur, sarana lingkungan, dan pelayanan masyarakat sangat besar.

“Persoalan di lingkungan Desa Klapanunggal banyak yang perlu ditangani. Kami berharap ada jalan keluar dan perhatian agar penambahan anggaran bisa diperjuangkan,” ungkap Kades Gonon.

Permintaan itu disampaikan langsung kepada Ahmad Ru’yat agar dapat membantu mendorong solusi melalui jalur politik dan koordinasi ke pemerintah daerah maupun pusat.

Tak hanya itu, forum reses juga menampung aspirasi dari MPK, paguyuban masyarakat, guru pengajar, hingga persoalan MBG yang menjadi perhatian warga.

Warga berharap hasil reses ini tidak berhenti di meja rapat, tetapi benar-benar diterjemahkan menjadi kebijakan nyata.

Saat disinggung soal isu strategis pemekaran Bogor Timur, Ahmad Ru’yat menyampaikan sikap tegas Fraksi PKS yang mendukung percepatan pembentukan daerah otonomi baru tersebut.

“Kami mendukung kebijakan Presiden Prabowo melalui Kementerian Dalam Negeri untuk segera dilaksanakan pemekaran, khususnya wilayah Bogor Timur. Beban penduduk Kabupaten Bogor sudah lebih dari 6 juta jiwa, jadi harus segera dimekarkan,” tegasnya.

Pernyataan itu langsung mendapat perhatian besar dari masyarakat yang selama ini menanti pemekaran demi pemerataan pembangunan dan pelayanan publik.

Reses di Klapanunggal ini menjadi bukti bahwa masyarakat masih berharap suara mereka didengar dan diperjuangkan. Dari BPJS, dana desa, pendidikan, hingga pemekaran wilayah—semua menjadi catatan penting yang kini menunggu realisasi.

Bagi warga Klapanunggal, kehadiran wakil rakyat bukan sekadar datang dan mendengar, tetapi membawa solusi nyata bagi rakyat yang sedang berjuang.(ADS)