Wakil Bupati Teluk Wondama: OPD Wajib Berikan Pelayanan Maksimal Ke Masyarakat
TELUK WONDAMA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat menekankan pentingnya integritas dalam pelayanan publik, dan mengingatkan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait wajibnya memberikan pelayanan maksimal ke masyarakat.
Wakil Bupati Teluk Wondama Anthonius A Marani S.IP KP mengatakan untuk saat ini banyak pelayanan kepada masyarakat yang belum tersentuh langsung, seperti rujukan proposal pendidikan, karena lambatnya OPD OPD yang belum menginput data atau belum melaporkan Dana Otsus Ke provinsi, sehingga visi dan misi Elysa Auri – Anthonius A Marani S.IP KP belum bisa diterjemahkan ke program program kerja. Anthonius A Marani mengharapkan dalam waktu dekat ini harus segera ada MRP.
“Sekarang ini yang menjadi bupati pak ELYSA AURI dan saya wakil Bupati, semua pimpinan SKPD harus royal kepada kami sebagai pimpinan terutama untuk kesejahteraan dan kebaikan seluruh masyarakat Wondama sehingga visi dan misi kami berjalan dengan baik. Siapa yang tidak royal maka harus siap diganti,” tegas Anthonius A Marani.
Ia mengaku mendapat pesan langsung dari Bupati Teluk Wondama agar setiap aparatur pemerintahan di tingkat bawah turut menjaga etos kerja yang responsif terhadap masyarakat. “Kalau masyarakat sayang, kita harus langsung melayani. Kalau bisa selesaikan hari itu juga, jangan lagi menunda-nunda ke besok hari itu mempersulit masyarakat kita,” ujarnya.
Wakil Bupati menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor merupakan fondasi utama untuk mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kita tidak bisa lagi bekerja secara parsial. Setiap OPD harus bersinergi, saling melengkapi, dan bergerak dalam satu arah. Hanya dengan kerja kolektif kita bisa menjawab tantangan dan harapan masyarakat,” tegasnya.
Anthonius A Marani turut menekankan pentingnya budaya kerja yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan inovasi. Ia meminta seluruh jajaran ASN untuk terus meningkatkan profesionalisme dan kinerja berbasis hasil.
“Setiap kebijakan dan program harus berdampak nyata. Masyarakat menilai kita bukan dari rencana, tetapi dari hasil dan perubahan yang dirasakan,” ujarnya mengakhiri pertemuan. (IAND HENENY)
